Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkolaborasi meminta masyarakat menjaga kelestarian dan kualitas air Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, yang berperan penting untuk irigasi pangan hingga sumber energi.
"Keberadaan Waduk Jatiluhur berhubungan langsung dengan tugas dari Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian, perikanan maupun lingkungan hidup. Pengelolaan air yang tepat di Waduk Jatiluhur dapat meningkatkan kualitas air yang berdampak bagi masyarakat banyak," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis.
Dedi Mulyadi menambahkan terkait program strategis nasional Citarum Harum, pihaknya terus mendorong pemerintah untuk dapat melaksanakan program rasionalisasi keramba jaring apung (KJA) yang ada di Waduk Jatiluhur.
Menurut dia, adanya penataan KJA di waduk akan juga berdampak lebih baik secara hitungan ekonomi bagi harga jual ikan.
"Kami berharap semoga kualitas air di Waduk Jatiluhur masih cukup baik untuk melakukan budidaya ikan, hasil produksi tetap stabil, memiliki pasar yang baik serta menghasilkan produk perikanan yang dapat menyehatkan masyarakat," kata politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.
Komisi IV DPR dan KKP juga telah menyerahkan bantuan kepada pelaku usaha perikanan di Kabupaten Purwakarta berupa benih ikan air tawar, paket budidaya ikan sistem bioflok, premi asuransi bagi pembudidaya ikan kecil, serta bantuan modal usaha kepada pembudidaya dengan total nilai bantuan yang mencapai hingga Rp1,81 miliar.
Selain itu, turut dilakukan juga penebaran benih ikan lokal jenis nilem hasil produksi dari Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi sebanyak 100 ribu ekor.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Slamet Soebjakto menyebutkan bahwa kegiatan restocking atau penebaran benih telah menjadi agenda rutin. Selain menjaga keseimbangan ekosistem perairan, kegiatan tersebut juga menjaga ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat di sekitar lokasi penebaran benih ikan.
"Ikan lokal memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena keberadaannya yang cukup langka di masyarakat, bahkan ada beberapa spesies yang hampir punah. Oleh karenanya melalui unit pelaksana teknis KKP terus memproduksi ikan endemik lokal untuk dapat ditebar di perairan umum guna menjaga kelestariannya," ucap Dirjen Perikanan Budidaya.
Slamet mengutarakan harapannya kesadaran masyarakat untuk dapat membantu menjaga kelestarian perairan dengan melakukan pengelolaan perairan umum secara bertanggung jawab, di antaranya dengan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, tidak menangkap ikan secara berlebihan dan tidak mencemarkan perairan dengan limbah serta sampah.
Sebagai informasi, hingga bulan Agustus 2020 KKP telah melakukan penebaran benih ikan sebanyak 8.472.300 ekor di 78 perairan umum pada 36 Kabupaten di seluruh Indonesia, di mana 97 persen benih ikan yang ditebar merupakan benih ikan lokal.
Baca juga: Gubernur Jawa Barat: Revitalisasi kawasan wisata Waduk Jatiluhur dimulai tahun ini
Baca juga: Jasa Tirta: Air Waduk Jatiluhur lebih cepat menyusut
Baca juga: Ridwan Kamil sebut Waduk Jatiluhur berpotensi tingkatkan PAD lima kali
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
"Keberadaan Waduk Jatiluhur berhubungan langsung dengan tugas dari Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian, perikanan maupun lingkungan hidup. Pengelolaan air yang tepat di Waduk Jatiluhur dapat meningkatkan kualitas air yang berdampak bagi masyarakat banyak," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis.
Dedi Mulyadi menambahkan terkait program strategis nasional Citarum Harum, pihaknya terus mendorong pemerintah untuk dapat melaksanakan program rasionalisasi keramba jaring apung (KJA) yang ada di Waduk Jatiluhur.
Menurut dia, adanya penataan KJA di waduk akan juga berdampak lebih baik secara hitungan ekonomi bagi harga jual ikan.
"Kami berharap semoga kualitas air di Waduk Jatiluhur masih cukup baik untuk melakukan budidaya ikan, hasil produksi tetap stabil, memiliki pasar yang baik serta menghasilkan produk perikanan yang dapat menyehatkan masyarakat," kata politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.
Komisi IV DPR dan KKP juga telah menyerahkan bantuan kepada pelaku usaha perikanan di Kabupaten Purwakarta berupa benih ikan air tawar, paket budidaya ikan sistem bioflok, premi asuransi bagi pembudidaya ikan kecil, serta bantuan modal usaha kepada pembudidaya dengan total nilai bantuan yang mencapai hingga Rp1,81 miliar.
Selain itu, turut dilakukan juga penebaran benih ikan lokal jenis nilem hasil produksi dari Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi sebanyak 100 ribu ekor.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Slamet Soebjakto menyebutkan bahwa kegiatan restocking atau penebaran benih telah menjadi agenda rutin. Selain menjaga keseimbangan ekosistem perairan, kegiatan tersebut juga menjaga ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat di sekitar lokasi penebaran benih ikan.
"Ikan lokal memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena keberadaannya yang cukup langka di masyarakat, bahkan ada beberapa spesies yang hampir punah. Oleh karenanya melalui unit pelaksana teknis KKP terus memproduksi ikan endemik lokal untuk dapat ditebar di perairan umum guna menjaga kelestariannya," ucap Dirjen Perikanan Budidaya.
Slamet mengutarakan harapannya kesadaran masyarakat untuk dapat membantu menjaga kelestarian perairan dengan melakukan pengelolaan perairan umum secara bertanggung jawab, di antaranya dengan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, tidak menangkap ikan secara berlebihan dan tidak mencemarkan perairan dengan limbah serta sampah.
Sebagai informasi, hingga bulan Agustus 2020 KKP telah melakukan penebaran benih ikan sebanyak 8.472.300 ekor di 78 perairan umum pada 36 Kabupaten di seluruh Indonesia, di mana 97 persen benih ikan yang ditebar merupakan benih ikan lokal.
Baca juga: Gubernur Jawa Barat: Revitalisasi kawasan wisata Waduk Jatiluhur dimulai tahun ini
Baca juga: Jasa Tirta: Air Waduk Jatiluhur lebih cepat menyusut
Baca juga: Ridwan Kamil sebut Waduk Jatiluhur berpotensi tingkatkan PAD lima kali
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020