Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar memperoleh bantuan dana pemulihan sektor ekonomi dari Kementerian Keuangan RI di masa pandemi COVID-19 senilai Rp10 triliun.
"Dana bantuan Rp10 triliun yang akan disiapkan untuk Jawa barat. Yang pertama Rp4 triliun adalah pinjaman daerah untuk recovery ekonomi dengan bunga nol persen," kata Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil saat menjadi pembicara utama dalam Webinar bertajuk "Siasat Recovery BUMD Jawa Barat di Era AKB" yang diadakan oleh PWI Jawa Barat Pokja Gedung Sate di Bandung, Senin.
Bantuan dari Kemenkeu RI tersebut, lanjutnya, akan dibagi untuk sejumlah sektor yang dimulai untuk membantu UMKM yang terpuruk hingga proyek pembangunan strategis di Jawa Barat dan bantuan dari pemerintah pusat itu tidak dikenakan bunga.
Kemudian, untuk proyek Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka di Kabupaten Bandung akan menggunakan skema Viability Gap Funding (VGF) dari pemerintah pusat sehingga lelang bisa dilaksanakan dengan subsidi investasi kurang lebih Rp1,8 triliun.
Selain itu, lanjut dia, BUMD Bank BJB juga mendapatkan penempatan pemulihan ekonomi sebesar 4 triliun untuk segera disalurkan kepada UMKM yang sedang melakukan pemulihan ekonomi.
"Dan diharapkan Jabar DKI yang merupakan portal hampir di atas 30 persen ekonomi Indonesia bisa bangkit duluan," kata dia.
Pada webinar tersebut Kang Emil meminta kepada seluruh BUMD milik Pemprov Jabar agar lebih agresif melakukan perbaikan ekonomi, kinerja perusahaan hingga menjaring investor dan pihaknya meminta strategi dan inovasi bisnis yang akan dilakukan oleh direksi dalam dua pekan ke depan.
"Provinsi Jabar itu sangat besar dan luas kue ekonominya. Nah di zaman saya semua BUMD ini harus proaktif menjadi mitra utama untuk investasi sendiri dan menjadi mitra utama untuk investasi dari luar. Dan pertanyaannya kan begini, ada 57 triliun (rupiah) selama enam bulan invetasi datang ke Jabar. Pertanyaannya dari kue 57 triliun ini apakah BUMD paham, apakah BUMD ini bisa melihat bahwa banyak peluang kerjasama yang hadir," ujarnyal.
Ia menyontohkan BUMD Agro Jabar yang bergerak di bidang pertanian harus bisa menangkap peluang kajian yang menyebut bahwa pertanian adalah sektor ekonomi yang paling kuat di masa pandemi ini.
"Jadi BUMD ini harus menjadi pemain utama di semua lini pertanian. Dan tidak melulu sebagai hulunya, tapi juga sebagai hilirnya. Artinya, agresif dalam menjalin kerjasama dalam bisnis perkebunan, punya sistem matang di bidang digital commerce-nya," kata dia.
Kemudian di bidang infrastruktur, BUMD Jasa Sarana dan anak perusahaannya harus menjadi mitra utama dalam invetasi di bidang infrastruktur. Atau misalkan PT Jaswita, yang seolah hanya jadi broker atau menyewakan properti, harus bisa mengambil peran sebagai pelaku properti secara profesional.
"Jadi harus jemput bola zaman pemulihan ekonomi ini. Harus bisa mengkonversi peluang. Saya minta bahan presentasi analisa peluang usaha. Saya kasih waktu tujuh hari sampai 14 hari. Yang baru membukukan laba, selain BJB dan BPR, ada Jaswita dan Migas Hulu. Selain itu masih masih merugi," kata dia.
Kang Emil juga juga mengingatkan kepada masyarakat dan pelaku yang terlibat dalam sektor ekonomi untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan COVID-19.
Baca juga: Pemerintah beri pinjaman Rp16,5 triliun untuk Pemprov DKI dan Jabar
Baca juga: Menkeu minta gubernur awasi dana pemerintah di BPD termasuk Jabar
Baca juga: DPRD: Serapan belanja tidak langsung Pemprov Jabar 93,65 persen
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
"Dana bantuan Rp10 triliun yang akan disiapkan untuk Jawa barat. Yang pertama Rp4 triliun adalah pinjaman daerah untuk recovery ekonomi dengan bunga nol persen," kata Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil saat menjadi pembicara utama dalam Webinar bertajuk "Siasat Recovery BUMD Jawa Barat di Era AKB" yang diadakan oleh PWI Jawa Barat Pokja Gedung Sate di Bandung, Senin.
Bantuan dari Kemenkeu RI tersebut, lanjutnya, akan dibagi untuk sejumlah sektor yang dimulai untuk membantu UMKM yang terpuruk hingga proyek pembangunan strategis di Jawa Barat dan bantuan dari pemerintah pusat itu tidak dikenakan bunga.
Kemudian, untuk proyek Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka di Kabupaten Bandung akan menggunakan skema Viability Gap Funding (VGF) dari pemerintah pusat sehingga lelang bisa dilaksanakan dengan subsidi investasi kurang lebih Rp1,8 triliun.
Selain itu, lanjut dia, BUMD Bank BJB juga mendapatkan penempatan pemulihan ekonomi sebesar 4 triliun untuk segera disalurkan kepada UMKM yang sedang melakukan pemulihan ekonomi.
"Dan diharapkan Jabar DKI yang merupakan portal hampir di atas 30 persen ekonomi Indonesia bisa bangkit duluan," kata dia.
Pada webinar tersebut Kang Emil meminta kepada seluruh BUMD milik Pemprov Jabar agar lebih agresif melakukan perbaikan ekonomi, kinerja perusahaan hingga menjaring investor dan pihaknya meminta strategi dan inovasi bisnis yang akan dilakukan oleh direksi dalam dua pekan ke depan.
"Provinsi Jabar itu sangat besar dan luas kue ekonominya. Nah di zaman saya semua BUMD ini harus proaktif menjadi mitra utama untuk investasi sendiri dan menjadi mitra utama untuk investasi dari luar. Dan pertanyaannya kan begini, ada 57 triliun (rupiah) selama enam bulan invetasi datang ke Jabar. Pertanyaannya dari kue 57 triliun ini apakah BUMD paham, apakah BUMD ini bisa melihat bahwa banyak peluang kerjasama yang hadir," ujarnyal.
Ia menyontohkan BUMD Agro Jabar yang bergerak di bidang pertanian harus bisa menangkap peluang kajian yang menyebut bahwa pertanian adalah sektor ekonomi yang paling kuat di masa pandemi ini.
"Jadi BUMD ini harus menjadi pemain utama di semua lini pertanian. Dan tidak melulu sebagai hulunya, tapi juga sebagai hilirnya. Artinya, agresif dalam menjalin kerjasama dalam bisnis perkebunan, punya sistem matang di bidang digital commerce-nya," kata dia.
Kemudian di bidang infrastruktur, BUMD Jasa Sarana dan anak perusahaannya harus menjadi mitra utama dalam invetasi di bidang infrastruktur. Atau misalkan PT Jaswita, yang seolah hanya jadi broker atau menyewakan properti, harus bisa mengambil peran sebagai pelaku properti secara profesional.
"Jadi harus jemput bola zaman pemulihan ekonomi ini. Harus bisa mengkonversi peluang. Saya minta bahan presentasi analisa peluang usaha. Saya kasih waktu tujuh hari sampai 14 hari. Yang baru membukukan laba, selain BJB dan BPR, ada Jaswita dan Migas Hulu. Selain itu masih masih merugi," kata dia.
Kang Emil juga juga mengingatkan kepada masyarakat dan pelaku yang terlibat dalam sektor ekonomi untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan COVID-19.
Baca juga: Pemerintah beri pinjaman Rp16,5 triliun untuk Pemprov DKI dan Jabar
Baca juga: Menkeu minta gubernur awasi dana pemerintah di BPD termasuk Jabar
Baca juga: DPRD: Serapan belanja tidak langsung Pemprov Jabar 93,65 persen
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020