"Jadi PSBB ini akan berlaku hari Jumat tanggal 10 (April 2020) pukul 00.00 WIB," kata Anies dalam Konferensi Pers di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu.
Garis besar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Selasa (7/4/2020) memiliki delapan poin.
Delapan poin yang diatur seiring kebijakan yang digariskan Keputusan Menteri Kesehatan tentang PSBB tersebut antara lain:
Pertama, kegiatan belajar, bekerja, dan beribadah di rumah.
Anies mengatakan selama ini kegiatan belajar, bekerja, beribadah di rumah sudah dilaksanakan di DKI Jakarta.
Namun, kegiatan dalam rangka pembatasan sosial tersebut ke depan akan lebih diefektifkan.
Kedua, dilarang berkerumun lebih dari lima orang. Untuk lebih mengefektifkan pengawasan aturan soal berkerumun itu, ke depan akan banyak diadakan patroli seluruh jajaran melibatkan Polisi dan TNI.
"Nanti akan banyak patroli karena kita harus memastikan bahwa tidak ada kerumunan, bukan berbentuk checkpoint, tapi akan patroli seluruh jajaran bersama Polisi dan TNI untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat mentaati," kata Anies.
Anies juga mengatakan dalam kegiatan PSBB nanti, pelayanan pemerintahan terus berfungsi seperti biasa.
Kendati, akan ada pergiliran antara pegawai pemerintahan yang bekerja di rumah dan yang tetap bekerja di kantor, Anies mengatakan jadwal giliran diatur oleh atasan masing-masing.
"Pelayanan jalan terus. Pemprov DKI, Kepolisian, maupun TNI, semua tetap berjalan seperti biasa," ujar Anies.
Ketiga, semua tempat hiburan, rekreasi, taman, dan balai pertemuan ditutup.
"Semua fasilitas umum tutup, baik itu fasilitas umum hiburan milik pemerintah maupun tempat hiburan milik masyarakat, taman, balai pertemuan, ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA), gedung olahraga, museum, semuanya tutup," kata Anies.
Keempat, pembatasan kegiatan sosial budaya, seperti resepsi pernikahan dan khitanan.
Kelima, kegiatan perkantoran dihentikan, kecuali delapan sektor yaitu: sektor kesehatan, pangan, energi, komunikasi, keuangan dan perbankan, logistik/distribusi, ritel (warung/ toko), dan industri strategis.
Keenam, pembatasan kapasitas penumpang dan jam operasional moda transportasi.
Ketujuh, mewajibkan warga memakai masker kain selama di luar rumah.
Dan terakhir, Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat akan menyiapkan bantuan sosial kepada warga miskin dan rentan miskin yang terdampak PSBB akibat wabah COVID-19.
Baca juga: Pemkot Bandung belum berencana ajukan penerapan PSBB
Baca juga: Pemkot Bogor sampaikan surat usulan PSBB melalui Gubernur Jawa Barat
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020