Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil atau Kang Emil mengusulkan, Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Jabar untuk mendirikan sekolah politik perempuan.
Sekolah nonformal tersebut, kata Kang Emil, bertujuan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas perempuan untuk terjun ke dunia politik.
"Saya usulkan KPPI untuk membuat sekolah politik perempuan. Ini nonformal," kata Kang Emil usai menghadiri pengukuhan pengurus DPD KPPI Jabar masa bakti 2020-2025 di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu.
Kang Emil mengatakan, pengurus DPD KPPI Jabar menyambut baik usulan tersebut. Ia pun siap berkolaborasi dalam pendirian sekolah politik perempuan.
"KPPI Jabar menyambut baik karena mungkin baru pertama di Indonesia," tuturnya.
Menurut Kang Emil, saat ini banyak perempuan yang ragu untuk terjun ke dunia politik. Salah satu penyebab keraguan tersebut berkaitan dengan pengetahuan soal dunia politik.
"Hasil kajian ternyata banyak perempuan yang ingin masuk ke politik, tapi bingung karena tidak memiliki ilmunya," katanya.
Kang Emil berharap dengan adanya sekolah politik perempuan, tingkat partisipasi perempuan di dunia politik terus meningkat, khususnya di Jabar.
"Mudah-mudahan dengan adanya sekolah itu tingkat partisipasi naik sehingga suatu hari kesetaraan gender ini bukan lagi jadi masalah," ujarnya.
Pengurus dan anggota KPPI terdaftar di berbagai partai politik. KPPI sendiri menargetkan keterwakilan perempuan di legislatif sebanyak minimal 30 persen.
"Keterwakilan perempuan di DPRD Jabar saat ini baru mendekati 20 persen," kata Kang Emil.
Ketua DPD KPPI Jabar Ratna Ningsih menuturkan bahwa KPPI adalah organisasi independen yang pendiriannya berdasarkan rekomendasi dari ketua partai politik.
"Kami ingin sepadan untuk mengisi kursi legislatif 30 persen dan dapat dihargai, inilah kenapa KPPI hadir," tuturnya.
Selain itu, kata Ratna, pihaknya ingin berkontribusi mewujudkan Jabar Juara Lahir dan Batin. KPPI Jabar pun siap berjuang untuk memberdayakan perempuan, menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan, dan mencegah perkawinan dini.
"Ini amanat gubernur yang akan kita jalankan. Kita akan langsung bekerja membuat program dan berkolaborasi dengan Ibu Atalia (Ketua TP PKK Jabar) dalam mewujudkan Jabar Juara Lahir Batin," katanya.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat menghadiri pengukuhan pengurus DPD KPPI Jabar masa bakti 2020-2025 di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (17/3/2021).
Baca juga: Ridwan Kamil usul impor beras ditunda jelang panen raya di Jabar
Baca juga: KPK minta kepala daerah di Jawa Barat rapatkan barisan berantas korupsi
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
Sekolah nonformal tersebut, kata Kang Emil, bertujuan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas perempuan untuk terjun ke dunia politik.
"Saya usulkan KPPI untuk membuat sekolah politik perempuan. Ini nonformal," kata Kang Emil usai menghadiri pengukuhan pengurus DPD KPPI Jabar masa bakti 2020-2025 di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu.
Kang Emil mengatakan, pengurus DPD KPPI Jabar menyambut baik usulan tersebut. Ia pun siap berkolaborasi dalam pendirian sekolah politik perempuan.
"KPPI Jabar menyambut baik karena mungkin baru pertama di Indonesia," tuturnya.
Menurut Kang Emil, saat ini banyak perempuan yang ragu untuk terjun ke dunia politik. Salah satu penyebab keraguan tersebut berkaitan dengan pengetahuan soal dunia politik.
"Hasil kajian ternyata banyak perempuan yang ingin masuk ke politik, tapi bingung karena tidak memiliki ilmunya," katanya.
Kang Emil berharap dengan adanya sekolah politik perempuan, tingkat partisipasi perempuan di dunia politik terus meningkat, khususnya di Jabar.
"Mudah-mudahan dengan adanya sekolah itu tingkat partisipasi naik sehingga suatu hari kesetaraan gender ini bukan lagi jadi masalah," ujarnya.
Pengurus dan anggota KPPI terdaftar di berbagai partai politik. KPPI sendiri menargetkan keterwakilan perempuan di legislatif sebanyak minimal 30 persen.
"Keterwakilan perempuan di DPRD Jabar saat ini baru mendekati 20 persen," kata Kang Emil.
Ketua DPD KPPI Jabar Ratna Ningsih menuturkan bahwa KPPI adalah organisasi independen yang pendiriannya berdasarkan rekomendasi dari ketua partai politik.
"Kami ingin sepadan untuk mengisi kursi legislatif 30 persen dan dapat dihargai, inilah kenapa KPPI hadir," tuturnya.
Selain itu, kata Ratna, pihaknya ingin berkontribusi mewujudkan Jabar Juara Lahir dan Batin. KPPI Jabar pun siap berjuang untuk memberdayakan perempuan, menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan, dan mencegah perkawinan dini.
"Ini amanat gubernur yang akan kita jalankan. Kita akan langsung bekerja membuat program dan berkolaborasi dengan Ibu Atalia (Ketua TP PKK Jabar) dalam mewujudkan Jabar Juara Lahir Batin," katanya.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat menghadiri pengukuhan pengurus DPD KPPI Jabar masa bakti 2020-2025 di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (17/3/2021).
Baca juga: Ridwan Kamil usul impor beras ditunda jelang panen raya di Jabar
Baca juga: KPK minta kepala daerah di Jawa Barat rapatkan barisan berantas korupsi
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021