Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil menginstruksikan para bupati dan wali kota di wilayahnya mengantisipasi dampak kekeringan selama musim kemarau.
"Saya sudah koordinasikan para bupati dan wali kota untuk mengantisipasi masalah kekeringan," katanya seusai melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Pusat Statistik Jawa Barat Dody Herlando di Gedung Negara Pakuan, Bandung, Rabu.
Gubernur sudah berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota untuk memastikan keamanan suplai air bersih bagi warga selama musim kemarau.
"Dulu saya lakukan saat saya menjadi Wali Kota Bandung, meminta PDAM menyediakan truk tangki air untuk masyarakat. Saya kira itu harus dilakukan juga untuk sifatnya air bersih yang dikonsumsi," kata dia.
Guna memastikan kebutuhan irigasi di setiap kabupaten/kota terpenuhi, Gubernur meminta para bupati wali kota melakukan penyesuaian untuk mengefisienkan penggunaan air.
"Sehingga persawahan bisa mendapatkan air meski tak semaksimal dulu, jangan sampai habis sama sekali," kata dia.
Pemerintah Provinsi, lanjut dia, juga telah berkoordinasi dengan pengelola bendungan dan irigasi agar pengairan lahan pertanian tidak begitu terganggu pada musim kemarau tahun ini.
"Kami juga sudah memantau kondisi di sejumlah waduk seperti Cirata dan Jatiluhur di Kabupaten Purwakarta," kata dia.
Namun, ia menjelaskan, kalau dampak musim kemarau sampai mencapai titik ekstrem, pemerintah provinsi akan mengusulkan ke pemerintah pusat agar melakukan rekayasa iklim guna mengatasi masalah kekeringan.
"Mungkin usulan saya ke pemerintah pusat kalau sudah ekstrem apakah ada rekayasa iklim (seperti) yang dulu juga dilakukan untuk meningkatkan jumlah intensitas air hujan," kata dia.
Data Dinas Tanaman Pangan dan Holtikura Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa hingga 28 Juni 2019 dari 573.842 hektare lahan pertanian di Jawa Barat, ada 52.983 hektare yang terancam kekeringan dan 82 hektare lahan yang puso pada musim kemarau tahun ini.
"Secara umum, daerah yang mengalami kekeringan adalah areal sawah dengan kondisi irigasi yang rusak," kata Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Jawa Barat Hendi Jatnika.
Baca juga: Seribuan hektare lahan sawah di Cianjur terancam gagal panen
Baca juga: Lahan pertanian di Tasikmalaya terancam gagal panen akibat kekeringan
Baca juga: BPBD Bekasi siapkan solusi berkesinambungan hadapi dampak kekeringan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
"Saya sudah koordinasikan para bupati dan wali kota untuk mengantisipasi masalah kekeringan," katanya seusai melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Pusat Statistik Jawa Barat Dody Herlando di Gedung Negara Pakuan, Bandung, Rabu.
Gubernur sudah berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota untuk memastikan keamanan suplai air bersih bagi warga selama musim kemarau.
"Dulu saya lakukan saat saya menjadi Wali Kota Bandung, meminta PDAM menyediakan truk tangki air untuk masyarakat. Saya kira itu harus dilakukan juga untuk sifatnya air bersih yang dikonsumsi," kata dia.
Guna memastikan kebutuhan irigasi di setiap kabupaten/kota terpenuhi, Gubernur meminta para bupati wali kota melakukan penyesuaian untuk mengefisienkan penggunaan air.
"Sehingga persawahan bisa mendapatkan air meski tak semaksimal dulu, jangan sampai habis sama sekali," kata dia.
Pemerintah Provinsi, lanjut dia, juga telah berkoordinasi dengan pengelola bendungan dan irigasi agar pengairan lahan pertanian tidak begitu terganggu pada musim kemarau tahun ini.
"Kami juga sudah memantau kondisi di sejumlah waduk seperti Cirata dan Jatiluhur di Kabupaten Purwakarta," kata dia.
Namun, ia menjelaskan, kalau dampak musim kemarau sampai mencapai titik ekstrem, pemerintah provinsi akan mengusulkan ke pemerintah pusat agar melakukan rekayasa iklim guna mengatasi masalah kekeringan.
"Mungkin usulan saya ke pemerintah pusat kalau sudah ekstrem apakah ada rekayasa iklim (seperti) yang dulu juga dilakukan untuk meningkatkan jumlah intensitas air hujan," kata dia.
Data Dinas Tanaman Pangan dan Holtikura Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa hingga 28 Juni 2019 dari 573.842 hektare lahan pertanian di Jawa Barat, ada 52.983 hektare yang terancam kekeringan dan 82 hektare lahan yang puso pada musim kemarau tahun ini.
"Secara umum, daerah yang mengalami kekeringan adalah areal sawah dengan kondisi irigasi yang rusak," kata Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Jawa Barat Hendi Jatnika.
Baca juga: Seribuan hektare lahan sawah di Cianjur terancam gagal panen
Baca juga: Lahan pertanian di Tasikmalaya terancam gagal panen akibat kekeringan
Baca juga: BPBD Bekasi siapkan solusi berkesinambungan hadapi dampak kekeringan
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019