Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung resmi berganti menjadi Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja terhadap sumberdaya manusia yang terampil.
Peresmian Poltekesos dilakukan oleh Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita bersama dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Kepala Badiklit Pensos Kemensos Harry Z Soeratin dengan menekan tombol secara bersama di gedung auditorium Poltekesos di Bandung, Selasa.
"Poltekesos Bandung harus mengikuti tren pendidikan dan tren kebutuhan dunia kerja," kata Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita.
Transformasi STKS menjadi politeknik menurut Agus merupakan jawaban pemerintah terhadap tuntutan jaman yang sudah masuk era revolusi industri 4.0.
Lebih lanjut Agus mengatakan, pendidikan tinggi vokasi memiliki peran strategis dan berada di garda terdepan dalam penanganan usia angkatan kerja.
Pendidikan tinggi vokasi diprogramkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki penguasaan IPTEK, mandiri, terampil dan terlatih sesuai dengan tuntutan dunia industri atau dunia kerja. Hasil pembelajaran tersebut diperlukan sebagai modal dalam menghadapi persaingan regional maupun global. Bahkan, secara khusus juga akan mampu menjawab tantangan yang muncul di era Revolusi Industri 4.0.
"Hasil Survey Indonesia pada Global Talent Competitiveness Index 2017, walaupun fokus pemerintah selama ini dalam pengembangan vokasi dinilai masih kurang memadai, namun hasil survei menunjukkan bahwa indikator Vocational and Technical Skills Indonesia termasuk yang berperingkat paling baik diantara indikator-indikator lainnya. Indonesia menempati Ranking 13 dari 27 di kelompok negara lower-middle income," tambah dia.
Oleh karena itu, pendidikan vokasi di era Revolusi Industri 4.0 telah menjadi kesepakatan bersama, dan selanjutnya menjadi bagian dari kebijakan pemerintah dalam penyiapan platform untuk mempermudah akses ke pasar kerja.
Dengan ditandatanganinya prasasti peresmian, Agus mengharapkan ke depan hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan Poltekesos bisa berjalan dengan baik karena ditargetkan Poltekesos bisa beroperasi pada 2022.
"Tentunya infrastruktur diperhatikan, prodi misalnya diperlukan adanya pembentukan prodi kewirausahaan sosial. Ini penting sekali ketika kami temukan di lapangan tuntutan bagi para pekerja sosial untuk menguasai kewirausahaan sosial untuk bisa membantu masyarakat prasejahtera," katanya.
Selain itu prodi baru yang perlu dibentuk adalah Sosio Psikososial guna memahami psikososial yang ada di masyarakat agar bantuan yang diberikan bisa tercapai sesuai target. Begitu juga dengan laboratorium agar Poltekesos bisa menjadi lebih baik sebagai satu-satunya Poltekesos yang ada di Indonesia.
Kepala Badiklit Pensos Kemensos Harry Z Soeratin mengatakan, perlunya menciptakan mahasiswa-mahasiswa yang handal menghadapi dinamika kehidupan masyarakat dari segi ekonomi dan kehidupan.
"Jadi pembangunan infrastruktur diimbangi supaya harmoni. Psikososial masyarakat perlu, karena untuk pendampingan masyarakat misalnya bangun jalan, kiri kanan ribut nanti gimana. Jadi harmonisasi dikedepankan," katanya.
Baca juga: Mensos sebut panti sosial di luar Pulau Jawa banyak berubah fungsi
Baca juga: Mensos: dana PKH 2019 Rp54 triliun, pada 2020 meningkat lagi
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
Peresmian Poltekesos dilakukan oleh Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita bersama dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Kepala Badiklit Pensos Kemensos Harry Z Soeratin dengan menekan tombol secara bersama di gedung auditorium Poltekesos di Bandung, Selasa.
"Poltekesos Bandung harus mengikuti tren pendidikan dan tren kebutuhan dunia kerja," kata Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita.
Transformasi STKS menjadi politeknik menurut Agus merupakan jawaban pemerintah terhadap tuntutan jaman yang sudah masuk era revolusi industri 4.0.
Lebih lanjut Agus mengatakan, pendidikan tinggi vokasi memiliki peran strategis dan berada di garda terdepan dalam penanganan usia angkatan kerja.
Pendidikan tinggi vokasi diprogramkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki penguasaan IPTEK, mandiri, terampil dan terlatih sesuai dengan tuntutan dunia industri atau dunia kerja. Hasil pembelajaran tersebut diperlukan sebagai modal dalam menghadapi persaingan regional maupun global. Bahkan, secara khusus juga akan mampu menjawab tantangan yang muncul di era Revolusi Industri 4.0.
"Hasil Survey Indonesia pada Global Talent Competitiveness Index 2017, walaupun fokus pemerintah selama ini dalam pengembangan vokasi dinilai masih kurang memadai, namun hasil survei menunjukkan bahwa indikator Vocational and Technical Skills Indonesia termasuk yang berperingkat paling baik diantara indikator-indikator lainnya. Indonesia menempati Ranking 13 dari 27 di kelompok negara lower-middle income," tambah dia.
Oleh karena itu, pendidikan vokasi di era Revolusi Industri 4.0 telah menjadi kesepakatan bersama, dan selanjutnya menjadi bagian dari kebijakan pemerintah dalam penyiapan platform untuk mempermudah akses ke pasar kerja.
Dengan ditandatanganinya prasasti peresmian, Agus mengharapkan ke depan hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan Poltekesos bisa berjalan dengan baik karena ditargetkan Poltekesos bisa beroperasi pada 2022.
"Tentunya infrastruktur diperhatikan, prodi misalnya diperlukan adanya pembentukan prodi kewirausahaan sosial. Ini penting sekali ketika kami temukan di lapangan tuntutan bagi para pekerja sosial untuk menguasai kewirausahaan sosial untuk bisa membantu masyarakat prasejahtera," katanya.
Selain itu prodi baru yang perlu dibentuk adalah Sosio Psikososial guna memahami psikososial yang ada di masyarakat agar bantuan yang diberikan bisa tercapai sesuai target. Begitu juga dengan laboratorium agar Poltekesos bisa menjadi lebih baik sebagai satu-satunya Poltekesos yang ada di Indonesia.
Kepala Badiklit Pensos Kemensos Harry Z Soeratin mengatakan, perlunya menciptakan mahasiswa-mahasiswa yang handal menghadapi dinamika kehidupan masyarakat dari segi ekonomi dan kehidupan.
"Jadi pembangunan infrastruktur diimbangi supaya harmoni. Psikososial masyarakat perlu, karena untuk pendampingan masyarakat misalnya bangun jalan, kiri kanan ribut nanti gimana. Jadi harmonisasi dikedepankan," katanya.
Baca juga: Mensos sebut panti sosial di luar Pulau Jawa banyak berubah fungsi
Baca juga: Mensos: dana PKH 2019 Rp54 triliun, pada 2020 meningkat lagi
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019