Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meluncurkan buku putih berjudul Indonesia digital for future economy and inclusive urban transformation yang diharapkan menjadi salah satu acuan untuk mendongkrak ekonomi berbasis digital yang inklusif.
"Ini diharapkan menjadi dasar mengarahkan kebijakan mendorong pemerataan dan manfaat dalam pembangunan," kata Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo di Jakarta, Senin.
Menurut dia, buku putih tersebut merefleksikan potensi dan tantangan, status terkini serta usulan langkah strategis dalam mewujudkan Indonesia digital menuju transformasi ekonomi dan inklusivitas urban masa depan.
Buku putih itu berisi enam bab terdiri dari outlook ekonomi digital, building Indonesia digital, konektivitas, infrastruktur TIK dan big data, regulasi dan ekosistem, digitalisasi sektor dan rekomendasi.
Dia menambahkan adanya buku putih itu juga sejalan dengan rencana pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur.
Diharapkan buku tersebut memberikan gambaran awal kemampuan digital lintas sektor pemerintahan untuk aplikasi layanan publik seperti kependudukan, kesehatan, logistik, perhubungan, manajemen risiko bencana dan layanan finansial.
Selain itu, beberapa acuan standar pita lebar atau broadband, dan ketentuan atau kebutuhan kinerja untuk data tingkat tinggi bisa memberikan gambaran kebutuhan awal pemindahan ibu kota negara berbasis teknologi informatika dan komunikasi (TIK).
Salah satu contoh yang diterapkan adalah konsep kota pintar atau smart city yang memberikan pelayanan yang cepat dan efisien kepada masyarakat, dengan menggunakan infrastruktur yang sudah ada yakni Palapa Ring.
"Belum nanti dalam waktu dekat ada satelit multi fungsi, ini semua bisa jadi infrastruktur yang digunakan untuk percepat pelayanan dan tingkatkan kualitas pelayanan ke masyarakat termasuk industri," katanya.
Senada dengan Wahyu, Asisten Deputi Telematika dan Utilitas Kemenko Perekonomian Eddy Satria menjelaskan arah kebijakan strategis yang dimuat dalam buku putih menekankan pembangunan dan pemerataan infrastruktur digital untuk mendorong inovasi.
Ia mengharapkan kementerian/lembaga berinisiatif menyiapkan rencana atau kebijakan masing-masing berlandaskan buku putih itu.
Kemenko Perekonomian, kata dia, juga siap memimpin koordinasi apabila diperlukan.
Eddy menambahkan adanya buku putih itu juga untuk memperbaharui peraturan yang sudah berlaku lama Undang-undang 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang perlu disesuaikan dengan perkembangan saat ini.
"Kami merasa kebutuhan sekarang jauh lebih banyak, banyak kemajuan yang perlu diadopsi, untuk bagaimana investasi didukung ICT (TIK), kita masih belum siap, konvergensi undang-undang kita belum terjadi," katanya.
Berdasarkan data Google dan Temasek terkait e-economy Asia Tenggara 2019, Indonesia diperkirakan mendapatkan hingga 40 miliar dolar pemasukan dari ekonomi internet tahun 2019, dengan rata-rata pertumbuhan diperkirakan mencapai 49 persen per tahun.
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyebutkan jumlah pengguna internet mencapai 171 juta jiwa tahun 2019, merupakan potensi yang besar mendorong ekonomi digital.
Baca juga: Menkominfo buka Konvensi Nasional Pos dan Informatika dukung ekonomi digital
Baca juga: Pusat data terbesar 12 MW di Indonesia siap aktif 2020
Baca juga: BI Cirebon perkenalkan ekonomi digital kepada masyarakat melalui CFF
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
"Ini diharapkan menjadi dasar mengarahkan kebijakan mendorong pemerataan dan manfaat dalam pembangunan," kata Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo di Jakarta, Senin.
Menurut dia, buku putih tersebut merefleksikan potensi dan tantangan, status terkini serta usulan langkah strategis dalam mewujudkan Indonesia digital menuju transformasi ekonomi dan inklusivitas urban masa depan.
Buku putih itu berisi enam bab terdiri dari outlook ekonomi digital, building Indonesia digital, konektivitas, infrastruktur TIK dan big data, regulasi dan ekosistem, digitalisasi sektor dan rekomendasi.
Dia menambahkan adanya buku putih itu juga sejalan dengan rencana pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur.
Diharapkan buku tersebut memberikan gambaran awal kemampuan digital lintas sektor pemerintahan untuk aplikasi layanan publik seperti kependudukan, kesehatan, logistik, perhubungan, manajemen risiko bencana dan layanan finansial.
Selain itu, beberapa acuan standar pita lebar atau broadband, dan ketentuan atau kebutuhan kinerja untuk data tingkat tinggi bisa memberikan gambaran kebutuhan awal pemindahan ibu kota negara berbasis teknologi informatika dan komunikasi (TIK).
Salah satu contoh yang diterapkan adalah konsep kota pintar atau smart city yang memberikan pelayanan yang cepat dan efisien kepada masyarakat, dengan menggunakan infrastruktur yang sudah ada yakni Palapa Ring.
"Belum nanti dalam waktu dekat ada satelit multi fungsi, ini semua bisa jadi infrastruktur yang digunakan untuk percepat pelayanan dan tingkatkan kualitas pelayanan ke masyarakat termasuk industri," katanya.
Senada dengan Wahyu, Asisten Deputi Telematika dan Utilitas Kemenko Perekonomian Eddy Satria menjelaskan arah kebijakan strategis yang dimuat dalam buku putih menekankan pembangunan dan pemerataan infrastruktur digital untuk mendorong inovasi.
Ia mengharapkan kementerian/lembaga berinisiatif menyiapkan rencana atau kebijakan masing-masing berlandaskan buku putih itu.
Kemenko Perekonomian, kata dia, juga siap memimpin koordinasi apabila diperlukan.
Eddy menambahkan adanya buku putih itu juga untuk memperbaharui peraturan yang sudah berlaku lama Undang-undang 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang perlu disesuaikan dengan perkembangan saat ini.
"Kami merasa kebutuhan sekarang jauh lebih banyak, banyak kemajuan yang perlu diadopsi, untuk bagaimana investasi didukung ICT (TIK), kita masih belum siap, konvergensi undang-undang kita belum terjadi," katanya.
Berdasarkan data Google dan Temasek terkait e-economy Asia Tenggara 2019, Indonesia diperkirakan mendapatkan hingga 40 miliar dolar pemasukan dari ekonomi internet tahun 2019, dengan rata-rata pertumbuhan diperkirakan mencapai 49 persen per tahun.
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyebutkan jumlah pengguna internet mencapai 171 juta jiwa tahun 2019, merupakan potensi yang besar mendorong ekonomi digital.
Baca juga: Menkominfo buka Konvensi Nasional Pos dan Informatika dukung ekonomi digital
Baca juga: Pusat data terbesar 12 MW di Indonesia siap aktif 2020
Baca juga: BI Cirebon perkenalkan ekonomi digital kepada masyarakat melalui CFF
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019