AIPI: Negara tidak boleh kalah melawan preman

AIPI: Negara tidak boleh kalah melawan preman

Marianus Kleden. (ANTARA FOTO)

Kupang (ANTARA) - Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Cabang Nusa Tenggara Timur Dr. Acry Deodatus, MA mengatakan, negara tidak boleh kalah dengan preman yang ingin mengganggu keamanan nasional.

"Negara harus bertindak tegas untuk ketenteraman bangsa ini. Masa negara kalah dengan preman," kata Acry Deodatus kepada Antara di Kupang, Rabu terkait situasi Jakarta saat ini.

Menurut dia, aksi massa yang memprotes hasil Pilpres 2019 menunjukkan bahwa rakyat bangsa ini masih jauh dari kematangan berdemokrasi.

Padahal salah satu prinsip yang dianut dalam berdemokrasi yang baik adalah kebebasan bersaing. Kebebasan ini tidak menjamin bahwa mesti ada yang kalah dan ada yang menang.

"Kalau tidak ada yang mau mengalah, maka akhirnya masyarakat yang bingung sendiri," katanya.

Karena itu, kandidat pemimpin yang ada jangan berasal dari "orang gila". Gila hormat, gila jabatan, gila harta kekayaan dan gila lainnya, yang pada akhirnya masyarakat yang tidak mengerti menjadi korban, katanya.

Secara terpisah, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Dr. Marianus Kleden menyebutkan situasi Jakarta sebagai teknik 'post truth'.

"Inilah yang disebut teknik 'post truth'. Kebenaran tidak diverifikasi dengan mengecek fakta dan data empirik, melainkan dengan mengajuk dan mengobok-obok emosi," katanya.

Ibarat daun pepaya yang rasanya pahit, tetapi kalau ada seribu orang mengatakan manis, sementara hanya 10 orang mengatakan pahit, maka publik akan menerima dan percaya bahwa daun pepaya manis rasanya.

Kondisi yang sama juga terjadi dengan hasil pemilu serentak 2019 dan kondisi negara saat ini.

"Kalau semakin banyak orang mengatakan Jokowi korup, curang dalam pemilu, berkomplot dengan orang asing, Kristen, Cina, Komunis, massa akan percaya dan menerimanya sebagai hal yang benar," katanya.
Pewarta : Bernadus Tokan
Editor: Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA 2019