Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Januari hingga Desember 2019 sebesar Rp353 triliun atau 2,2 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Sri Mulyani menuturkan defisit tersebut merupakan 119,3 persen terhadap pagu APBN yaitu Rp296 triliun atau 1,84 persen terhadap PDB serta meningkat 31 persen (yoy) dibandingkan 2018 yaitu Rp269,4 triliun atau 1,82 persen terhadap PDB.
“Defisit kita untuk 2019 di level 2,2 persen terhadap PDB yaitu Rp353 triliun karena pendapatan negara tertekan sedangkan belanja negara terjaga,” katanya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.
Sri Mulyani menjelaskan dari sisi penerimaan negara sepanjang 2019 total realisasinya adalah Rp1.957,2 triliun atau 90,4 persen dari target APBN yaitu Rp2.165,1 triliun.
Menkeu mengatakan angka itu merupakan realisasi hingga 31 Desember 2019 pada pukul 24.00 waktu setempat namun bersifat sementara sebab masih dalam proses audit oleh pihak Badan Pemeriksa Keuangan.
“Ini posisi penutupan sampai 31 Desember namun realisasi sementara dan akan masih ada angka bergerak satu hingga dua bulan ke depan karena masih dalam tim audit BPK,” ujarnya.
Sri Mulyani menyatakan penerimaan negara tersebut masih mampu meningkat 0,7 persen (yoy) dibandingkan realisasi 2018 yang sebesar Rp1.943,7 triliun meskipun gejolak dunia sangat dirasakan pada tahun tersebut.
Ia merinci pendapatan negara itu berasal dari penerimaan perpajakan yang sepanjang 2019 sebesar Rp1.545,3 triliun, penerimaan negara bukan pajak Rp405 triliun, dan hibah Rp6,8 triliun.
Sedangkan dari sisi belanja negara sepanjang 2019 telah terealisasi Rp2.310,2 triliun atau 93,9 persen terhadap target APBN Rp2.461,1 triliun yang terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp1.498,9 triliun serta transfer daerah dan dana desa Rp811,3 triliun.
Sri Mulyani menyebutkan melalui realisasi pendapatan dan belanja itu membuat defisit keseimbangan primer melonjak yaitu Rp77,5 triliun atau jauh lebih tinggi dari target APBN Rp20,1 triliun.
“Kalau dari sisi pembiayaan anggaran itu mencapai Rp399,5 triliun atau 134,9 persen dari pagu yakni Rp296 triliun,” ujarnya.
Di sisi lain, ia mengatakan defisit Indonesia masih lebih baik dibandingkan beberapa negara lain seperti Vietnam mencapai 4,4 persen PDB, Cina 6,1 persen PDB, Afrika Selatan 6,2 persen PDB, India 7,5 persen PDB, Amerika Serikat 5,6 persen PDB, dan Brasil 7,5 persen PDB.
“Jadi kalau kita lihat kombinasi pemerintah dalam menjaga fiskal untuk mampu mendorong ekonomi dan defisit melebar tapi jauh lebih rendah dari peer emerging countries lain,” katanya.
Baca juga: Menkeu: Bea Cukai agar perketat pengawasan barang impor ilegal
Baca juga: Menkeu Sri Mulyani lantik DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
Sri Mulyani menuturkan defisit tersebut merupakan 119,3 persen terhadap pagu APBN yaitu Rp296 triliun atau 1,84 persen terhadap PDB serta meningkat 31 persen (yoy) dibandingkan 2018 yaitu Rp269,4 triliun atau 1,82 persen terhadap PDB.
“Defisit kita untuk 2019 di level 2,2 persen terhadap PDB yaitu Rp353 triliun karena pendapatan negara tertekan sedangkan belanja negara terjaga,” katanya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.
Sri Mulyani menjelaskan dari sisi penerimaan negara sepanjang 2019 total realisasinya adalah Rp1.957,2 triliun atau 90,4 persen dari target APBN yaitu Rp2.165,1 triliun.
Menkeu mengatakan angka itu merupakan realisasi hingga 31 Desember 2019 pada pukul 24.00 waktu setempat namun bersifat sementara sebab masih dalam proses audit oleh pihak Badan Pemeriksa Keuangan.
“Ini posisi penutupan sampai 31 Desember namun realisasi sementara dan akan masih ada angka bergerak satu hingga dua bulan ke depan karena masih dalam tim audit BPK,” ujarnya.
Sri Mulyani menyatakan penerimaan negara tersebut masih mampu meningkat 0,7 persen (yoy) dibandingkan realisasi 2018 yang sebesar Rp1.943,7 triliun meskipun gejolak dunia sangat dirasakan pada tahun tersebut.
Ia merinci pendapatan negara itu berasal dari penerimaan perpajakan yang sepanjang 2019 sebesar Rp1.545,3 triliun, penerimaan negara bukan pajak Rp405 triliun, dan hibah Rp6,8 triliun.
Sedangkan dari sisi belanja negara sepanjang 2019 telah terealisasi Rp2.310,2 triliun atau 93,9 persen terhadap target APBN Rp2.461,1 triliun yang terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp1.498,9 triliun serta transfer daerah dan dana desa Rp811,3 triliun.
Sri Mulyani menyebutkan melalui realisasi pendapatan dan belanja itu membuat defisit keseimbangan primer melonjak yaitu Rp77,5 triliun atau jauh lebih tinggi dari target APBN Rp20,1 triliun.
“Kalau dari sisi pembiayaan anggaran itu mencapai Rp399,5 triliun atau 134,9 persen dari pagu yakni Rp296 triliun,” ujarnya.
Di sisi lain, ia mengatakan defisit Indonesia masih lebih baik dibandingkan beberapa negara lain seperti Vietnam mencapai 4,4 persen PDB, Cina 6,1 persen PDB, Afrika Selatan 6,2 persen PDB, India 7,5 persen PDB, Amerika Serikat 5,6 persen PDB, dan Brasil 7,5 persen PDB.
“Jadi kalau kita lihat kombinasi pemerintah dalam menjaga fiskal untuk mampu mendorong ekonomi dan defisit melebar tapi jauh lebih rendah dari peer emerging countries lain,” katanya.
Baca juga: Menkeu: Bea Cukai agar perketat pengawasan barang impor ilegal
Baca juga: Menkeu Sri Mulyani lantik DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020