Presiden Joko Widodo menjamin tidak akan terjadi kemacetan dan banjir di wilayah ibu kota baru yang akan dibangun di Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Dalam pencanangan sensus penduduk 2020 di Istana Negara, Jakarta, Jumat, Presiden Jokowi mengatakan ibu kota baru bakal memberikan kualitas hidup tinggi dengan konsep urban bagi penghuninya.
Kota tersebut akan mengandalkan energi terbarukan sehingga memiliki lingkungan yang lebih lestari dan rendah polusi. Masyarakat juga akan lebih banyak melakukan aktivitas dengan berjalan kaki, bersepeda, maupun memakai transportasi publik yang bebas emisi.
"Tidak ada ibu kota seluruh dunia seperti ini nanti. Tidak ada. Itu diferensiasinya ada di situ. Semuanya energi baru terbarukan. Transportasi massal semuanya kendaraan elektrik," kata Jokowi.
Jokowi mengatakan kehidupan di ibu kota baru akan menggambarkan sebuah peradaban baru, ketika masyarakat akan lebih masif menggunakan transportasi publik yang berjenis elektrik dan kendaraan pribadi yang juga bersumber listrik. Presiden juga menjanjikan transportasi ibu kota baru akan menggunakan teknologi otonom (autonomous), alias dikemudikan tanpa awak.
"Selain itu, akan banyak orang jalan kaki, banyak orang bersepeda. Tidak ada banjir, tidak ada macet," ujar dia.
Jokowi juga menekankan salah satu prinsip penting dalam pembangunan ibu kota baru adalah bagaimana menciptakan perubahan pola dan kultur kerja masyarakat yang lebih produktif. Peningkatan produktivitas manusia diperlukan untuk membangun kualitas Sumber Daya Manusia yang jauh lebih baik, dan mampu bersaing di pasar global.
Peningkatan produktivitas juga menjadi kunci agar Indonesia mamu mengoptimalkan bonus demografi sehingga dapat keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah.
"Terpenting bagaimana kita bangun sebuah sistem, pindah pola kerja, kultur karena ke depan persaingan akan semakin berat. Negara yang cepat akan kalahkan yang lambat," ujar dia.
Pemerintah Indonesia sedang membangun ibu kota baru dengan konsep "smart metropolis" untuk jumlah populasi yang besar. Sedikitnya, ada sekitar 6-7 juta jiwa yang akan pindah ke ibu kota baru Indonesia. Angka itu dihitung dari 1,4 juta pegawai negeri sipil (PNS) beserta keluarganya yang bakal pindah ke ibu kota baru setelah selesai dibangun.
Jokowi menyatakan pembangunan ibu kota baru ini juga sebagai salah satu solusi pemerataan di Indonesia. Pemerataan ini dinilainya penting mengingat Indonesia merupakan negara yang memiliki lebih dari 17 ribu pulau.
"Konsep pemerataan pembangunan sangat diperlukan sehingga pembangunan bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.
Baca juga: Proyek pembangunan bendungan di ibu kota baru negara capai Rp800 miliar
Baca juga: Luhut: Tak ada pendanaan asing untuk kantor presiden di ibu kota baru
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
Dalam pencanangan sensus penduduk 2020 di Istana Negara, Jakarta, Jumat, Presiden Jokowi mengatakan ibu kota baru bakal memberikan kualitas hidup tinggi dengan konsep urban bagi penghuninya.
Kota tersebut akan mengandalkan energi terbarukan sehingga memiliki lingkungan yang lebih lestari dan rendah polusi. Masyarakat juga akan lebih banyak melakukan aktivitas dengan berjalan kaki, bersepeda, maupun memakai transportasi publik yang bebas emisi.
"Tidak ada ibu kota seluruh dunia seperti ini nanti. Tidak ada. Itu diferensiasinya ada di situ. Semuanya energi baru terbarukan. Transportasi massal semuanya kendaraan elektrik," kata Jokowi.
Jokowi mengatakan kehidupan di ibu kota baru akan menggambarkan sebuah peradaban baru, ketika masyarakat akan lebih masif menggunakan transportasi publik yang berjenis elektrik dan kendaraan pribadi yang juga bersumber listrik. Presiden juga menjanjikan transportasi ibu kota baru akan menggunakan teknologi otonom (autonomous), alias dikemudikan tanpa awak.
"Selain itu, akan banyak orang jalan kaki, banyak orang bersepeda. Tidak ada banjir, tidak ada macet," ujar dia.
Jokowi juga menekankan salah satu prinsip penting dalam pembangunan ibu kota baru adalah bagaimana menciptakan perubahan pola dan kultur kerja masyarakat yang lebih produktif. Peningkatan produktivitas manusia diperlukan untuk membangun kualitas Sumber Daya Manusia yang jauh lebih baik, dan mampu bersaing di pasar global.
Peningkatan produktivitas juga menjadi kunci agar Indonesia mamu mengoptimalkan bonus demografi sehingga dapat keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah.
"Terpenting bagaimana kita bangun sebuah sistem, pindah pola kerja, kultur karena ke depan persaingan akan semakin berat. Negara yang cepat akan kalahkan yang lambat," ujar dia.
Pemerintah Indonesia sedang membangun ibu kota baru dengan konsep "smart metropolis" untuk jumlah populasi yang besar. Sedikitnya, ada sekitar 6-7 juta jiwa yang akan pindah ke ibu kota baru Indonesia. Angka itu dihitung dari 1,4 juta pegawai negeri sipil (PNS) beserta keluarganya yang bakal pindah ke ibu kota baru setelah selesai dibangun.
Jokowi menyatakan pembangunan ibu kota baru ini juga sebagai salah satu solusi pemerataan di Indonesia. Pemerataan ini dinilainya penting mengingat Indonesia merupakan negara yang memiliki lebih dari 17 ribu pulau.
"Konsep pemerataan pembangunan sangat diperlukan sehingga pembangunan bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.
Baca juga: Proyek pembangunan bendungan di ibu kota baru negara capai Rp800 miliar
Baca juga: Luhut: Tak ada pendanaan asing untuk kantor presiden di ibu kota baru
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020