Depok, 14/6 (ANTARA) - Sekretaris DPC PDIP Kota Depok Fadillah mengaku tidak tertarik dan tidak memercayai hasil survei untuk menentukan calon wali kota dan wakil wali kota serta meragukan independensi lembaga survei yang digunakan.
"Sudah bukan rahasia umum di seluruh daerah Indonesia, alasan survei selalu disalahgunakan sebagai 'alat' rekayasa oleh oknum elit partai, dalam pilkada untuk menyingkirkan kader potensial atau kandidat yang tidak disukai," kata Fadillah di Depok, Jawa Barat, Senin.
Ia mencontohkan pilkada di sebuah kabupaten di Riau, kader Golkar yang surveinya rendah dan tersingkir dari pencalonan oleh partainya sendiri ternyata memenangi pilkada setelah maju dengan menggunakan kendaraan lain.
Ia mengatakan survei yang dilakukan di PDIP dibiayai oleh kandidat tertentu, karena setelah rapat DPC yang menyepakati untuk menggelar survei, dua hari kemudian Badrul Kamal-Supriyanto menggelar jumpa pers deklarasi padahal hasil survei belum keluar.
Fadillah menegaskan bahwa pihaknya lebih melihat realitas politik, rekam jejak kandidat, pola dan gaya komunikasi kandidat, mekanisme yang diikuti dan aspirasi akar rumput.
"Pak Supriyanto ternyata menjadi kader Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) tahun 2009 hal ini dibuktikan di KPU Pusat bahwa A.T.Supriyanto terdaftar sebagai caleg DPR RI nomor urut 1 Partai Karya Perjuangan Dapil DKI I (Jakarta Selatan - Luar Negeri)," jelasnya.
Bagi PDIP dan Bu Mega, lanjutnya konsistensi sikap dan perbuatan adalah harga mati. Jadi kalau ada partai lain yang mau mengusungnya dan membuatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) sebagai kandidat wakil walikota , PDIP akan ikhlas.
"Sesuai hasil rapat pimpinan DPC rekomendasi disertai 'catatan-catatan khusus' tentang rekam jejak kandidat," ujarnya.
Feru L
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2010
"Sudah bukan rahasia umum di seluruh daerah Indonesia, alasan survei selalu disalahgunakan sebagai 'alat' rekayasa oleh oknum elit partai, dalam pilkada untuk menyingkirkan kader potensial atau kandidat yang tidak disukai," kata Fadillah di Depok, Jawa Barat, Senin.
Ia mencontohkan pilkada di sebuah kabupaten di Riau, kader Golkar yang surveinya rendah dan tersingkir dari pencalonan oleh partainya sendiri ternyata memenangi pilkada setelah maju dengan menggunakan kendaraan lain.
Ia mengatakan survei yang dilakukan di PDIP dibiayai oleh kandidat tertentu, karena setelah rapat DPC yang menyepakati untuk menggelar survei, dua hari kemudian Badrul Kamal-Supriyanto menggelar jumpa pers deklarasi padahal hasil survei belum keluar.
Fadillah menegaskan bahwa pihaknya lebih melihat realitas politik, rekam jejak kandidat, pola dan gaya komunikasi kandidat, mekanisme yang diikuti dan aspirasi akar rumput.
"Pak Supriyanto ternyata menjadi kader Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) tahun 2009 hal ini dibuktikan di KPU Pusat bahwa A.T.Supriyanto terdaftar sebagai caleg DPR RI nomor urut 1 Partai Karya Perjuangan Dapil DKI I (Jakarta Selatan - Luar Negeri)," jelasnya.
Bagi PDIP dan Bu Mega, lanjutnya konsistensi sikap dan perbuatan adalah harga mati. Jadi kalau ada partai lain yang mau mengusungnya dan membuatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) sebagai kandidat wakil walikota , PDIP akan ikhlas.
"Sesuai hasil rapat pimpinan DPC rekomendasi disertai 'catatan-catatan khusus' tentang rekam jejak kandidat," ujarnya.
Feru L
Editor : Teguh Handoko
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2010