Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak seluruh pihak untuk mereformasi sistem kesehatan nasional secara besar-besaran, termasuk untuk menciptakan industri obat dan industri alat kesehatan yang mandiri dan tidak mengandalkan impor.
Presiden saat membuka secara virtual Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Pertemuan Ilmiah Tahunan Ikatan Apoteker Indonesia di Jakarta, Kamis, mengatakan saat ini sekitar 90 persen obat dan bahan baku obat di dalam negeri masih mengandalkan impor.
Padahal, kata dia, Indonesia kaya dengan keberagaman hayati di darat maupun laut.
"Oleh karena itu berdikari dalam industri obat-obatan dan alat kesehatan harus menjadi prioritas kita bersama, dan harus dilakukan dengan cara yang luar biasa, dan sinergikan kekuatan bangsa, ilmuwan, profesional, dan industri,” kata dia sebagaimana video yang disiarkan Sekretariat Presiden.
Ia mengatakan besarnya impor untuk memenuhi ketersediaan obat dan alat kesehatan telah memboroskan devisa negara, meningkatkan defisit transaksi berjalan, dan menghambat pertumbuhan industri farmasi dalam negeri.
“Saya mengajak bapak ibu bersama-sama mereformasi besar-besaran sistem kesehatan nasional, termasuk dalam kemandirian obat dan bahan baku obat yang bisa kita wujudkan, yang bisa kita raih secepat-cepatnya,” ujar dia.
Menurut Presiden, pandemi COVID-19 telah membangkitkan rasa krisis dalam dunia farmasi untuk meningkatkan kegiatan riset, mengembangkan inovasi-inovasi, merevitalisasi industri bahan baku obat di dalam negeri, hingga memperkuat struktur manufaktur industri farmasi nasional.
Oleh karena itu, industri obat dan alat kesehatan dalam negeri harus bangkit. Kekayaan keragaman hayati Indonesia dapat dijadikan modal dasar untuk kebangkitan itu.
“Keragaman hayati harus dimanfaatkan untuk memperkuat ketahanan masyarakat di bidang kesehatan. Obat fitofarmaka juga perlu difasilitasi untuk melewati uji klinis dan standarisasi sehingga menjadi pilihan pengobatan promotif dan preventif," kata dia.
Kebangkitan industri farmasi nasional nantinya, diharapkan memperkuat perekonomian nasional, baik yang bekerja di hulu maupun hilir, dan meningkatkan kesejahteraan para petani serta usaha mikro, kecil, dan menengah.
Baca juga: BPJS Kesehatan bangun sistem pencegahan kecurangan pada JKN
Baca juga: Malang jadi kota percontohan penerapan sistem antrean online BPJS Kesehatan
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020