Bupati Bogor Ade Yasin menyerahkan hasil kajian Jalur Puncak Dua atau biasa disebut Jalur Poros Tengah Timur (PTT) sebagai pemecah kemacetan Jalur Puncak Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
"Saya serahkan kajian pentingnya dibangun Puncak Dua. Yang kedua adalah buku hasil pertemuan 11 kepala daerah di Borderline Economc Summit 2019 karena kan itu kaitan dengan perbatasan," ujarnya saat mendampingi Menhub meninjau Jalur Puncak di Pos Polisi Gadog, Ciawi Kabupaten Bogor, Senin.
Menurut dia, buku hasil kajian tersebut bisa digunakan Kemenhub untuk melakukan pembahasan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), sebagai langkah penanganan Jalur Puncak Cisarua yang kini kelebihan kapasitas dan ketimpangan sosial di wilayah Timur Kabupaten Bogor.
Karena itu ada ketimpangan ekonomi di sana, akses kurang baik juga dan pariwisata susah untuk maju. "Di sana ada potensi wisata pertanian, ketika infrastruktur tidak baik banyak ketimpangan, secara sosial ekonomi," kata Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Menanggapi hal itu, Menhub mengatakan bahwa Jalur Puncak Cisarua yang kerap mengalami kepadatan kendaraan memang membutuhkan penanganan. Dia bersama Bappenas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melakukan
pembahasan khusus.
"Puncak ini memang harus kita selesaikan secara integreted, satu sisi kita ingin ada akses tapi sisi lain kita juga harus memikirkan pertumbuhan, Bogor salah icon bagi daerah lainnya," ujarnya.
Kemenhub akan mencarikan solusi penanganan kemacetan Jalur Puncak Cisarua, tanpa ada perombakan yang berlebihan sehingga menurutnya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.
Baca juga: Manhub inspeksi lalu lintas Jalur Puncak Bogor
Baca juga: Bogor butuh jalur PTT untuk kembalikan Puncak jadi tujuan wisata nasional
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
"Saya serahkan kajian pentingnya dibangun Puncak Dua. Yang kedua adalah buku hasil pertemuan 11 kepala daerah di Borderline Economc Summit 2019 karena kan itu kaitan dengan perbatasan," ujarnya saat mendampingi Menhub meninjau Jalur Puncak di Pos Polisi Gadog, Ciawi Kabupaten Bogor, Senin.
Menurut dia, buku hasil kajian tersebut bisa digunakan Kemenhub untuk melakukan pembahasan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), sebagai langkah penanganan Jalur Puncak Cisarua yang kini kelebihan kapasitas dan ketimpangan sosial di wilayah Timur Kabupaten Bogor.
Karena itu ada ketimpangan ekonomi di sana, akses kurang baik juga dan pariwisata susah untuk maju. "Di sana ada potensi wisata pertanian, ketika infrastruktur tidak baik banyak ketimpangan, secara sosial ekonomi," kata Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Menanggapi hal itu, Menhub mengatakan bahwa Jalur Puncak Cisarua yang kerap mengalami kepadatan kendaraan memang membutuhkan penanganan. Dia bersama Bappenas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melakukan
pembahasan khusus.
"Puncak ini memang harus kita selesaikan secara integreted, satu sisi kita ingin ada akses tapi sisi lain kita juga harus memikirkan pertumbuhan, Bogor salah icon bagi daerah lainnya," ujarnya.
Kemenhub akan mencarikan solusi penanganan kemacetan Jalur Puncak Cisarua, tanpa ada perombakan yang berlebihan sehingga menurutnya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.
Baca juga: Manhub inspeksi lalu lintas Jalur Puncak Bogor
Baca juga: Bogor butuh jalur PTT untuk kembalikan Puncak jadi tujuan wisata nasional
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019