Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil atau Emil mengumpulkan kepala daerah tingkat kabupaten/kota di Kabupaten Pangandaran, Kamis, dalam acara Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Kopdar) Edisi Ke-3.
Sejumlah kepala daerah tingkat dua seperti Wali Kota Bandung Oded M Danial, Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna, Bupati Bandung Barat Aa Umbara, Bupati Pangandaran Jeje Wiriadinata tanpak hadir dalam acara tersebut.
Gubernur Emil berharap Kopdar edisi ketiga ini bisa menjadi momentum para kepala daerah tingkat dua di Provinsi Jabar untuk menyampaikan aspirasinya kepada Pemprov Jabar.
"Jadi Kopdar ini kan dimensi koordinasinya banyak ya, rumit lah. Semoga bisa diapresiasi di zaman saya kan dirutinkan, saya lihat aura dari kepala daerah happy menandakan curhatan kemacetan selama ini diselesaikan satu per satu," kata dia.
Dia mengatakan untuk lebih mudah mengklasifikasi permasalahan maka Kopdar akan digelar secara tematik dan pada pertemuan kali ini mengambil tema besar tentang keuangan daerah.
"Ke depan itu setiap per tiga bulan sekali akan dibahas sesuai tema. Tema kali ini keuangan dan pinjaman daerah. Nanti mungkin tentang standarisasi reformasi birokrasi dan lain-lain," kata dia.
Orang nomor di Pemprov Jabar ini menjelaskan ada delapan pintu atau sumber dana yang bisa dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan.
Kedelapa sumber dana itu ialah APBD tingkat kota/kabupaten, APBD provinsi, APBN, pinjaman bank daerah, obligasi daerah, dana umat, CSR dan Public Private Partnership atau Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).
"Ternyata membangun daerah tak lagi mesti lewat APBD. Karena kajian kami APBD itu hanya 10 persen dari keharusan membangun seluruh yang kita butuhkan. Kalau ngandelin APBD butuh 30 tahun. Hari ini kita ngomong yang pasti-pasti," tutur Emil.
Baca juga: Tol Gedebage-Garut-Tasikmalaya-Cilacap diharapkan atasi kemacetan mudik lebaran
Ia mengatakan salah satu pintu pendanaan yang paling memungkinkan adalah pinjaman bank daerah dan dalam hal ini pihaknya menyarankan kepala daerah untuk melakukan pinjaman kepada Bank BJB karena saat ini bank pembangunan daerah ini memiliki program kredit investasi daerah.
"Sehingga mengapa kita tidak bisa padahal kita punya Bank BJB. Bapak-bapak kan pemilik saham. Ini bank sendiri, saham sendiri, kita sibuk ngotak-ngatik APBD padahal triliunan di bjb yang tersedia," kata dia.
"Jadi tinggal bapak ibunya ada kemauan tidak. Kopdar itu untuk membukakan hal-hal yang selama ini mungkin tidak ada yang paham," lanjut dia.
Lebih lanjut ia mengatakan skema pembiayaan pembangunan daerah tak ubahnya seperti pasangan suami istri yang ingin mendapat rumah atau kendaraan namun dengan pendapatan yang terbatas.
Baca juga: Ridwan Kamil: Kalimalang bakal jadi pusat kebudayaan hingga tempat selfie
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
Sejumlah kepala daerah tingkat dua seperti Wali Kota Bandung Oded M Danial, Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna, Bupati Bandung Barat Aa Umbara, Bupati Pangandaran Jeje Wiriadinata tanpak hadir dalam acara tersebut.
Gubernur Emil berharap Kopdar edisi ketiga ini bisa menjadi momentum para kepala daerah tingkat dua di Provinsi Jabar untuk menyampaikan aspirasinya kepada Pemprov Jabar.
"Jadi Kopdar ini kan dimensi koordinasinya banyak ya, rumit lah. Semoga bisa diapresiasi di zaman saya kan dirutinkan, saya lihat aura dari kepala daerah happy menandakan curhatan kemacetan selama ini diselesaikan satu per satu," kata dia.
Dia mengatakan untuk lebih mudah mengklasifikasi permasalahan maka Kopdar akan digelar secara tematik dan pada pertemuan kali ini mengambil tema besar tentang keuangan daerah.
"Ke depan itu setiap per tiga bulan sekali akan dibahas sesuai tema. Tema kali ini keuangan dan pinjaman daerah. Nanti mungkin tentang standarisasi reformasi birokrasi dan lain-lain," kata dia.
Orang nomor di Pemprov Jabar ini menjelaskan ada delapan pintu atau sumber dana yang bisa dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan.
Kedelapa sumber dana itu ialah APBD tingkat kota/kabupaten, APBD provinsi, APBN, pinjaman bank daerah, obligasi daerah, dana umat, CSR dan Public Private Partnership atau Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).
"Ternyata membangun daerah tak lagi mesti lewat APBD. Karena kajian kami APBD itu hanya 10 persen dari keharusan membangun seluruh yang kita butuhkan. Kalau ngandelin APBD butuh 30 tahun. Hari ini kita ngomong yang pasti-pasti," tutur Emil.
Baca juga: Tol Gedebage-Garut-Tasikmalaya-Cilacap diharapkan atasi kemacetan mudik lebaran
Ia mengatakan salah satu pintu pendanaan yang paling memungkinkan adalah pinjaman bank daerah dan dalam hal ini pihaknya menyarankan kepala daerah untuk melakukan pinjaman kepada Bank BJB karena saat ini bank pembangunan daerah ini memiliki program kredit investasi daerah.
"Sehingga mengapa kita tidak bisa padahal kita punya Bank BJB. Bapak-bapak kan pemilik saham. Ini bank sendiri, saham sendiri, kita sibuk ngotak-ngatik APBD padahal triliunan di bjb yang tersedia," kata dia.
"Jadi tinggal bapak ibunya ada kemauan tidak. Kopdar itu untuk membukakan hal-hal yang selama ini mungkin tidak ada yang paham," lanjut dia.
Lebih lanjut ia mengatakan skema pembiayaan pembangunan daerah tak ubahnya seperti pasangan suami istri yang ingin mendapat rumah atau kendaraan namun dengan pendapatan yang terbatas.
Baca juga: Ridwan Kamil: Kalimalang bakal jadi pusat kebudayaan hingga tempat selfie
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019