Salah satu BUMD milik Pemprov Jawa Barat (Jabar) yakni PT Migas Hulu Jabar (MUJ) membidik peluang kerja sama dengan BUMD lainnya, PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), yang membutuhkan energi yang bisa disuplai oleh Migas Hulu Jabar.

"Untuk tahun ini kami berencana akan mulai menggarap bisnis lain di luar usaha pengelolaan participating interest (PI) Blok Offshore North West Java (ONWJ). Mungkin menjadi fokus kami seperti kerja sama dengan yang membutuhkan energi yang bisa disuplai oleh Migas Hulu Jabar," kata Direktur Utama PT Migas Hulu Jabar Begin Troy di Kota Bandung, Senin.

Menurut Begin, PT Migas Hulu Jabar sudah merancang menggarap bisnis baru di luar PI 10 persen sesuai permintaan pemegang saham agar bersinergi dengan BUMD lain milik Pemprov Jawa Barat.

"Kerjasama sudah mulai dilakukan seperti dengan Agronesia, kemudian Tirta Gemah Ripah dan tadi juga kita diskusi dengan Jasa Sarana untuk melihat kemungkinan sinergis dalam waktu dekat maupun jangka panjang," kata dia.

Ditemui seusai acara Sharing Sessions bersama Mantan Wamen ESDM Archandra Tahar di Bandung, ia mengatakam kerja sama dengan BUMD lain akan sesuai dengan ketentuan dan juga saling menguntungkan baik bagi MUJ maupun lainnya.

"Sehingga dengan adanya kerja sama ini akan saling memperkuat lah position kedepannya seperti itu. Dan itu bisnis baru yang mungkin menjadi konsen kami di MUJ saat ini," katanya.

Dia mengatakan saat ini pihaknya sedang mempertimbangkan aspek bisnis apa yang bisa dikerjasamakan dengan PT BIJB di Kertajati, Kab Majalengka.

"Karena BIJB itu butuh energi. Kami lihat kemungkinan apakah Migas Hulu bisa terlibat di situ melalui afiliasinya. Ada program energi solution, apakah bisa mensuplai alat khusus energinya di bandara yang sudah ada PLN," kata dia.

Pada kesempatan tersebut, Begin menuturkan alasan pihaknya mengundang Archanda Tahar.

Dia menilai sosok Arcandra Tahar memiliki andil besar bagi BUMD pencetak laba tinggi tersebut.

"Beliau salah satu tokoh yang pernah mempengaruhi sangat besar ya Ke BUMD khususnya terkait dengan kebijakan masa beliau dan  Ignasius Jonan," katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan masa kepemimpinan Jonan-Archandra juga melahirkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang hak PI 10 persen pada daerah melalui badan usaha milik daerah.

"Dan alhamdulillah sekali, Jawa Barat telah berhasil menjadi penerima PI pertama dan sekarang masuk fase pengelolaan dan beliau berkenan untuk memberikan overview tambahan orde baru tentang energi saat ini maupun ke depannya," kata dia.

Baca juga: Kinerja BUMD Migas Hulu Jabar diapresiasi karena bisa bagi dividen

Baca juga: Presiden bertekad berantas "mafia" migas


 

Pewarta: Ajat Sudrajat

Editor : Zaenal A.


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020