Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bogor, Jawa Barat melatih sebanyak 90 pemuda menjadi kader pengawas melalui Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) di Villa Karwika Cisarua, Kabupaten Bogor sejak tanggal 25-29 November 2019.
"Sejak hari pertama, para peserta mengikuti kelas materi yang diisi sejumlah ahli. Mulai dari praktisi pemilu, penyelenggara, peneliti, akademisi hingga aktivis," ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor, Irvan Firmansyah kepada ANTARA di Bogor, Rabu.
Ia mengatakan, ada beberapa topik utama yang dipelajari para peserta, mulai dari pembangunan karakter dan kepemimpinan, pengawasan pemilu di Indonesia, sistem politik dan pemerintahan, serta kemampuan analisis kasus.
"Nantinya, lulusan SKPP ini diharapkan menjadi embrio pengawasan partisipatif di Kabupaten Bogor," kata Irfan.
Sementara itu, Komisioner Bawaslu Kabupaten Bogor sekaligus Kepala Sekolah Kader Pengawasan, Burhanudin mengatakan, para peserta tak hanya mendapat materi seputar demokrasi dan kepemiluan, melainkan juga akan melakukan studi kasus dengan turun langsung ke masyarakat.
Para peserta ditugaskan melakukan evaluasi pemilu untuk mengetahui persoalan secara langsung, terutama permasalahan-permasalahan pemilu.
"Mereka diberikan tugas untuk menggali informasi terkait evaluasi pemilu. Sejauh mana tingkat partisipasi, politik uang, dugaan pelanggaran, termasuk fungsi kelembagaan. Jadi studi masalah langsung ke masyarakat," terang Burhan.
Selanjutnya, hasil analisa di lapangan akan dibuat laporan. Masalah-masalah yang ditemui akan dibahas secara aturan kepemiluan untuk kemudian dicarikan solusinya.
"Kita ingin demokrasi ini semakin berkualitas. Pengawasan partisipatif masyarakat sangat dibutuhkan. Semoga sekolah pengawasan ini nantinya bisa menularkan segala hal terkait kepemiluan dan demokrasi yang baik. Minimal di lingkungan mereka," tuturnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
"Sejak hari pertama, para peserta mengikuti kelas materi yang diisi sejumlah ahli. Mulai dari praktisi pemilu, penyelenggara, peneliti, akademisi hingga aktivis," ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor, Irvan Firmansyah kepada ANTARA di Bogor, Rabu.
Ia mengatakan, ada beberapa topik utama yang dipelajari para peserta, mulai dari pembangunan karakter dan kepemimpinan, pengawasan pemilu di Indonesia, sistem politik dan pemerintahan, serta kemampuan analisis kasus.
"Nantinya, lulusan SKPP ini diharapkan menjadi embrio pengawasan partisipatif di Kabupaten Bogor," kata Irfan.
Sementara itu, Komisioner Bawaslu Kabupaten Bogor sekaligus Kepala Sekolah Kader Pengawasan, Burhanudin mengatakan, para peserta tak hanya mendapat materi seputar demokrasi dan kepemiluan, melainkan juga akan melakukan studi kasus dengan turun langsung ke masyarakat.
Para peserta ditugaskan melakukan evaluasi pemilu untuk mengetahui persoalan secara langsung, terutama permasalahan-permasalahan pemilu.
"Mereka diberikan tugas untuk menggali informasi terkait evaluasi pemilu. Sejauh mana tingkat partisipasi, politik uang, dugaan pelanggaran, termasuk fungsi kelembagaan. Jadi studi masalah langsung ke masyarakat," terang Burhan.
Selanjutnya, hasil analisa di lapangan akan dibuat laporan. Masalah-masalah yang ditemui akan dibahas secara aturan kepemiluan untuk kemudian dicarikan solusinya.
"Kita ingin demokrasi ini semakin berkualitas. Pengawasan partisipatif masyarakat sangat dibutuhkan. Semoga sekolah pengawasan ini nantinya bisa menularkan segala hal terkait kepemiluan dan demokrasi yang baik. Minimal di lingkungan mereka," tuturnya.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019