Kementerian Agama mencabut izin tiga Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) setelah terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan.
Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Arfi Hatim di Jakarta, Jumat, mengatakan tiga travel umrah itu di antaranya PT Zeinta Intan Kalimantan, PT Yasmira Wisata Utama dan PT As Syirbani Mandiri Wisata.
"Ketiganya juga sudah dikeluarkan dari daftar PPIU Berizin di aplikasi umrah cerdas," katanya.
Dia mengatakan pencabutan itu terjadi karena berbagai sebab, diantaranya karena melakukan pelanggaran berupa peminjaman legalitas kepada non PPIU, tidak menyediakan tiket kepulangan dan tidak memulangkan jamaah umrah sesuai dengan masa berlaku visa di Arab Saudi.
Kepala Subdit Perizinan, Akreditasi dan Bina PPIU Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus, M Ali Zakiyudin, mengatakan Kemenag juga telah menjatuhkan sanksi peringatan tertulis kepada empat PPIU.
Empat PPIU, kata dia, terbukti melakukan pelanggaran berupa penundaan jadwal keberangkatan, penerbangan untuk jamaah dengan dua kali transit atau lebih, tidak membuatkan identitas/kartu tanda pengenal jamaah umrah sesuai ketentuan serta operasional kantor perwakilan yang tidak sesuai ketentuan.
"Jika kesalahan yang berakibat peringatan tertulis ini terulang, maka sanksi akan ditingkatkan menjadi pembekuan, yaitu, tidak boleh beroperasi paling lama dua tahun," katanya.
Zaki mengatakan sanksi pencabutan izin yang sudah dijatuhkan tidak bisa dipulihkan dengan alasan apapun. Untuk sanksi tertulis, proses pemulihannya dilakukan dengan berkinerja lebih baik lagi dan tidak melanggar aturan.
Kasubdit Pengawasan Umrah Noer Aliya Fitra (Nafit) mengatakan sejak awal 2019, Kemenag telah menjatuhkan sanksi kepada 12 PPIU.
Sebanyak lima PPIU dicabut izinnya. Sebelumnya, dua PPIU yang dicabut izinnya adalah PT Joe Pentha Wisata dan PT Bumi Minang Pertiwi.*
Baca juga: Sidang putusan First Travel di PN Depok ditunda, seorang ibu pingsan
Baca juga: Menag bakal buka dialog soal kasus First Travel
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Arfi Hatim di Jakarta, Jumat, mengatakan tiga travel umrah itu di antaranya PT Zeinta Intan Kalimantan, PT Yasmira Wisata Utama dan PT As Syirbani Mandiri Wisata.
"Ketiganya juga sudah dikeluarkan dari daftar PPIU Berizin di aplikasi umrah cerdas," katanya.
Dia mengatakan pencabutan itu terjadi karena berbagai sebab, diantaranya karena melakukan pelanggaran berupa peminjaman legalitas kepada non PPIU, tidak menyediakan tiket kepulangan dan tidak memulangkan jamaah umrah sesuai dengan masa berlaku visa di Arab Saudi.
Kepala Subdit Perizinan, Akreditasi dan Bina PPIU Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus, M Ali Zakiyudin, mengatakan Kemenag juga telah menjatuhkan sanksi peringatan tertulis kepada empat PPIU.
Empat PPIU, kata dia, terbukti melakukan pelanggaran berupa penundaan jadwal keberangkatan, penerbangan untuk jamaah dengan dua kali transit atau lebih, tidak membuatkan identitas/kartu tanda pengenal jamaah umrah sesuai ketentuan serta operasional kantor perwakilan yang tidak sesuai ketentuan.
"Jika kesalahan yang berakibat peringatan tertulis ini terulang, maka sanksi akan ditingkatkan menjadi pembekuan, yaitu, tidak boleh beroperasi paling lama dua tahun," katanya.
Zaki mengatakan sanksi pencabutan izin yang sudah dijatuhkan tidak bisa dipulihkan dengan alasan apapun. Untuk sanksi tertulis, proses pemulihannya dilakukan dengan berkinerja lebih baik lagi dan tidak melanggar aturan.
Kasubdit Pengawasan Umrah Noer Aliya Fitra (Nafit) mengatakan sejak awal 2019, Kemenag telah menjatuhkan sanksi kepada 12 PPIU.
Sebanyak lima PPIU dicabut izinnya. Sebelumnya, dua PPIU yang dicabut izinnya adalah PT Joe Pentha Wisata dan PT Bumi Minang Pertiwi.*
Baca juga: Sidang putusan First Travel di PN Depok ditunda, seorang ibu pingsan
Baca juga: Menag bakal buka dialog soal kasus First Travel
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019