Puluhan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Mahasiswa (GPM) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Senin.
Dalam aksinya massa mengkritisi istri calon pimpinan (kandidat Ketua) DPRD Jawa Barat yang terlibat kasus hukum sehingga massa meminta jelang pelantikan 120 anggota DPRD Jabar pada 2 September 2019 mendesak agar DPRD Jabar dipimpin sosok yang terbebas dari masalah hukum, baik secara pribadi maupun internal keluarganya.
Massa menyebut nama salah satu anggota DPRD Jabar terpilih asal Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerinda) yang juga Ketua DPD Partai Gerinda Jabar, Taufik Hidayat yang dianggap memiliki permasalahan hukum di internal keluarganya.
Menurut Koordinator GPM Ogi Marogi permasalahan hukum saat ini tengah menjerat istri Taufik Hidayat dan kondisi tersebut menurutnya bakal berdampak terhadap citra DPRD Jabar periode 2019-2024.
Terlebih, kata Ogi, sebagai partai pemenang di Jabar, Partai Gerindra dipastikan mendapat jatah kursi pimpinan di DPRD Jabar dimana Taufik Hidayat juga digadang-gadang menjadi salah satu calon Ketua DPRD Jabar.
"Aksi hari ini ialah berbicara atas keadaan pribadi Pak Taufik Hidayat dimana istrinya yang berinisial RM terindikasi melakukan penggelapan anggaran sebesar Rp3,7 miliar milik PT Duta Nikel," kata Ogi.
Dia mengatakan sebagai lembaga legislatif, DPRD Jabar yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sejatinya harus diisi oleh orang-orang yang terbebas dari jeratan hukum, baik pidana maupun perdata.
"Kalau tidak, mereka berpotensi melakukan penyelewengan dalam kekuasaannya, termasuk menyelamatkan keluarganya sendiri. Bukan bekerja demi kepentingan masyarakat Jabar," katanya.
Oleh karena itu, kata Ogi, GPM menuntut Partai Gerindra untuk membersihkan dan tidak melindungi kader-kadernya yang akan duduk di DPRD Jabar dari permasalahan hukum.
"Khususnya masalah yang dihadapi RM, istri dari Pak Taufik Hidayat," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
Dalam aksinya massa mengkritisi istri calon pimpinan (kandidat Ketua) DPRD Jawa Barat yang terlibat kasus hukum sehingga massa meminta jelang pelantikan 120 anggota DPRD Jabar pada 2 September 2019 mendesak agar DPRD Jabar dipimpin sosok yang terbebas dari masalah hukum, baik secara pribadi maupun internal keluarganya.
Massa menyebut nama salah satu anggota DPRD Jabar terpilih asal Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerinda) yang juga Ketua DPD Partai Gerinda Jabar, Taufik Hidayat yang dianggap memiliki permasalahan hukum di internal keluarganya.
Menurut Koordinator GPM Ogi Marogi permasalahan hukum saat ini tengah menjerat istri Taufik Hidayat dan kondisi tersebut menurutnya bakal berdampak terhadap citra DPRD Jabar periode 2019-2024.
Terlebih, kata Ogi, sebagai partai pemenang di Jabar, Partai Gerindra dipastikan mendapat jatah kursi pimpinan di DPRD Jabar dimana Taufik Hidayat juga digadang-gadang menjadi salah satu calon Ketua DPRD Jabar.
"Aksi hari ini ialah berbicara atas keadaan pribadi Pak Taufik Hidayat dimana istrinya yang berinisial RM terindikasi melakukan penggelapan anggaran sebesar Rp3,7 miliar milik PT Duta Nikel," kata Ogi.
Dia mengatakan sebagai lembaga legislatif, DPRD Jabar yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sejatinya harus diisi oleh orang-orang yang terbebas dari jeratan hukum, baik pidana maupun perdata.
"Kalau tidak, mereka berpotensi melakukan penyelewengan dalam kekuasaannya, termasuk menyelamatkan keluarganya sendiri. Bukan bekerja demi kepentingan masyarakat Jabar," katanya.
Oleh karena itu, kata Ogi, GPM menuntut Partai Gerindra untuk membersihkan dan tidak melindungi kader-kadernya yang akan duduk di DPRD Jabar dari permasalahan hukum.
"Khususnya masalah yang dihadapi RM, istri dari Pak Taufik Hidayat," kata dia.
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019