Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan bangsa Indonesia membutuhkan peran dari kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) untuk menjawab berbagai permasalahan bangsa ini.
"Eksistensi dan masa depan Indonesia salah satunya tergantung pada peran kader PMII. Saat ini dan ke depan, negara dan bangsa ini sangat membutuhkan peran kader PMII," kata Syaiful Huda pada acara Ikatan Keluarga Alumni (IKA) PMII Jawa Barat bertema Refleksi 61 tahun PMII di Bandung, Minggu.
Syaiful Huda mengatakan bahwa ajaran "ahlussunah waljama'ah annahdiyah" yang dipegang oleh NU dan PMII menjadi modal yang paling utama.
"'Nahnu ashabul haq, alhaqqul diniy wal haqqul wathoniy': kita pemegang kebenaran, kebenaran agama dan kebenaran bertanah air. Kebenaran agama yang kita yakini, sejalan dengan nasionalisme yang kita yakini kebenarannya juga. Sebagaimana yang didoktrinkan hadratus syaikh KH Hasyim Asy'ari yang menyatakan bahwa agama dan nasionalisme tidak bertentangan," katanya.
Ia menuturkan nasionalisme adalah serbuk bagi proses penyemaian ke-Islaman yang sesungguhnya.
Huda menegaskan bahwa kader NU dan PMII harus bangga, karena keduanya memiliki saham yang besar dalam sejarah berdirinya bangsa Indonesia.
Ia juga menjelaskan empat momentum sejarah kiprah NU yang memberikan sumbangsih besar pada sistem bernegara di Indonesia.
"Pertama ketika NU memutuskan Indonesia sebagai Darussalam, kalau tidak ada fatwa teologis ini kira-kira peperangan antar umat Islam di Indonesia tidak akan selesai, kemerdekaan tidak akan terpenuhi waktu itu," katanya.
Kedua adalah di saat perdebatan terkait dengan bentuk negara dan atas usulan dari KH Wahid Hasyim disepakati bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila bukan berdasarkan agama.
"Kalau tidak ada unsur NU di situ, kita bisa membayangkan negara ini belum tentu berdiri 17 Agustus 1945," katanya.
Ketiga, di tengah pemberontakan yang dilakukan oleh DI TII, NU memberikan gelar "ulil amri addaruri bisauqah" pada Presiden Soekarno, dan berhasil meredam pemberontakan yang mengatasnamakan agama.
Penanda yang keempat adalah saat krisis kepemimpinan yang dipimpin rezim orde baru, walaupun NU sebagai salah satu organisasi yang didzholimi dan tidak diberikan akses kepada negara, namun atas insiatif KH Ahmad Sidik dan KH Abdurahman Wahid, NU malah menyatakan sebagai organisasi yang pertama kali menerima Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Oleh karena itu, Huda mengajak kader PMII untuk mengambil peran dalam mendorong kemajuan bangsa Indonesia baik dalam ranah politik maupun ilmu pengetahuan.
Baca juga: Presiden Jokowi: PMII harus jadi organisasi inovatif dan adaptif
Baca juga: Gus Abe pimpin PMII 2021- 2023
Baca juga: Ratusan dosen PMII deklarasikan Asosiasi Dosen Pergerakan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
"Eksistensi dan masa depan Indonesia salah satunya tergantung pada peran kader PMII. Saat ini dan ke depan, negara dan bangsa ini sangat membutuhkan peran kader PMII," kata Syaiful Huda pada acara Ikatan Keluarga Alumni (IKA) PMII Jawa Barat bertema Refleksi 61 tahun PMII di Bandung, Minggu.
Syaiful Huda mengatakan bahwa ajaran "ahlussunah waljama'ah annahdiyah" yang dipegang oleh NU dan PMII menjadi modal yang paling utama.
"'Nahnu ashabul haq, alhaqqul diniy wal haqqul wathoniy': kita pemegang kebenaran, kebenaran agama dan kebenaran bertanah air. Kebenaran agama yang kita yakini, sejalan dengan nasionalisme yang kita yakini kebenarannya juga. Sebagaimana yang didoktrinkan hadratus syaikh KH Hasyim Asy'ari yang menyatakan bahwa agama dan nasionalisme tidak bertentangan," katanya.
Ia menuturkan nasionalisme adalah serbuk bagi proses penyemaian ke-Islaman yang sesungguhnya.
Huda menegaskan bahwa kader NU dan PMII harus bangga, karena keduanya memiliki saham yang besar dalam sejarah berdirinya bangsa Indonesia.
Ia juga menjelaskan empat momentum sejarah kiprah NU yang memberikan sumbangsih besar pada sistem bernegara di Indonesia.
"Pertama ketika NU memutuskan Indonesia sebagai Darussalam, kalau tidak ada fatwa teologis ini kira-kira peperangan antar umat Islam di Indonesia tidak akan selesai, kemerdekaan tidak akan terpenuhi waktu itu," katanya.
Kedua adalah di saat perdebatan terkait dengan bentuk negara dan atas usulan dari KH Wahid Hasyim disepakati bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila bukan berdasarkan agama.
"Kalau tidak ada unsur NU di situ, kita bisa membayangkan negara ini belum tentu berdiri 17 Agustus 1945," katanya.
Ketiga, di tengah pemberontakan yang dilakukan oleh DI TII, NU memberikan gelar "ulil amri addaruri bisauqah" pada Presiden Soekarno, dan berhasil meredam pemberontakan yang mengatasnamakan agama.
Penanda yang keempat adalah saat krisis kepemimpinan yang dipimpin rezim orde baru, walaupun NU sebagai salah satu organisasi yang didzholimi dan tidak diberikan akses kepada negara, namun atas insiatif KH Ahmad Sidik dan KH Abdurahman Wahid, NU malah menyatakan sebagai organisasi yang pertama kali menerima Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Oleh karena itu, Huda mengajak kader PMII untuk mengambil peran dalam mendorong kemajuan bangsa Indonesia baik dalam ranah politik maupun ilmu pengetahuan.
Baca juga: Presiden Jokowi: PMII harus jadi organisasi inovatif dan adaptif
Baca juga: Gus Abe pimpin PMII 2021- 2023
Baca juga: Ratusan dosen PMII deklarasikan Asosiasi Dosen Pergerakan
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021