Lima berita politik pada Rabu (13/5) yang masih menarik untuk dibaca dan menjadi perhatian publik, mulai dari Istana jelaskan tujuan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2020 mengenai Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta masyarakat harus siap dengan penerapan kegiatan belajar dan mengajar dari jarak jauh.
1. Istana jelaskan PP Pemulihan Ekonomi Nasional selamatkan usaha rakyat
Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Presiden Bidang Hukum Dini Purwono menyatakan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2020 mengenai Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bertujuan untuk menyelamatkan usaha rakyat yang terkena dampak wabah COVID-19.
Selengkapnya di sini
2. Bamsoet minta pemerintah pusat-pemda koordinasi soal relaksasi PSBB
Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkoordinasi terkait penetapan pelonggaran atau relaksasi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Selengkapnya di sini
3. Wapres: Kita harus siap dengan metode belajar jarak jauh
Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan sebagai dampak dari pandemi COVID-19 masyarakat harus siap dengan penerapan kegiatan belajar dan mengajar dari jarak jauh sebagai pengganti metode belajar konvensional.
Selengkapnya di sini
4. FPKS tolak tidak dimasukkannya TAP MPRS XXV dalam RUU HIP
Jakarta (ANTARA) - Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan fraksinya menyatakan menolak tidak dimasukkannya TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam konsideran RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).
Selengkapnya di sini
5. BSSN pastikan perlindungan keamanan data pribadi WNI
Jakarta (ANTARA) - Direktur Proteksi Ekonomi Digital Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Anton Setiyawan mengatakan pihaknya akan terus memastikan perlindungan terhadap keamanan data pribadi warga negara Indonesia (WNI).
Selengkapnya di sini
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
1. Istana jelaskan PP Pemulihan Ekonomi Nasional selamatkan usaha rakyat
Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Presiden Bidang Hukum Dini Purwono menyatakan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2020 mengenai Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bertujuan untuk menyelamatkan usaha rakyat yang terkena dampak wabah COVID-19.
Selengkapnya di sini
2. Bamsoet minta pemerintah pusat-pemda koordinasi soal relaksasi PSBB
Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkoordinasi terkait penetapan pelonggaran atau relaksasi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Selengkapnya di sini
3. Wapres: Kita harus siap dengan metode belajar jarak jauh
Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan sebagai dampak dari pandemi COVID-19 masyarakat harus siap dengan penerapan kegiatan belajar dan mengajar dari jarak jauh sebagai pengganti metode belajar konvensional.
Selengkapnya di sini
4. FPKS tolak tidak dimasukkannya TAP MPRS XXV dalam RUU HIP
Jakarta (ANTARA) - Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan fraksinya menyatakan menolak tidak dimasukkannya TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam konsideran RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).
Selengkapnya di sini
5. BSSN pastikan perlindungan keamanan data pribadi WNI
Jakarta (ANTARA) - Direktur Proteksi Ekonomi Digital Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Anton Setiyawan mengatakan pihaknya akan terus memastikan perlindungan terhadap keamanan data pribadi warga negara Indonesia (WNI).
Selengkapnya di sini
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020