Wapres JK harap NU dorong perekonomian masyarakat

Wapres JK harap NU dorong perekonomian masyarakat

Wakil Presiden Jusuf Kalla menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al Azhar Citangkolo, Banjar Patroman, Jawa Barat, Jumat (1/3/2019). (Biro Pers Setwapres)

Banjar Patroman (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama dapat mendorong peningkatan kegiatan perdagangan di masyarakat sehingga dapat memperbaiki kehidupan ekonomi.

JK mengatakan salah satu kelemahan bangsa Indonesia adalah terkait penguasaan ekonomi oleh masyarakat secara mayoritas.

“Karena itulah maka gerakan dari organisasi NU dan semua yang ada di sini, persis yang ada di Jabar ini, tentu harus mendorong bagaimana masyarakat menjadi bersemangat untuk melaksanakan yang telah dilaksanakan Rasulullah, perdagangan,” kata Wapres JK saat menutup Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al Azhar Citangkolo, Banjar Patroman, Jawa Barat, Jumat.

Perekonomian menjadi salah satu isu yang dibahas dalam Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Banjar Patroman. Hasil rekomendasi Munas Alim Ulama tersebut menyatakan bahwa bisnis berbasis “multilevel marketing” atau MLM tidak diperkenankan dilakukan umat Islam karena prinsipnya haram.

Ketua Pengurus Besar NU Said Aqil Siroj di Banjar Patroman, Jumat, mengatakan bisnis MLM sama halnya dengan “money game” yang mengandung unsur manipulasi dan tidak transparan.

“Ada pihak yang dirugikan, mengandung kezaliman dan syaratnya menyalahi prinsip akad Islam, serta transaksinya berupa bonus bukan uang. Tapi kalau memenuhi syarat yang normatif, yaitu transparan, mendapatkan bonus selain barang, maka itu baru dihalalkan,” kata Said Aqil.

Rekomendasi terkait usaha, yang juga didorong NU, adalah perlunya penyusunan tata cara dan mekanisme pendirian badan usaha mengatasnamakan NU.

Mekanisme itu penting karena akhir-akhir ini ditemukan banyak elemen NU berinisiatif membuat badan usaha mengatasnamakan NU namun berpotensi konflik karena tidak ada tata cara yang baku.

Pewarta : Fransiska Ninditya
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019