Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali menegaskan belum ada keputusan resmi soal penundaan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 Papua yang dijadwalkan digelar 20 Oktober-2 November.
Hal itu disampaikan Zainudin menanggapi pemberitaan yang beredar bahwa Kemenpora, dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Selasa 14 April kemarin, sepakat menunda penyelenggaraan PON Papua.
"Kenapa saya tidak menyatakan dalam rapat? Karena penentuan PON ini diputuskan melalui rapat kabinet. Maka, kewajiban saya sebagai menteri harus melaporkan kepada presiden. Nanti terserah keputusannya seperti apa," kata Zainudin saat telekonferensi pers di Jakarta, Rabu.
Dalam rapat kerja itu, Komisi X DPR RI memang mendesak pesta empat tahunan itu ditunda karena adanya kekhawatiran seandainya pandemi COVID-19 tak kunjung reda menjelang ajang itu digelar.
Belum lagi, pemberlakuan pembatasan wilayah di Papua juga telah membuat pengerjaan venue yang ditargetkan kelar Juli tahun ini molor.
Dalam rapat yang dilakukan virtual itu, Zainudin juga membeberkan berbagai keuntungan dan kerugian dari dua skenario yang sudah disiapkan Kemenpora soal penyelenggaraan PON 2020, kepada Komisi X DPR RI, termasuk opsi penundaan. Namun tak ada kesimpulan yang menyebutkan PON Papua resmi ditunda.
Di tengah desakan Komisi X untuk menunda PON 2020, Zainudin menuturkan bahwa kepastian pelaksanaan pekan olahraga itu segera diputuskan dalam waktu dekat ini.
Ia mengaku sudah mengajukan jadwal untuk bisa mengadakan rapat terbatas bersama presiden.
"Saya sudah sampaikan kepada sekretariat kabinet Pramono Anung kalau boleh dijadwalkan dalam waktu segera," kata dia.
Semua usul Komisi X DPR RI, KONI Pusat, KONI Daerah, dan masyarakat umum akan disampaikan dalam rapat kabinet nanti, kata Zainudin.
Baca juga: Menpora berharap mundurnya Ratu Tisha tak boleh ganggu Piala Dunia U-20
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
Hal itu disampaikan Zainudin menanggapi pemberitaan yang beredar bahwa Kemenpora, dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Selasa 14 April kemarin, sepakat menunda penyelenggaraan PON Papua.
"Kenapa saya tidak menyatakan dalam rapat? Karena penentuan PON ini diputuskan melalui rapat kabinet. Maka, kewajiban saya sebagai menteri harus melaporkan kepada presiden. Nanti terserah keputusannya seperti apa," kata Zainudin saat telekonferensi pers di Jakarta, Rabu.
Dalam rapat kerja itu, Komisi X DPR RI memang mendesak pesta empat tahunan itu ditunda karena adanya kekhawatiran seandainya pandemi COVID-19 tak kunjung reda menjelang ajang itu digelar.
Belum lagi, pemberlakuan pembatasan wilayah di Papua juga telah membuat pengerjaan venue yang ditargetkan kelar Juli tahun ini molor.
Dalam rapat yang dilakukan virtual itu, Zainudin juga membeberkan berbagai keuntungan dan kerugian dari dua skenario yang sudah disiapkan Kemenpora soal penyelenggaraan PON 2020, kepada Komisi X DPR RI, termasuk opsi penundaan. Namun tak ada kesimpulan yang menyebutkan PON Papua resmi ditunda.
Di tengah desakan Komisi X untuk menunda PON 2020, Zainudin menuturkan bahwa kepastian pelaksanaan pekan olahraga itu segera diputuskan dalam waktu dekat ini.
Ia mengaku sudah mengajukan jadwal untuk bisa mengadakan rapat terbatas bersama presiden.
"Saya sudah sampaikan kepada sekretariat kabinet Pramono Anung kalau boleh dijadwalkan dalam waktu segera," kata dia.
Semua usul Komisi X DPR RI, KONI Pusat, KONI Daerah, dan masyarakat umum akan disampaikan dalam rapat kabinet nanti, kata Zainudin.
Baca juga: Menpora berharap mundurnya Ratu Tisha tak boleh ganggu Piala Dunia U-20
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020