Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil atau Kang Emil meminta bank pembangunan daerah (BPD) tidak kalah dari industri "financial technology" atau fintech di Indonesia yang berkembang pesat dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir.
"Kini rentenir sudah bertransformasi menggunakan fintech yang membuat tantangan ke depan makin kompleks. Semua hijrah ke digital, sehingga BPD jangan sampai ketinggalan oleh fintech-fintech itu," kata Kang Emil saat telekonferensi video pada Munas dan Semnas Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah seluruh Indonesia, Selasa.
Kang Emil juga meminta BPD membantu masyarakat dalam pemulihan ekonomi di tengah pandemi. BPD dituntut menjadi rumah kebangkitan bagi pelaku UMKM.
“Pemulihan ekonomi pascapandemi betul-betul ditopang perbankan. Dalam dua empat tahun ke depan kami titipkan kepada bank pembangunan daerah,” ujar dia.
Menurutnya, bank BPD memiliki ciri khas sendiri yang menarik minat masyarakat, yakni memahami kearifan lokal. Oleh karena itu BPD harus punya strategi antropometris marketing atau marketing berbasis kewilayahan.
Baca juga: Menkeu minta gubernur awasi dana pemerintah di BPD termasuk Jabar
Baca juga: KPK: Awas modus-modus korupsi di BPD
Baca juga: Pemerintah tempatkan dana Rp11,5 triliun kepada tujuh BPD termasuk BJB
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
"Kini rentenir sudah bertransformasi menggunakan fintech yang membuat tantangan ke depan makin kompleks. Semua hijrah ke digital, sehingga BPD jangan sampai ketinggalan oleh fintech-fintech itu," kata Kang Emil saat telekonferensi video pada Munas dan Semnas Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah seluruh Indonesia, Selasa.
Kang Emil juga meminta BPD membantu masyarakat dalam pemulihan ekonomi di tengah pandemi. BPD dituntut menjadi rumah kebangkitan bagi pelaku UMKM.
“Pemulihan ekonomi pascapandemi betul-betul ditopang perbankan. Dalam dua empat tahun ke depan kami titipkan kepada bank pembangunan daerah,” ujar dia.
Menurutnya, bank BPD memiliki ciri khas sendiri yang menarik minat masyarakat, yakni memahami kearifan lokal. Oleh karena itu BPD harus punya strategi antropometris marketing atau marketing berbasis kewilayahan.
Baca juga: Menkeu minta gubernur awasi dana pemerintah di BPD termasuk Jabar
Baca juga: KPK: Awas modus-modus korupsi di BPD
Baca juga: Pemerintah tempatkan dana Rp11,5 triliun kepada tujuh BPD termasuk BJB
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020