Bandung, 27/10 (ANTARA) - Sekitar 30 aktivis Mahasiswa Pancasila, Jawa Barat, Selasa, menggelar aksi unjuk rasa mengkritisi rencana pemerintah yang akan menaikan gaji menteri dan pejabat negara lainnya.
Dalam aksi yang berlangsung di depan gerbang Gedung Sate Kota Bandung itu, mereka menganggap kenaikan gaji menteri dan pejabat negara plus sejumlah akomodasi yang mewah mencederai rakyat miskin.
"Semestinya pejabat lebih empati terhadap rakyat Indonesia," kata Ketua DPD Mahasiswa Pancasila Jabar Ridwan Eko Prasetyo.
Mereka menyatakan prihatin karena rencana kenaikan "kesejahteraan" menteri dan pejabat negara itu justeru dilakukan di awal masa tugas mereka sebagai anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB).
Para aktivis berharap pemerintah lebih fokus meningkatkan pembangunan infrastruktur pendidikan, peningkatan kesejahteraan petani, membangun irigasi dan jalan serta menurunkan harga sembako.
"Jangan cederai rakyat dengan kebijakan yang tidak prorakyat terlebih saat ini banyak dilanda bencana," katanya.
Pada kesempatan itu DPD Mahasiswa Pancasila Jabar menolak perilaku kaptalisme dalam pelayanan birokrasi dari tingkat pusat hingga kelurahan/desa.
Selain itu, mereka juga mengimbau kepada para pejabat politik untuk merealisasikan janji-janji politik mereka yang diucapkan saat kampanye.
"Pemerintah dan rakyat Indonesia harus berani menentukan nasib sendiri tanpa tergantung kepada negara lain," katanya.
Mahasiswa Pancasila Jabar menyerukan kepada masyarakat sipil, pemuda, mahasiswa, cendikiawan dan oposisi pemerintah untuk memantau kinerja pemerintah dalam menjalankan programnya.
Beberapa partai oposisi yang tidak masuk kabinet, diharapkan mahasiswa untuk menjadi penyeimbang bernegara dan berdemokrasi di Indonesia.
Sementara itu, aksi Mahasiswa Pancasila di Gedung Sate Bandung dikawal polisi yang juga menggagalkan rencana mahasiswa untuk menggelar aksi bakar-bakaran di sana. ***1***
Syarif Abdullah
(T.S033/B/s018/C/s018) 27-10-2009 12:02:32
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2009
Dalam aksi yang berlangsung di depan gerbang Gedung Sate Kota Bandung itu, mereka menganggap kenaikan gaji menteri dan pejabat negara plus sejumlah akomodasi yang mewah mencederai rakyat miskin.
"Semestinya pejabat lebih empati terhadap rakyat Indonesia," kata Ketua DPD Mahasiswa Pancasila Jabar Ridwan Eko Prasetyo.
Mereka menyatakan prihatin karena rencana kenaikan "kesejahteraan" menteri dan pejabat negara itu justeru dilakukan di awal masa tugas mereka sebagai anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB).
Para aktivis berharap pemerintah lebih fokus meningkatkan pembangunan infrastruktur pendidikan, peningkatan kesejahteraan petani, membangun irigasi dan jalan serta menurunkan harga sembako.
"Jangan cederai rakyat dengan kebijakan yang tidak prorakyat terlebih saat ini banyak dilanda bencana," katanya.
Pada kesempatan itu DPD Mahasiswa Pancasila Jabar menolak perilaku kaptalisme dalam pelayanan birokrasi dari tingkat pusat hingga kelurahan/desa.
Selain itu, mereka juga mengimbau kepada para pejabat politik untuk merealisasikan janji-janji politik mereka yang diucapkan saat kampanye.
"Pemerintah dan rakyat Indonesia harus berani menentukan nasib sendiri tanpa tergantung kepada negara lain," katanya.
Mahasiswa Pancasila Jabar menyerukan kepada masyarakat sipil, pemuda, mahasiswa, cendikiawan dan oposisi pemerintah untuk memantau kinerja pemerintah dalam menjalankan programnya.
Beberapa partai oposisi yang tidak masuk kabinet, diharapkan mahasiswa untuk menjadi penyeimbang bernegara dan berdemokrasi di Indonesia.
Sementara itu, aksi Mahasiswa Pancasila di Gedung Sate Bandung dikawal polisi yang juga menggagalkan rencana mahasiswa untuk menggelar aksi bakar-bakaran di sana. ***1***
Syarif Abdullah
(T.S033/B/s018/C/s018) 27-10-2009 12:02:32
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2009