Rumah Sakit Lapangan (RSL) Kota Bogor yang merawat pasien COVID-19 dengan gejala ringan dengan biaya operasional dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kemungkinan besar tidak dilanjutkan atau ditutup.
Juru Bicara RSL Kota Bogor Armein Sjuhari Rowi, melalui telepon selulernya di Bogor, Sabtu mengatakan RSL yang beroperasi sejak 18 Januari 2021 itu sudah tidak menerima pasien baru lagi sejak sepekan lalu.
"Hari ini pasiennya tersisa dua orang, yakni dari Kota Bogor dan dari luar Bogor," katanya.
Menurut Armein, jika RSL Kota Bogor ditutup, maka tenaga kesehatan dan tenaga pendukung yang bekerja di RSL itu sejak 18 Januari lalu, kontraknya tidak diperpanjang dan dikembalikan ke rumah sakit asalnya. "Sebagian besar tenaga kesehatan yang bekerja di RSL berasal dari RSUD Kota Bogor," katanya.
Tenaga kesehatan dan tenaga pendukung di RSL Kota Bogor jumlah seluruhnya ada sekitar 250 orang. Sebagai penghargaan terhadap tenaga kesehatan dan tenaga pendukung yang bekerja di RSL, kata Armein, akan diberikan sertifikat oleh Wali Kota Bogor Bima Arya.
"Insya Allah, Wali Kota Bogor akan memberikan sertifikat secara simbolis kepada tenaga kesehatan, pada hari Minggu (18/4) besok," katanya.
Armein menambahkan, jika RSL tidak dilanjutkan, alat-alat kesehatan yang ada di RSL adalah aset BNPB tidak bisa langsung dihibahkan ke rumah sakit atau puskesmas di Kota Bogor.
"Untuk dihibahkan dalam aturannya, perlu waktu setahun. Selama waktu setahun itu, penyimpanannya diserahkan kepada BNPB akan disampan dimana. Apakah di RSUD Kota Bogor atau di tempat lainnya," katanya.
Sebelumnya, Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan Pemerintah Kota Bogor mengupayakan perpanjangan operasional rumah sakit lapangan yang kontraknya akan berakhir pada Ahad, 18 April 2021 itu.
"Saya menginginkan agar operasional RS lapangan tetap dilanjutkan. Paling tidak untuk mengantisipasi adanya lonjakan kasus COVID-19 gelombang kedua, pada Ramadhan dan setelah libur Lebaran," kata Bima Arya, di Kota Bogor, Selasa (13/4).
Menurut Bima Arya, Pemerintah Kota Bogor telah berkomunikasi dengan BNPB. "Informasi dari Kepala BNPB menyebutkan, untuk operasional RS lapangan dananya sudah habis, tapi kemungkinan bisa dikucurkan lagi. Ini tergantung pada hasil review laporan keuangannya," katanya.
Karena itu, Inspektorat Kota Bogor saat ini sedang menganalisa laporan keuangan RS Lapangan Kota Bogor dan hasilnya akan disampaikan ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Hasil dari BPKP akan kami sampaikan ke BNPB. Semoga dalam sepekan ke depan ada kejelasan," katanya.
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, di Balai Kota Bogor, Jumat (16/4) mengatakan dilanjutkan atau tidak operasional RS Lapangan Kota Bogor, keputusannya ada pada BNPB.
Menurut dia, RS Lapangan Kota Bogor peralatan dan operasionalnya dibiayai oleh BNPB selama tiga bulan, mulai 18 Januari hingga 18 April 2021.
Pemerintah Kota Bogor, kata dia, telah mengajukan usulan kepada BNPB untuk perpanjangan operasional RS lapangan, tujuannya antara lain mengantisipasi adanya lonjakan kasus COVID-19 setelah libur Lebaran.
BNPB mengevaluasi operasional RS lapangan, kata dia, dari laporan keuangannya. "Kami harapkan BNPB bisa menyetujui untuk melanjutkan operasionalnya. Kalau BNPB menilai tidak memungkinkan dilanjutkan, kami tidak bisa memaksa," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
Juru Bicara RSL Kota Bogor Armein Sjuhari Rowi, melalui telepon selulernya di Bogor, Sabtu mengatakan RSL yang beroperasi sejak 18 Januari 2021 itu sudah tidak menerima pasien baru lagi sejak sepekan lalu.
"Hari ini pasiennya tersisa dua orang, yakni dari Kota Bogor dan dari luar Bogor," katanya.
Menurut Armein, jika RSL Kota Bogor ditutup, maka tenaga kesehatan dan tenaga pendukung yang bekerja di RSL itu sejak 18 Januari lalu, kontraknya tidak diperpanjang dan dikembalikan ke rumah sakit asalnya. "Sebagian besar tenaga kesehatan yang bekerja di RSL berasal dari RSUD Kota Bogor," katanya.
Tenaga kesehatan dan tenaga pendukung di RSL Kota Bogor jumlah seluruhnya ada sekitar 250 orang. Sebagai penghargaan terhadap tenaga kesehatan dan tenaga pendukung yang bekerja di RSL, kata Armein, akan diberikan sertifikat oleh Wali Kota Bogor Bima Arya.
"Insya Allah, Wali Kota Bogor akan memberikan sertifikat secara simbolis kepada tenaga kesehatan, pada hari Minggu (18/4) besok," katanya.
Armein menambahkan, jika RSL tidak dilanjutkan, alat-alat kesehatan yang ada di RSL adalah aset BNPB tidak bisa langsung dihibahkan ke rumah sakit atau puskesmas di Kota Bogor.
"Untuk dihibahkan dalam aturannya, perlu waktu setahun. Selama waktu setahun itu, penyimpanannya diserahkan kepada BNPB akan disampan dimana. Apakah di RSUD Kota Bogor atau di tempat lainnya," katanya.
Sebelumnya, Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan Pemerintah Kota Bogor mengupayakan perpanjangan operasional rumah sakit lapangan yang kontraknya akan berakhir pada Ahad, 18 April 2021 itu.
"Saya menginginkan agar operasional RS lapangan tetap dilanjutkan. Paling tidak untuk mengantisipasi adanya lonjakan kasus COVID-19 gelombang kedua, pada Ramadhan dan setelah libur Lebaran," kata Bima Arya, di Kota Bogor, Selasa (13/4).
Menurut Bima Arya, Pemerintah Kota Bogor telah berkomunikasi dengan BNPB. "Informasi dari Kepala BNPB menyebutkan, untuk operasional RS lapangan dananya sudah habis, tapi kemungkinan bisa dikucurkan lagi. Ini tergantung pada hasil review laporan keuangannya," katanya.
Karena itu, Inspektorat Kota Bogor saat ini sedang menganalisa laporan keuangan RS Lapangan Kota Bogor dan hasilnya akan disampaikan ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Hasil dari BPKP akan kami sampaikan ke BNPB. Semoga dalam sepekan ke depan ada kejelasan," katanya.
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, di Balai Kota Bogor, Jumat (16/4) mengatakan dilanjutkan atau tidak operasional RS Lapangan Kota Bogor, keputusannya ada pada BNPB.
Menurut dia, RS Lapangan Kota Bogor peralatan dan operasionalnya dibiayai oleh BNPB selama tiga bulan, mulai 18 Januari hingga 18 April 2021.
Pemerintah Kota Bogor, kata dia, telah mengajukan usulan kepada BNPB untuk perpanjangan operasional RS lapangan, tujuannya antara lain mengantisipasi adanya lonjakan kasus COVID-19 setelah libur Lebaran.
BNPB mengevaluasi operasional RS lapangan, kata dia, dari laporan keuangannya. "Kami harapkan BNPB bisa menyetujui untuk melanjutkan operasionalnya. Kalau BNPB menilai tidak memungkinkan dilanjutkan, kami tidak bisa memaksa," katanya.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021