Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis memanggil lagi Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero) Budiman Saleh sebagai saksi dalam penyidikan kasus korupsi pengadaan kegiatan penjualan dan pemasaran pada PT Dirgantara Indonesia (DI) Tahun 2007-2017.
"Dipanggil sebagai saksi untuk tersangka BS," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
BS adalah Budi Santoso yang merupakan mantan Dirut PT DI. Ia bersama mantan Kepala Divisi Penjualan PT DI Irzal Rinaldi Zailani (IRZ) telah diumumkan sebagai tersangka pada Jumat (12/6).
Adapun KPK memanggil Budiman dalam kapasitasnya sebagai mantan Direktur Aircraft Integration PT DI 2010-2012 dan Direktur Niaga PT DI 2012-2017.
Sebelumnya, Budiman tidak memenuhi panggilan KPK pada Rabu (26/8).
"Pemeriksaan dijadwalkan ulang minggu depan," ucap Ali dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (26/8).
Selain Budiman, KPK juga memanggil seorang saksi lainnya untuk tersangka Budi, yakni Sales Manager PT Abadi Sentosa Perkasa Andi Sukandi.
Dalam konstruksi perkara disebut bahwa pada awal 2008, tersangka Budi dan tersangka Irzal bersama-sama dengan para pihak lain melakukan kegiatan pemasaran penjualan di bidang bisnis di PT DI.
Dalam setiap kegiatan, tersangka Budi sebagai direktur utama dan dibantu oleh para pihak bekerja sama dengan mitra atau agen untuk memenuhi beberapa kebutuhan terkait dengan operasional PT DI. Adapun proses mendapatkan dana untuk kebutuhan tersebut dilakukan melalui penjualan dan pemasaran secara fiktif.
Pada 2008 dibuat kontrak kemitraan/agen antara PT DI yang ditandatangani oleh Direktur Aircraft Integration, Direktur PT Angkasa Mitra Karya, PT Bumiloka Tegar Perkasa, PT Abadi Sentosa Perkasa, PT Niaga Putra Bangsa, dan PT Selaras Bangun Usaha.
Atas kontrak kerja sama mitra/agen tersebut, seluruh mitra/agen tidak pernah melaksanakan pekerjaan berdasarkan kewajiban yang tertera dalam surat perjanjian kerja sama sehingga KPK menyimpulkan telah terjadi pekerjaan fiktif.
Selanjutnya pada 2011, PT DI baru mulai membayar nilai kontrak tersebut kepada perusahaan mitra/agen setelah menerima pembayaran dari pihak pemberi pekerjaan.
Selama 2011 sampai 2018, jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh PT DI kepada enam perusahaan mitra/agen tersebut terdiri dari pembayaran Rp205,3 miliar dan 8,65 juta dolar AS atau sekitar Rp125 miliar, akibatnya total terjadi kerugian negara yang nilainya sekitar sekitar Rp330 miliar.
Setelah enam perusahaan mitra/agen tersebut menerima pembayaran dari PT DI, terdapat permintaan sejumlah uang baik melalui transfer maupun tunai sekitar Rp96 miliar yang kemudian diterima oleh pejabat di PT DI diantaranya tersangka Budi, tersangka Irzal, Arie Wibowo selaku Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan, dan Budiman Saleh selaku Direktur Niaga dan Restrukturisasi PT DI.
Baca juga: Mantan Dirut PT DI dicecar soal penerimaan uang
Baca juga: Mantan Dirut PTDI BS dipanggil KPK sebagai tersangka
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
"Dipanggil sebagai saksi untuk tersangka BS," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
BS adalah Budi Santoso yang merupakan mantan Dirut PT DI. Ia bersama mantan Kepala Divisi Penjualan PT DI Irzal Rinaldi Zailani (IRZ) telah diumumkan sebagai tersangka pada Jumat (12/6).
Adapun KPK memanggil Budiman dalam kapasitasnya sebagai mantan Direktur Aircraft Integration PT DI 2010-2012 dan Direktur Niaga PT DI 2012-2017.
Sebelumnya, Budiman tidak memenuhi panggilan KPK pada Rabu (26/8).
"Pemeriksaan dijadwalkan ulang minggu depan," ucap Ali dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (26/8).
Selain Budiman, KPK juga memanggil seorang saksi lainnya untuk tersangka Budi, yakni Sales Manager PT Abadi Sentosa Perkasa Andi Sukandi.
Dalam konstruksi perkara disebut bahwa pada awal 2008, tersangka Budi dan tersangka Irzal bersama-sama dengan para pihak lain melakukan kegiatan pemasaran penjualan di bidang bisnis di PT DI.
Dalam setiap kegiatan, tersangka Budi sebagai direktur utama dan dibantu oleh para pihak bekerja sama dengan mitra atau agen untuk memenuhi beberapa kebutuhan terkait dengan operasional PT DI. Adapun proses mendapatkan dana untuk kebutuhan tersebut dilakukan melalui penjualan dan pemasaran secara fiktif.
Pada 2008 dibuat kontrak kemitraan/agen antara PT DI yang ditandatangani oleh Direktur Aircraft Integration, Direktur PT Angkasa Mitra Karya, PT Bumiloka Tegar Perkasa, PT Abadi Sentosa Perkasa, PT Niaga Putra Bangsa, dan PT Selaras Bangun Usaha.
Atas kontrak kerja sama mitra/agen tersebut, seluruh mitra/agen tidak pernah melaksanakan pekerjaan berdasarkan kewajiban yang tertera dalam surat perjanjian kerja sama sehingga KPK menyimpulkan telah terjadi pekerjaan fiktif.
Selanjutnya pada 2011, PT DI baru mulai membayar nilai kontrak tersebut kepada perusahaan mitra/agen setelah menerima pembayaran dari pihak pemberi pekerjaan.
Selama 2011 sampai 2018, jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh PT DI kepada enam perusahaan mitra/agen tersebut terdiri dari pembayaran Rp205,3 miliar dan 8,65 juta dolar AS atau sekitar Rp125 miliar, akibatnya total terjadi kerugian negara yang nilainya sekitar sekitar Rp330 miliar.
Setelah enam perusahaan mitra/agen tersebut menerima pembayaran dari PT DI, terdapat permintaan sejumlah uang baik melalui transfer maupun tunai sekitar Rp96 miliar yang kemudian diterima oleh pejabat di PT DI diantaranya tersangka Budi, tersangka Irzal, Arie Wibowo selaku Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan, dan Budiman Saleh selaku Direktur Niaga dan Restrukturisasi PT DI.
Baca juga: Mantan Dirut PT DI dicecar soal penerimaan uang
Baca juga: Mantan Dirut PTDI BS dipanggil KPK sebagai tersangka
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020