Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mendesak agar pemerintah menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani menjelang musim tanam.
"Selama ini problem pupuk selalu menjadi permasalahan yang tak pernah berakhir bagi petani," kata Dedi Mulyadi melalui sambungan telepon seluler, Selasa.
Menurut dia, ada beberapa permasalahan klasik yang terjadi di lapangan. Salah satunya tidak semua petani yang memiliki Kartu Tani melek teknologi. Belum lagi jaringan digital yang belum memadai.
“Masalah lainnya, ada petani yang punya sawah meninggal, anaknya tidak bisa menerima subsidi. Kemudian jenis pupuk yang disediakan tidak sesuai dengan aspek yang menjadi kebutuhan di lapangan," kata dia.
Ia menyampaikan agar pihak terkait bisa mencari solusi dalam pengelolaan pupuk bersubsidi. Salah satu sedang dibahas adalah petani yang bisa mendapat subsidi adalah mereka pemilik lahan di bawah satu hektare.
Di antara pertimbangannya, karena petani pemilik lahan di Jawa dan luar Jawa sangat berbeda. Petani pemilik lahan satu hektare di wilayah Jawa masih bisa dibilang mapan, sementara di luar Jawa memiliki dua hektare lahan pertanian belum tentu mapan.
“Arah kita tidak boleh ada lagi keterlambatan pupuk lagi di musim tanam berikutnya. Apapun namanya, apapun jenisnya, yang penting petani menanam pupuk ada,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR Dedi Mulyadi.
Baca juga: Kementan beberkan penyebab kelangkaan pupuk subsidi
Baca juga: Pupuk Indonesia jamin ketersediaan pupuk subsidi jelang masa tanam
Baca juga: Kebutuhan pupuk subsidi di Cirebon membengkak
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
"Selama ini problem pupuk selalu menjadi permasalahan yang tak pernah berakhir bagi petani," kata Dedi Mulyadi melalui sambungan telepon seluler, Selasa.
Menurut dia, ada beberapa permasalahan klasik yang terjadi di lapangan. Salah satunya tidak semua petani yang memiliki Kartu Tani melek teknologi. Belum lagi jaringan digital yang belum memadai.
“Masalah lainnya, ada petani yang punya sawah meninggal, anaknya tidak bisa menerima subsidi. Kemudian jenis pupuk yang disediakan tidak sesuai dengan aspek yang menjadi kebutuhan di lapangan," kata dia.
Ia menyampaikan agar pihak terkait bisa mencari solusi dalam pengelolaan pupuk bersubsidi. Salah satu sedang dibahas adalah petani yang bisa mendapat subsidi adalah mereka pemilik lahan di bawah satu hektare.
Di antara pertimbangannya, karena petani pemilik lahan di Jawa dan luar Jawa sangat berbeda. Petani pemilik lahan satu hektare di wilayah Jawa masih bisa dibilang mapan, sementara di luar Jawa memiliki dua hektare lahan pertanian belum tentu mapan.
“Arah kita tidak boleh ada lagi keterlambatan pupuk lagi di musim tanam berikutnya. Apapun namanya, apapun jenisnya, yang penting petani menanam pupuk ada,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR Dedi Mulyadi.
Baca juga: Kementan beberkan penyebab kelangkaan pupuk subsidi
Baca juga: Pupuk Indonesia jamin ketersediaan pupuk subsidi jelang masa tanam
Baca juga: Kebutuhan pupuk subsidi di Cirebon membengkak
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021