Pemerintah Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat menerima dan menyambut baik kunjungan silaturahim Ikatan Keluarga Besar Papua di Stadion Patriot Candrabhaga Kota Bekasi.
Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Endang Suharyadi di Bekasi, Jumat menjelaskan, dalam kunjungan pada Kamis (1/4) itu pihaknya menyambut baik keberadaan Ikatan Keluarga Besar Papua dan berharap organisasi ini mampu berperan aktif dalam pembangunan di Kota Bekasi.
"Ikatan Keluarga Besar Papua ini didirikan masyarakat Papua dengan sukarela dengan tujuan kepentingan bersama dalam rangka berpartisipasi dalam pembangunan di Kota Bekasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), baik di bidang sosial kemasyarakatan, budaya, dan lainnya," katanya.
Endang meminta Ikatan Keluarga Besar Papua mampu menjadi pelopor dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana amanat NKRI dan menjauhi tindakan anarkis yang berakibat pada institusi sendiri.
"Dalam NKRI kita tidak mendiskriminasikan satu kelompok dan Pemkot Bekasi sendiri juga tidak pernah memilah atau bersikap diskriminasi. Menaungi semua golongan dan agama yang ada," katanya.
"Menyangkut kerukunan agama kita lindungi dan fasilitasi. Seperti amanat Pak Wali Kota Bekasi, semua agama yang telah diatur perundang-undangan bisa beribadah dengan tenang di Kota Bekasi," tambahnya.
Dia juga berharap Ikatan Keluarga Besar Papua di Kota Bekasi bisa segera menjalankan aturan terkait legalitas organisasi kemasyarakatan (ormas) dan melaporkan kepada Kesbangpol Kota Bekasi.
"Hingga kini, tercatat ada 171 ormas di Kesbangpol Kota Bekasi," kata Endang Suharyadi.
Ketua Umum Ikatan Keluarga Besar Papua (IKPB) Ayub mengatakan ormas itu dibentuk untuk menghimpun masyarakat Papua yang berada di luar Papua, khususnya di wilayah Jabodetabek.
Menurut Ayub pertemuan ini sebagai ajang silaturahmi masyarakat Papua yang ada di Kota Bekasi dengan jajaran Pemerintah Kota Bekasi.
Dia mengaku masyarakat Papua mengalami sedikit kendala hidup di Kota Bekasi. Meski tidak spesifik, kendala masyarakat Papua di Kota Bekasi terutama berkaitan dengan sektor pendidikan dan tenaga kerja.
"Pertemuan ini sangat menggembirakan kami karena itulah yang kami tunggu, itulah yang kami nanti-nantikan. Sehingga warga Papua yang ada di Bekasi ini diperlakukan sama dengan masyarakat lainnya yang tinggal dan menetap di Kota Bekasi," katanya.
Ia berharap pertemuan ini bukan yang terakhir namun awal dari sinergi warga Papua di Kota Bekasi dalam mendukung Pemerintah Kota Bekasi.
"Semoga kita bisa terus bersinergi, bisa terus dikomunikasikan. Dalam waktu dekat kami akan urus legalitas IKBP kepada pihak terkait seperti Kemenkum dan HAM serta Kemendagri," demikian Ayub.
Baca juga: Pengrajin tempe di Bekasi didorong bentuk paguyuban koperasi
Baca juga: Pemkot Bekasi kaji perluas jumlah sekolah tatap muka
Baca juga: Pemkot Bekasi kukuhkan sukarelawan kelompok tani Kampung Sawah
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Endang Suharyadi di Bekasi, Jumat menjelaskan, dalam kunjungan pada Kamis (1/4) itu pihaknya menyambut baik keberadaan Ikatan Keluarga Besar Papua dan berharap organisasi ini mampu berperan aktif dalam pembangunan di Kota Bekasi.
"Ikatan Keluarga Besar Papua ini didirikan masyarakat Papua dengan sukarela dengan tujuan kepentingan bersama dalam rangka berpartisipasi dalam pembangunan di Kota Bekasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), baik di bidang sosial kemasyarakatan, budaya, dan lainnya," katanya.
Endang meminta Ikatan Keluarga Besar Papua mampu menjadi pelopor dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana amanat NKRI dan menjauhi tindakan anarkis yang berakibat pada institusi sendiri.
"Dalam NKRI kita tidak mendiskriminasikan satu kelompok dan Pemkot Bekasi sendiri juga tidak pernah memilah atau bersikap diskriminasi. Menaungi semua golongan dan agama yang ada," katanya.
"Menyangkut kerukunan agama kita lindungi dan fasilitasi. Seperti amanat Pak Wali Kota Bekasi, semua agama yang telah diatur perundang-undangan bisa beribadah dengan tenang di Kota Bekasi," tambahnya.
Dia juga berharap Ikatan Keluarga Besar Papua di Kota Bekasi bisa segera menjalankan aturan terkait legalitas organisasi kemasyarakatan (ormas) dan melaporkan kepada Kesbangpol Kota Bekasi.
"Hingga kini, tercatat ada 171 ormas di Kesbangpol Kota Bekasi," kata Endang Suharyadi.
Ketua Umum Ikatan Keluarga Besar Papua (IKPB) Ayub mengatakan ormas itu dibentuk untuk menghimpun masyarakat Papua yang berada di luar Papua, khususnya di wilayah Jabodetabek.
Menurut Ayub pertemuan ini sebagai ajang silaturahmi masyarakat Papua yang ada di Kota Bekasi dengan jajaran Pemerintah Kota Bekasi.
Dia mengaku masyarakat Papua mengalami sedikit kendala hidup di Kota Bekasi. Meski tidak spesifik, kendala masyarakat Papua di Kota Bekasi terutama berkaitan dengan sektor pendidikan dan tenaga kerja.
"Pertemuan ini sangat menggembirakan kami karena itulah yang kami tunggu, itulah yang kami nanti-nantikan. Sehingga warga Papua yang ada di Bekasi ini diperlakukan sama dengan masyarakat lainnya yang tinggal dan menetap di Kota Bekasi," katanya.
Ia berharap pertemuan ini bukan yang terakhir namun awal dari sinergi warga Papua di Kota Bekasi dalam mendukung Pemerintah Kota Bekasi.
"Semoga kita bisa terus bersinergi, bisa terus dikomunikasikan. Dalam waktu dekat kami akan urus legalitas IKBP kepada pihak terkait seperti Kemenkum dan HAM serta Kemendagri," demikian Ayub.
Baca juga: Pengrajin tempe di Bekasi didorong bentuk paguyuban koperasi
Baca juga: Pemkot Bekasi kaji perluas jumlah sekolah tatap muka
Baca juga: Pemkot Bekasi kukuhkan sukarelawan kelompok tani Kampung Sawah
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021