Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui penerapan energi bersih.
Komitmen tersebut disampaikan Menko Luhut dalam Dialog Iklim Tingkat Tinggi Tri Hita Karana yang bertajuk Transisi Energi Bersih Indonesia dan Ambisi Iklim untuk Emisi Nol Bersih, yang digelar secara virtual, Kamis (15/4).
Menko Luhut menyampaikan Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi GRK sebesar 29 persen dengan menggunakan sumber daya dalam negeri dan hingga 41 persen dengan bantuan internasional, termasuk keuangan, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas dengan skenario bisnis seperti biasa pada tahun 2030.
"Kami berencana mengurangi 198,27 juta ton pada tahun 2025 dan hingga 314 juta ton pada tahun 2030," kata Menko Luhut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.
Menko Luhut menjelaskan hingga saat ini gugus tugas lintas Kemenko Marves sedang menyiapkan peta jalan Nationally Determined Contributions (NDC) atau kontribusi yang ditentukan secara nasional.
Sektor energi sendiri tercatat menyumbang 11 dari 29 persen dalam NDC tersebut. Sektor itu berkomitmen untuk mengurangi emisi GRK sekitar 314 juta ton CO2 hingga 398 juta ton CO2 atau sekitar 38 persen pada tahun 2030 melalui energi terbarukan pengembangan, efisiensi energi, dan konservasi energi.
Saat ini, kata dia, pemerintah tengah merancang bauran energi nasional untuk mencapai 23 persen dari Energi Baru dan Terbarukan (EBT) pada 2025 dan 31 persen pada 2050.
"Strategi energi terbarukan kami meliputi panas bumi, tenaga air, solar PV, bioenergi, dan angin. Kami berkomitmen untuk mempercepat pengembangan proyek energi terbarukan di Indonesia dan membuka calon investor untuk berpartisipasi dalam proyek energi terbarukan di masa depan," kata Menko Luhut.
Pemerintah, lanjut dia, akan melakukan segala upaya untuk mempercepat kemajuan, termasuk menjajaki kemungkinan mencapai Emisi Nol Bersih lebih awal dari yang direncanakan.
Menurut mantan Menko Polhukam itu, kawasan Bali, Danau Toba, dan kawasan ekonomi khusus, dapat menjadi percontohan upaya percepatan tersebut.
Dalam forum Tri Hita Karana, hadir pula Larry McDonald, Asisten Menteri Keuangan Amerika Serikat yang juga menyampaikan sambutan pembuka, serta Menteri ESDM Arifin Tasrif, Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar, Mari Elka Pangestu World Bank Managing Director, Presiden Direktur PT SMI Edwin Syahruzad, Wakil Presiden Direktur PLN Darmawan Prasodjo, serta Pendiri dan Direktur Eksekutif IBEKA Tri Mumpuni selaku pembicara dalam panel utama.
Baca juga: Wapres sebut ketergantungan impor energi fosil harus dihentikan
Baca juga: Baran Energy kembangkan baterai 'powerbank' listrik raksasa
Baca juga: Pembangunan PLTGU Jawa I capai 96 persen target operasi Desember 2021
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
Komitmen tersebut disampaikan Menko Luhut dalam Dialog Iklim Tingkat Tinggi Tri Hita Karana yang bertajuk Transisi Energi Bersih Indonesia dan Ambisi Iklim untuk Emisi Nol Bersih, yang digelar secara virtual, Kamis (15/4).
Menko Luhut menyampaikan Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi GRK sebesar 29 persen dengan menggunakan sumber daya dalam negeri dan hingga 41 persen dengan bantuan internasional, termasuk keuangan, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas dengan skenario bisnis seperti biasa pada tahun 2030.
"Kami berencana mengurangi 198,27 juta ton pada tahun 2025 dan hingga 314 juta ton pada tahun 2030," kata Menko Luhut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.
Menko Luhut menjelaskan hingga saat ini gugus tugas lintas Kemenko Marves sedang menyiapkan peta jalan Nationally Determined Contributions (NDC) atau kontribusi yang ditentukan secara nasional.
Sektor energi sendiri tercatat menyumbang 11 dari 29 persen dalam NDC tersebut. Sektor itu berkomitmen untuk mengurangi emisi GRK sekitar 314 juta ton CO2 hingga 398 juta ton CO2 atau sekitar 38 persen pada tahun 2030 melalui energi terbarukan pengembangan, efisiensi energi, dan konservasi energi.
Saat ini, kata dia, pemerintah tengah merancang bauran energi nasional untuk mencapai 23 persen dari Energi Baru dan Terbarukan (EBT) pada 2025 dan 31 persen pada 2050.
"Strategi energi terbarukan kami meliputi panas bumi, tenaga air, solar PV, bioenergi, dan angin. Kami berkomitmen untuk mempercepat pengembangan proyek energi terbarukan di Indonesia dan membuka calon investor untuk berpartisipasi dalam proyek energi terbarukan di masa depan," kata Menko Luhut.
Pemerintah, lanjut dia, akan melakukan segala upaya untuk mempercepat kemajuan, termasuk menjajaki kemungkinan mencapai Emisi Nol Bersih lebih awal dari yang direncanakan.
Menurut mantan Menko Polhukam itu, kawasan Bali, Danau Toba, dan kawasan ekonomi khusus, dapat menjadi percontohan upaya percepatan tersebut.
Dalam forum Tri Hita Karana, hadir pula Larry McDonald, Asisten Menteri Keuangan Amerika Serikat yang juga menyampaikan sambutan pembuka, serta Menteri ESDM Arifin Tasrif, Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar, Mari Elka Pangestu World Bank Managing Director, Presiden Direktur PT SMI Edwin Syahruzad, Wakil Presiden Direktur PLN Darmawan Prasodjo, serta Pendiri dan Direktur Eksekutif IBEKA Tri Mumpuni selaku pembicara dalam panel utama.
Baca juga: Wapres sebut ketergantungan impor energi fosil harus dihentikan
Baca juga: Baran Energy kembangkan baterai 'powerbank' listrik raksasa
Baca juga: Pembangunan PLTGU Jawa I capai 96 persen target operasi Desember 2021
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021