Bandung, 22/7 (ANTARA) - Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) merekomendasikan agar dana bantuan APBN dan BUMN kepada usaha mikro kecil dan menengah dievaluasi kemanfaatannya, disinkronkan dan dilakukan penyederhanaan.
Demikian salah satu butir rekomendasi yang dihasilkan Sidang Pleno XIV ISEI yang berlangsung Selasa hingga Kamis di Hotel Savoy Homan,
Kota Bandung.
"Koordinasi, kerja sama dan sinkronisasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi diperlukan guna terwujudnya efektifitas bantuan kepada UMKM," kata Sekretaris ISEI Anggito Abimanyu di sela-sela penutupan pertemuan ekonom se-Indonesia itu.
Dengan langkah itu. kata Abimanyu, masalah program tumpang tindih, tidak tepat waktu dan sasaran dapar dihindarkan, selain program pengembangan UMKM dapat dijalankan efesien dan efektif.
Sidang Pleno XIV ISEI yang dibuka oleh Wapres RI Boediono itu juga membuahkan rekomendasi kepada pemerintah terkait pengembangan UMKM yakni terkait masalah arah kebijakan UMKM, masalah pembiayaan terutama bagi kredit macet pasca bencana di Yogyakarta dan Sumbar.
Butir rekomendasi lainnya terkait peningkatan daya saing UMKM, masalah pengembangan industri kreatif dan usaha-usaha pionir serta optimalisasi teknologi informasi untuk meningkatkan akses pemasaran dan efesiensi transaksi usaha UMKM.
"Semua rekomendasi itu memerlukan peran serta berbagai pihak baik kementerian UMKM, perdagangan, industri, keuangan serta kementerian terkait lainnya termasuk perbankan dan usaha keuangan lainnya disamping pemerintah daerah dan pelaku UMKM sendiri," kata Anggito Abimanyu.
Namun yang paling dekat, kata dia, adalah mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan program UMKM yang digulirkan 18 kementerian di Indonesia.
"Program dari 18 kementerian yang ikut dalam pemberdayaan dan pengembangan UMKM perlu dikonsolidasikan dan difokuskan, perlu ada satu irama agar program pemberdayaan UMKM berhasil optimal," katanya.
Secara khusus, ISEI telah melakukan survei UMKM di lima provinsi yakni Jawa Barat, Yogyakarta, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Bali.
Terkait arah kebijakan UMKM, menurut survei itu, ISEI menyimpulkan bahwa kebijakan pengembangan seharusnya tidak bersifat tunggal atau generik, namun berdasarkan kondisi dan permasalahan yang terjadi di daerah masing-masing tanpa mengesampingkan permasalahan tingkat nasional.
Pada kesempatan itu, ISEI juga menyampaikan desakannya kepada pemerintah agar penyelesaian kasus kredit macet bank-bank BUMN di daerah pasca bencana seperti Yogyakarta dan Sumbar untuk segera dilakukan.
"Perbankan juga diharapkan memberikan tingkat bunga yang lebih rendah dan skema-skema pembiayaan yang lebik baik. Utamanya bagi UMKM yang kompetitif," kata Anggito.
Sedangkan untuk peningkatan daya saing, ISEI merekomendasikan beberapa hal yakni perlunya perlindingan atas desain dan produk yang dihasilkan UMKM dengan mempermudah hak paten.
Kemudian perluasan program peremajaan mesin-mesin pepduksi dengan insektif skema pembiayaan perbankan yang menarik dan dukungan APBN.
Selain itu juga meningkatkan keikutsertaan UMKM dalam pameran promosi perdagangan khususnya ke pasar-pasar luar negeri non tradisional tang didukung oleh pengembangan pasar-pasar ekspor baru.
ISEI juga memandang perlu penguatan dukungan insentif, baik fiskal maupun non-fiskal dalam pengembangan industri kreatif dan usaha-usaha pionir.
"Pemerintah dan BUMN perlu mengambil peran serta membantu UKM dengan investasi awal di bidang teknologi komunikasi," kata Anggito.
Sidang Pleno XIV ISEI yang digelar di Kota Bandung itu juga menetapkan Pekanbaru sebagai tuan rumah Sidang Pleno XV ISEI tahun 2011 dengan tema "Ketahanan Energi dan Sumberdaya Alam".
Sidang Pleno XIV ISEI di Bandung itu mengambil tema "Revitalisasi UMKM untuk Menggerakan Perekonomian Nasional".
***2***
Syarif A
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2010
Demikian salah satu butir rekomendasi yang dihasilkan Sidang Pleno XIV ISEI yang berlangsung Selasa hingga Kamis di Hotel Savoy Homan,
Kota Bandung.
"Koordinasi, kerja sama dan sinkronisasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi diperlukan guna terwujudnya efektifitas bantuan kepada UMKM," kata Sekretaris ISEI Anggito Abimanyu di sela-sela penutupan pertemuan ekonom se-Indonesia itu.
Dengan langkah itu. kata Abimanyu, masalah program tumpang tindih, tidak tepat waktu dan sasaran dapar dihindarkan, selain program pengembangan UMKM dapat dijalankan efesien dan efektif.
Sidang Pleno XIV ISEI yang dibuka oleh Wapres RI Boediono itu juga membuahkan rekomendasi kepada pemerintah terkait pengembangan UMKM yakni terkait masalah arah kebijakan UMKM, masalah pembiayaan terutama bagi kredit macet pasca bencana di Yogyakarta dan Sumbar.
Butir rekomendasi lainnya terkait peningkatan daya saing UMKM, masalah pengembangan industri kreatif dan usaha-usaha pionir serta optimalisasi teknologi informasi untuk meningkatkan akses pemasaran dan efesiensi transaksi usaha UMKM.
"Semua rekomendasi itu memerlukan peran serta berbagai pihak baik kementerian UMKM, perdagangan, industri, keuangan serta kementerian terkait lainnya termasuk perbankan dan usaha keuangan lainnya disamping pemerintah daerah dan pelaku UMKM sendiri," kata Anggito Abimanyu.
Namun yang paling dekat, kata dia, adalah mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan program UMKM yang digulirkan 18 kementerian di Indonesia.
"Program dari 18 kementerian yang ikut dalam pemberdayaan dan pengembangan UMKM perlu dikonsolidasikan dan difokuskan, perlu ada satu irama agar program pemberdayaan UMKM berhasil optimal," katanya.
Secara khusus, ISEI telah melakukan survei UMKM di lima provinsi yakni Jawa Barat, Yogyakarta, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Bali.
Terkait arah kebijakan UMKM, menurut survei itu, ISEI menyimpulkan bahwa kebijakan pengembangan seharusnya tidak bersifat tunggal atau generik, namun berdasarkan kondisi dan permasalahan yang terjadi di daerah masing-masing tanpa mengesampingkan permasalahan tingkat nasional.
Pada kesempatan itu, ISEI juga menyampaikan desakannya kepada pemerintah agar penyelesaian kasus kredit macet bank-bank BUMN di daerah pasca bencana seperti Yogyakarta dan Sumbar untuk segera dilakukan.
"Perbankan juga diharapkan memberikan tingkat bunga yang lebih rendah dan skema-skema pembiayaan yang lebik baik. Utamanya bagi UMKM yang kompetitif," kata Anggito.
Sedangkan untuk peningkatan daya saing, ISEI merekomendasikan beberapa hal yakni perlunya perlindingan atas desain dan produk yang dihasilkan UMKM dengan mempermudah hak paten.
Kemudian perluasan program peremajaan mesin-mesin pepduksi dengan insektif skema pembiayaan perbankan yang menarik dan dukungan APBN.
Selain itu juga meningkatkan keikutsertaan UMKM dalam pameran promosi perdagangan khususnya ke pasar-pasar luar negeri non tradisional tang didukung oleh pengembangan pasar-pasar ekspor baru.
ISEI juga memandang perlu penguatan dukungan insentif, baik fiskal maupun non-fiskal dalam pengembangan industri kreatif dan usaha-usaha pionir.
"Pemerintah dan BUMN perlu mengambil peran serta membantu UKM dengan investasi awal di bidang teknologi komunikasi," kata Anggito.
Sidang Pleno XIV ISEI yang digelar di Kota Bandung itu juga menetapkan Pekanbaru sebagai tuan rumah Sidang Pleno XV ISEI tahun 2011 dengan tema "Ketahanan Energi dan Sumberdaya Alam".
Sidang Pleno XIV ISEI di Bandung itu mengambil tema "Revitalisasi UMKM untuk Menggerakan Perekonomian Nasional".
***2***
Syarif A
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2010