Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah mencapai Rp182,39 triliun atau 26,1 persen dari total Rp699,43 triliun hingga 18 Mei 2021.
“PEN 2021 kita sudah terealisir Rp182 triliun dari Rp699 triliun atau 26,1 persen,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.
Sri Mulyani merinci anggaran Rp182,39 triliun tersebut meliputi bidang kesehatan terealisasi Rp30,83 triliun dari Rp172,84 triliun atau 18 persen yang digunakan untuk membeli vaksin, pelaksanaan program vaksinasi, dan berbagai treatment perawatan pasien COVID-19.
Kemudian program perlindungan sosial terealisasi Rp57,04 triliun atau 39 persen dari total anggaran Rp148,27 triliun meliputi PKH, Sembako, BLT Desa, dan sebagainya.
“Semuanya sudah dilakukan dan bahkan waktu itu diminta diakselerasi karena waktu itu terjadi kenaikan jumlah COVID-19,” ujar Menkeu Sri Mulyani.
Untuk program prioritas dari total anggaran Rp127,85 triliun telah terealisasi Rp22,79 triliun atau 18 persen.
Sri Mulyani mengatakan banyak kementerian, lembaga, dan sektor, yang meminta dukungan program menggunakan anggaran program prioritas namun eksekusinya masih sering mengalami kendala.
“Karena kadang-kadang jumlah COVID-19 nya, desain anggarannya masih perlu ditingkatkan. Terutama untuk pariwisata, ketahanan pangan, ICT kita akselerasi dan kawasan industri,” jelas Menkeu Sri Mulyani.
Selanjutnya anggaran dukungan bagi UMKM sebesar Rp193,74 triliun telah terealisasi Rp42,23 triliun atau 22 persen, terutama pada 9,8 juta bantuan pemerintah untuk usaha mikro dan pemberian jaminan kredit UMKM, kredit modal kerja dan korporasi, serta penempatan dana pemerintah di perbankan.
Sementara untuk insentif usaha dengan anggaran Rp56,73 triliun sudah terealisasi Rp29,51 triliun atau 18 persen terutama untuk PPh 21 DTP dengan sekitar 89.608 pekerja yang menikmati relaksasi ini.
Tak hanya itu insentif usaha juga meliputi PPh final UMKM DTP dengan 124.736 WP, pembebasan PPh 22 impor dengan 15.366 WP, pengurangan angsuran PPh 25 oleh 68.040 WP.
Untuk relaksasi pengembalian pendahuluan PPN dinikmati 1.102 oleh WP, penurunan tarif PPh, PPN DTP properti oleh 375 WP dan PPnBM mobil oleh lima WP.
Baca juga: Menko Airlangga: Realisasi PEN terus meningkat, mencapai Rp172 triliun
Baca juga: Anggaran PEN terealisasi Rp155 triliun hingga April
Baca juga: Komite PEN Jabar sebut pengelolaan PAD dengan sistem digital masih minim
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
“PEN 2021 kita sudah terealisir Rp182 triliun dari Rp699 triliun atau 26,1 persen,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.
Sri Mulyani merinci anggaran Rp182,39 triliun tersebut meliputi bidang kesehatan terealisasi Rp30,83 triliun dari Rp172,84 triliun atau 18 persen yang digunakan untuk membeli vaksin, pelaksanaan program vaksinasi, dan berbagai treatment perawatan pasien COVID-19.
Kemudian program perlindungan sosial terealisasi Rp57,04 triliun atau 39 persen dari total anggaran Rp148,27 triliun meliputi PKH, Sembako, BLT Desa, dan sebagainya.
“Semuanya sudah dilakukan dan bahkan waktu itu diminta diakselerasi karena waktu itu terjadi kenaikan jumlah COVID-19,” ujar Menkeu Sri Mulyani.
Untuk program prioritas dari total anggaran Rp127,85 triliun telah terealisasi Rp22,79 triliun atau 18 persen.
Sri Mulyani mengatakan banyak kementerian, lembaga, dan sektor, yang meminta dukungan program menggunakan anggaran program prioritas namun eksekusinya masih sering mengalami kendala.
“Karena kadang-kadang jumlah COVID-19 nya, desain anggarannya masih perlu ditingkatkan. Terutama untuk pariwisata, ketahanan pangan, ICT kita akselerasi dan kawasan industri,” jelas Menkeu Sri Mulyani.
Selanjutnya anggaran dukungan bagi UMKM sebesar Rp193,74 triliun telah terealisasi Rp42,23 triliun atau 22 persen, terutama pada 9,8 juta bantuan pemerintah untuk usaha mikro dan pemberian jaminan kredit UMKM, kredit modal kerja dan korporasi, serta penempatan dana pemerintah di perbankan.
Sementara untuk insentif usaha dengan anggaran Rp56,73 triliun sudah terealisasi Rp29,51 triliun atau 18 persen terutama untuk PPh 21 DTP dengan sekitar 89.608 pekerja yang menikmati relaksasi ini.
Tak hanya itu insentif usaha juga meliputi PPh final UMKM DTP dengan 124.736 WP, pembebasan PPh 22 impor dengan 15.366 WP, pengurangan angsuran PPh 25 oleh 68.040 WP.
Untuk relaksasi pengembalian pendahuluan PPN dinikmati 1.102 oleh WP, penurunan tarif PPh, PPN DTP properti oleh 375 WP dan PPnBM mobil oleh lima WP.
Baca juga: Menko Airlangga: Realisasi PEN terus meningkat, mencapai Rp172 triliun
Baca juga: Anggaran PEN terealisasi Rp155 triliun hingga April
Baca juga: Komite PEN Jabar sebut pengelolaan PAD dengan sistem digital masih minim
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021