Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan pemerintah menjamin tidak akan terjadi kelangkaan kebutuhan bahan pokok menyusul mewabahnya virus corona jenis baru atau COVID-19 di sejumlah daerah di Indonesia.
"Pemerintah sudah menjamin tidak akan terjadi kelangkaan bahan-bahan pokok. Semuanya sekarang sudah dikerahkan dengan segala daya. Jadi kalau ada istilah refocusing dan relocated anggaran APBN dan APBD untuk memusatkan perhatian dalam rangka penyelamatan rakyat karena serangan corona ini," kata Mahfud melalui video press conference yang dikirimkan lewat WhatsApp Grup Kemenko Polhukam, di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Disperindag Jabar minta warga tidak belanja sembako berlebihan
Mahfud menyebutkan, pengalokasian anggaran itu bukan hanya untuk mengobati penyakitnya tetapi juga membuat pengamanan-pengamanan sosial politiknya.
"Lebih-lebih ekonominya dan terlebih lagi kebutuhan pokok masyarakat. Sehingga tidak perlu ada kelangkaan karena kesalahan kebijakan dari pemerintah daerah atau unit pemerintah tertentu, semuanya harus kompak. Itu saja," kata Mahfud.
Baca juga: Gubernur Jawa Barat minta warga tidak panik borong sembako
Pemerintah telah membentuk Satgas untuk menangani masalah virus corona ini yang dipimpin oleh Kepala BNPB Doni Monardo, yang telah diberi kewenangan untuk melakukan koordinasi dengan daerah-daerah.
"Maka, pemerintah daerah sebelum membuat kebijakan khusus terkait dengan penanganan COVID-19 ini supaya berkonsultasi dengan Satgas Pusat agar ada koordinasi dalam penanganannya," tutur mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.
Baca juga: Polri imbau masyarakat tidak belanja berlebihan karena ketersediaan sembako aman
Terkait pengamanan perkantoran karena banyak yang menerapkan Work From Home (WFH), Mahfud mengatakan ada aparat kepolisian yang akan mengamankan wilayah perkantoran.
Begitu pun, di bidang perdagangan dan perindustrian di mana persediaan barang dijamin oleh pemerintah.
"Demikian juga pelayanan kesehatan bagi masyarakat," ujar Mahfud.
Baca juga: Satgas pangan akan sanksi pedagang permainkan harga sembako
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
"Pemerintah sudah menjamin tidak akan terjadi kelangkaan bahan-bahan pokok. Semuanya sekarang sudah dikerahkan dengan segala daya. Jadi kalau ada istilah refocusing dan relocated anggaran APBN dan APBD untuk memusatkan perhatian dalam rangka penyelamatan rakyat karena serangan corona ini," kata Mahfud melalui video press conference yang dikirimkan lewat WhatsApp Grup Kemenko Polhukam, di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Disperindag Jabar minta warga tidak belanja sembako berlebihan
Mahfud menyebutkan, pengalokasian anggaran itu bukan hanya untuk mengobati penyakitnya tetapi juga membuat pengamanan-pengamanan sosial politiknya.
"Lebih-lebih ekonominya dan terlebih lagi kebutuhan pokok masyarakat. Sehingga tidak perlu ada kelangkaan karena kesalahan kebijakan dari pemerintah daerah atau unit pemerintah tertentu, semuanya harus kompak. Itu saja," kata Mahfud.
Baca juga: Gubernur Jawa Barat minta warga tidak panik borong sembako
Pemerintah telah membentuk Satgas untuk menangani masalah virus corona ini yang dipimpin oleh Kepala BNPB Doni Monardo, yang telah diberi kewenangan untuk melakukan koordinasi dengan daerah-daerah.
"Maka, pemerintah daerah sebelum membuat kebijakan khusus terkait dengan penanganan COVID-19 ini supaya berkonsultasi dengan Satgas Pusat agar ada koordinasi dalam penanganannya," tutur mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.
Baca juga: Polri imbau masyarakat tidak belanja berlebihan karena ketersediaan sembako aman
Terkait pengamanan perkantoran karena banyak yang menerapkan Work From Home (WFH), Mahfud mengatakan ada aparat kepolisian yang akan mengamankan wilayah perkantoran.
Begitu pun, di bidang perdagangan dan perindustrian di mana persediaan barang dijamin oleh pemerintah.
"Demikian juga pelayanan kesehatan bagi masyarakat," ujar Mahfud.
Baca juga: Satgas pangan akan sanksi pedagang permainkan harga sembako
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020