Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa memanggil tiga saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu Tahun Anggaran 2017-2019.
"Tim Penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi dalam perkara dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017-2019," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Tiga saksi, yaitu Staf Fraksi Golkar/honorer di Sekretariat DPRD Provinsi Jabar Ashifa Viadira, Tenaga Ahli Fraksi Golkar Amanah pada DPRD Provinsi Jabar periode 2014-2019 dan Fraksi Partai Golkar 2019-sekarang Deni Komaransyah, dan mantan Kabid Jalan Dinas PUPR Pemkab Indramayu Wempi Triyoso.
Adapun pemeriksaan saksi Ashifa dan Deni digelar di Kantor Sat Sabhara Bandung, Jawa Barat. Sedangkan pemeriksaan Wempi dilakukan di Lapas Klas I Cirebon, Kota Cirebon, Jawa Barat.
Diketahui, Wempi sebelumnya telah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan telah mempunyai hukum tetap dalam perkara suap terkait proyek infrastruktur di lingkungan Pemkab Indramayu.
Selain Wempi, tiga orang lainnya yang juga telah divonis bersalah, yakni mantan Bupati Indramayu Supendi, mantan Kadis PUPR Kabupaten Indramayu Omarsyah, dan wiraswasta Carsa ES.
Kasus suap bantuan keuangan yang saat ini tengah dalam proses penyidikan KPK tersebut merupakan pengembangan dari kasus yang menjerat Supendi dan kawan-kawan tersebut.
Sebelumnya diinformasikan, KPK tengah mengembangkan kasus dugaan suap terkait bantuan keuangan dari Provinsi Jabar kepada Pemerintah Kabupaten Indramayu.
KPK saat ini belum dapat menyampaikan kronologi kasus dan tersangkanya sebagaimana kebijakan Pimpinan KPK bahwa pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan dan atau penahanan telah dilakukan terhadap para tersangka.
Masih terkait pengembangan kasus tersebut, KPK pada 16 November 2020 juga telah menetapkan Anggota DPRD Jabar periode 2014-2019 dan 2019-2024 Abdul Rozaq Muslim (ARM) sebagai tersangka dalam pengembangan kasus suap pengurusan dana bantuan provinsi kepada Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017-2019.
Rozaq diduga menerima aliran dana Rp8.582.500.000 terkait kasus tersebut.
Baca juga: KPK amankan bukti elektronik kasus pengadaan darurat pandemi di Bandung Barat
Baca juga: Mantan Bupati Indramayu Supendi dikonfirmasi tahapan pengajuan banprov
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
"Tim Penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi dalam perkara dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017-2019," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Tiga saksi, yaitu Staf Fraksi Golkar/honorer di Sekretariat DPRD Provinsi Jabar Ashifa Viadira, Tenaga Ahli Fraksi Golkar Amanah pada DPRD Provinsi Jabar periode 2014-2019 dan Fraksi Partai Golkar 2019-sekarang Deni Komaransyah, dan mantan Kabid Jalan Dinas PUPR Pemkab Indramayu Wempi Triyoso.
Adapun pemeriksaan saksi Ashifa dan Deni digelar di Kantor Sat Sabhara Bandung, Jawa Barat. Sedangkan pemeriksaan Wempi dilakukan di Lapas Klas I Cirebon, Kota Cirebon, Jawa Barat.
Diketahui, Wempi sebelumnya telah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan telah mempunyai hukum tetap dalam perkara suap terkait proyek infrastruktur di lingkungan Pemkab Indramayu.
Selain Wempi, tiga orang lainnya yang juga telah divonis bersalah, yakni mantan Bupati Indramayu Supendi, mantan Kadis PUPR Kabupaten Indramayu Omarsyah, dan wiraswasta Carsa ES.
Kasus suap bantuan keuangan yang saat ini tengah dalam proses penyidikan KPK tersebut merupakan pengembangan dari kasus yang menjerat Supendi dan kawan-kawan tersebut.
Sebelumnya diinformasikan, KPK tengah mengembangkan kasus dugaan suap terkait bantuan keuangan dari Provinsi Jabar kepada Pemerintah Kabupaten Indramayu.
KPK saat ini belum dapat menyampaikan kronologi kasus dan tersangkanya sebagaimana kebijakan Pimpinan KPK bahwa pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan dan atau penahanan telah dilakukan terhadap para tersangka.
Masih terkait pengembangan kasus tersebut, KPK pada 16 November 2020 juga telah menetapkan Anggota DPRD Jabar periode 2014-2019 dan 2019-2024 Abdul Rozaq Muslim (ARM) sebagai tersangka dalam pengembangan kasus suap pengurusan dana bantuan provinsi kepada Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017-2019.
Rozaq diduga menerima aliran dana Rp8.582.500.000 terkait kasus tersebut.
Baca juga: KPK amankan bukti elektronik kasus pengadaan darurat pandemi di Bandung Barat
Baca juga: Mantan Bupati Indramayu Supendi dikonfirmasi tahapan pengajuan banprov
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021