Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Kepala Satuan Tugas Nasional Penanganan COVID-19 Letnan Jenderal Doni Monardo mengapresiasi berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Jabar melalui Gugus Tugas Jabar dalam mengendalikan pandemi COVID-19 di Jabar.
"Apalagi, Jabar merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, hampir 50 juta jiwa serta memiliki kepadatan penduduk tertinggi tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia," kata Doni Monardo seusai memberikan bantuan dua juta masker kepada Pemprov Jabar di Gedung Negara Pakuan, Kota Bandung, Kamis.
Adapun berdasarkan hasil kajian pusat terhadap risiko penyebaran COVID-19 hingga 2 Agustus 2020, terdapat 17 daerah di Jabar dengan risiko rendah serta sembilan daerah risiko sedang dan satu daerah yakni Kota Depok berstatus risiko tinggi.
“Sejauh ini, Bapak Gubernur (Ridwan Kamil) dengan semua komponen yang ada bisa mengendalikan (pandemi COVID-19) dengan baik. Ada daerah yang risikonya sedang, ada juga yang risiko tinggi, tetapi masih banyak yang risikonya rendah dan ini harus kita pertahankan,” ujar Doni.
Ia mengatakan, kunjungannya ke Kota Bandung merupakan salah satu upaya sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat agar disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan COVID-19, khususnya penggunaan masker.
Doni menuturkan 90 persen warga Indonesia mengetahui protokol kesehatan tetapi persentase kepatuhan warga untuk menerapkannya masih di bawah angka 50 persen. Untuk itu, dia mengajak masyarakat untuk aktif dalam edukasi penerapan protokol kesehatan COVID-19.
“Kalau setiap orang, setiap hari mampu mempengaruhi dua orang terdekat di sekitarnya, maka kita akan bisa meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan, khususnya menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun dengan air mengalir,” kata Doni.
Usai agenda penyerahan bantuan secara simbolis di Gedung Pakuan dengan rangkaian agenda rapat koordinasi perkembangan penanganan COVID-19 di Jabar, Kang Emil dan Doni Monardo beserta rombongan langsung melakukan sosialisasi dan pembagian masker gratis kepada warga di Stasiun Bandung.
Sementara itu, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat (Jabar) yang selanjutnya ditulis Gugus Tugas Jabar M Ridwan Kamil secara simbolis menerima bantuan dua juta masker dari Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 sekaligus Kepala BNPB Doni Monardo di Gedung Negara Pakuan, Kota Bandung.
Selain masker, Satgas Penanganan COVID-19 juga memberikan bantuan alat kesehatan lainnya berupa 500 lembar hazmat, 500 googles, 1.260 pak disinfectan wipes, dan 360 botol hand spray ukuran 100 ml.
Kang Emil mengatakan, bantuan dari pusat ini melengkapi program enam juta masker bagi warga Jabar yang sudah dibagikan Gugus Tugas Jabar dalam pendistribusian paket bantuan sosial (bansos) pangan provinsi.
“Kami ucapkan terima kasih, sudah ada bantuan berjuta-juta masker sebagai bagian dari kampanye kita sambil menunggu vaksin (COVID-19) tersedia. Karena kewajiban kita semua adalah menjaga (dari penularan COVID-19), salah satunya dengan menggunakan masker,” kata Kang Emil.
Menurut Kang Emil, kampanye menggunakan masker bagi warga Jabar adalah salah satu komitmen menegakkan kedisiplinan warga dalam penerapan protokol kesehatan COVID-19.
Pasalnya, merujuk hasil studi Goldman Sachs, penggunaan masker dinilai punya dampak yang setara seperti lockdown atau karantina wilayah dalam menurunkan penularan virus.
Pemerintah Provinsi Jabar pun telah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Jabar Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan COVID-19 di Daerah Provinsi Jawa Barat yang mengatur salah satunya terkait penggunaan masker.
Baca juga: BNPB sebut kepatuhan terhadap protokol kesehatan di bawah 50 persen
Kang Emil menambahkan, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 yang diteken Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 4 Agustus lalu memperkuat dasar hukum Pergub Jabar.
“Surat Instruksi Presiden sudah ada yang memperkuat dasar hukum terkait edukasi, penegakan hukum yang akan dilakukan di Jawa Barat melalui Peraturan Gubernur,” ujar Kang Emil.
Selain itu, Kang Emil menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan uji usap (swab test) metode Polymerase Chain Reaction (PCR) termasuk membuka opsi bekerja sama dengan pihak swasta.
"Jabar bertekad menjadi provinsi yang terkendali COVID-19-nya dan menjadi provinsi pertama yang pulih ekonominya," ujar Kang Emil.*
Baca juga: Satgas sambut baik usulan Jawa Barat gandeng swasta dalam tes PCR
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
"Apalagi, Jabar merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, hampir 50 juta jiwa serta memiliki kepadatan penduduk tertinggi tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia," kata Doni Monardo seusai memberikan bantuan dua juta masker kepada Pemprov Jabar di Gedung Negara Pakuan, Kota Bandung, Kamis.
Adapun berdasarkan hasil kajian pusat terhadap risiko penyebaran COVID-19 hingga 2 Agustus 2020, terdapat 17 daerah di Jabar dengan risiko rendah serta sembilan daerah risiko sedang dan satu daerah yakni Kota Depok berstatus risiko tinggi.
“Sejauh ini, Bapak Gubernur (Ridwan Kamil) dengan semua komponen yang ada bisa mengendalikan (pandemi COVID-19) dengan baik. Ada daerah yang risikonya sedang, ada juga yang risiko tinggi, tetapi masih banyak yang risikonya rendah dan ini harus kita pertahankan,” ujar Doni.
Ia mengatakan, kunjungannya ke Kota Bandung merupakan salah satu upaya sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat agar disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan COVID-19, khususnya penggunaan masker.
Doni menuturkan 90 persen warga Indonesia mengetahui protokol kesehatan tetapi persentase kepatuhan warga untuk menerapkannya masih di bawah angka 50 persen. Untuk itu, dia mengajak masyarakat untuk aktif dalam edukasi penerapan protokol kesehatan COVID-19.
“Kalau setiap orang, setiap hari mampu mempengaruhi dua orang terdekat di sekitarnya, maka kita akan bisa meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan, khususnya menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun dengan air mengalir,” kata Doni.
Usai agenda penyerahan bantuan secara simbolis di Gedung Pakuan dengan rangkaian agenda rapat koordinasi perkembangan penanganan COVID-19 di Jabar, Kang Emil dan Doni Monardo beserta rombongan langsung melakukan sosialisasi dan pembagian masker gratis kepada warga di Stasiun Bandung.
Sementara itu, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat (Jabar) yang selanjutnya ditulis Gugus Tugas Jabar M Ridwan Kamil secara simbolis menerima bantuan dua juta masker dari Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 sekaligus Kepala BNPB Doni Monardo di Gedung Negara Pakuan, Kota Bandung.
Selain masker, Satgas Penanganan COVID-19 juga memberikan bantuan alat kesehatan lainnya berupa 500 lembar hazmat, 500 googles, 1.260 pak disinfectan wipes, dan 360 botol hand spray ukuran 100 ml.
Kang Emil mengatakan, bantuan dari pusat ini melengkapi program enam juta masker bagi warga Jabar yang sudah dibagikan Gugus Tugas Jabar dalam pendistribusian paket bantuan sosial (bansos) pangan provinsi.
“Kami ucapkan terima kasih, sudah ada bantuan berjuta-juta masker sebagai bagian dari kampanye kita sambil menunggu vaksin (COVID-19) tersedia. Karena kewajiban kita semua adalah menjaga (dari penularan COVID-19), salah satunya dengan menggunakan masker,” kata Kang Emil.
Menurut Kang Emil, kampanye menggunakan masker bagi warga Jabar adalah salah satu komitmen menegakkan kedisiplinan warga dalam penerapan protokol kesehatan COVID-19.
Pasalnya, merujuk hasil studi Goldman Sachs, penggunaan masker dinilai punya dampak yang setara seperti lockdown atau karantina wilayah dalam menurunkan penularan virus.
Pemerintah Provinsi Jabar pun telah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Jabar Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan COVID-19 di Daerah Provinsi Jawa Barat yang mengatur salah satunya terkait penggunaan masker.
Baca juga: BNPB sebut kepatuhan terhadap protokol kesehatan di bawah 50 persen
Kang Emil menambahkan, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 yang diteken Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 4 Agustus lalu memperkuat dasar hukum Pergub Jabar.
“Surat Instruksi Presiden sudah ada yang memperkuat dasar hukum terkait edukasi, penegakan hukum yang akan dilakukan di Jawa Barat melalui Peraturan Gubernur,” ujar Kang Emil.
Selain itu, Kang Emil menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan uji usap (swab test) metode Polymerase Chain Reaction (PCR) termasuk membuka opsi bekerja sama dengan pihak swasta.
"Jabar bertekad menjadi provinsi yang terkendali COVID-19-nya dan menjadi provinsi pertama yang pulih ekonominya," ujar Kang Emil.*
Baca juga: Satgas sambut baik usulan Jawa Barat gandeng swasta dalam tes PCR
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020