Presiden Joko Widodo mengemukakan bahwa intervensi berbasis lokal berupa pembatasan sosial berskala mikro yang dilakukan secara berulang bisa lebih efektif mengendalikan penularan COVID-19.
"Pembatasan berskala mikro baik itu di tingkat desa, di tingkat kampung, di tingkat RW, RT, atau di kantor, atau di pondok pesantren, saya kira itu lebih efektif," katanya di Istana Merdeka Jakarta, Senin.
"Mini lockdown yang berulang itu akan lebih efektif," kata Presiden dalam rapat terbatas melalui telekonferensi video mengenai Laporan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Presiden meminta Komite Penanganan COVID-19 menyosialisasikan intervensi berbasis lokal untuk mengendalikan penularan virus corona ke pemerintah provinsi serta kabupaten/kota.
"Jangan sampai kita generalisir satu kota atau satu kabupaten apalagi satu provinsi, ini akan merugikan banyak orang," kata Presiden.
Menurut data Satuan Tugas Penanganan COVID-19, pada Minggu (27/9) pukul 12.00 WIB jumlah akumulatif kasus COVID-19 di Indonesia total 275.213 kasus dengan jumlah pasien yang sudah sembuh sebanyak 203.014 orang dan pasien yang meninggal dunia 10.386 orang.
DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan penambahan kasus COVID-19 paling banyak disusul Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Baca juga: Presiden Jokowi instruksikan penerapan standar pengobatan pasien COVID-19
Baca juga: Presiden Jokowi minta rencana vaksinasi COVID-19 siap dalam dua pekan
Baca juga: Bincang-bincang Presiden dengan dokter paru-paru soal penanganan COVID-19
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
"Pembatasan berskala mikro baik itu di tingkat desa, di tingkat kampung, di tingkat RW, RT, atau di kantor, atau di pondok pesantren, saya kira itu lebih efektif," katanya di Istana Merdeka Jakarta, Senin.
"Mini lockdown yang berulang itu akan lebih efektif," kata Presiden dalam rapat terbatas melalui telekonferensi video mengenai Laporan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Presiden meminta Komite Penanganan COVID-19 menyosialisasikan intervensi berbasis lokal untuk mengendalikan penularan virus corona ke pemerintah provinsi serta kabupaten/kota.
"Jangan sampai kita generalisir satu kota atau satu kabupaten apalagi satu provinsi, ini akan merugikan banyak orang," kata Presiden.
Menurut data Satuan Tugas Penanganan COVID-19, pada Minggu (27/9) pukul 12.00 WIB jumlah akumulatif kasus COVID-19 di Indonesia total 275.213 kasus dengan jumlah pasien yang sudah sembuh sebanyak 203.014 orang dan pasien yang meninggal dunia 10.386 orang.
DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan penambahan kasus COVID-19 paling banyak disusul Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Baca juga: Presiden Jokowi instruksikan penerapan standar pengobatan pasien COVID-19
Baca juga: Presiden Jokowi minta rencana vaksinasi COVID-19 siap dalam dua pekan
Baca juga: Bincang-bincang Presiden dengan dokter paru-paru soal penanganan COVID-19
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020