Menlu: Indonesia mitra demokrasi, pembangunan, keadilan sosial

Menlu: Indonesia mitra demokrasi, pembangunan, keadilan sosial

Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi pada pertemuan Tingkat Tinggi Sidang Dewan HAM PBB Sesi ke-40 di Markas PBB di Jenewa, Swiss (26/2/2019). (Kemenlu RI)

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi pada pertemuan Tingkat Tinggi Sidang Dewan HAM PBB Sesi Ke-40 menyampaikan komitmen Indonesia sebagai mitra terpercaya bagi demokrasi, pembangunan, dan keadilan sosial.

Hal itu disampaikan dalam keterangan tertulis dari Kementerian Luar Negeri yang diterima di Jakarta, Rabu.

"Indonesia adalah mitra terpercaya bagi demokrasi, pembangunan, dan keadilan sosial," ujar Menlu Retno saat menyampaikan pernyataan Indonesia sekaligus meluncurkan pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022 di Markas PBB di Jenewa, Swiss.

Dalam pernyataannya, Menlu RI menyampaikan bahwa situasi HAM dunia saat ini menghadapi tantangan besar. Berbagai konflik dan ketidakstabilan telah meningkatkan aksi pelanggaran HAM.

Menlu Retno juga menyoroti bahwa kepentingan politik sesaat di berbagai pelosok dunia telah mengurangi nilai-nilai toleransi, rasa hormat, dan inklusivitas di masyarakat, yang merupakan nilai-nilai penting HAM.

Untuk itu, menurut Menlu RI, dalam menghadapi situasi HAM dunia seperti saat ini, tidak ada pilihan, selain semua negara berkontribusi untuk membuat situasi HAM global lebih baik.

Terkait hal itu, Indonesia pun mencalonkan diri untuk menjadi anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022, yang pemilihannya akan dilakukan pada November 2019.

"Sebagai salah satu negara yang menjadi anggota pendiri (founding member) Dewan HAM PBB, Indonesia akan aktif berkontribusi memajukan HAM, memberikan semangat baru, sinergi, dan energi dalam pemajuan HAM global," tutur Menlu Retno.

Menlu RI juga menegaskan tidak ada negara yang tidak memiliki catatan HAM. Namun demikian, hal itu tidak boleh menjadi halangan untuk terus memajukan HAM. Oleh karena itu, Menlu RI menyampaikan komitmen tinggi dan berbagai langkah Indonesia untuk terus memajukan perlindungan HAM di tingkat nasional.

Di sela-sela Sesi Ke-40 Sidang Dewan HAM, Menlu RI juga melakukan serangkaian pertemuan bilateral dalam rangka memperoleh dukungan pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022.

Menlu Retno melakukan pertemuan bilateral, antara lain dengan Deputi Perdana Menteri Equatorial Guinea, serta Menlu Australia, Georgia, Czech Republic, Norwegia, Myanmar, Polandia, Islandia, Azerbaijan, Maladewa, Belgia dan Swedia. Menlu RI juga bertemu dengan, Menteri Pembangunan Irlandia, dan Deputi Menlu Makedonia Utara.

Indonesia merupakan salah satu anggota pendiri Dewan HAM PBB, dan sebelumnya telah empat kali menjadi anggota Dewan HAM untuk periode 2006-2007, 2007-2010, 2012-2014 dan 2015-2017.

Dewan HAM memiliki 47 anggota yang dipilih oleh Majelis Umum PBB dan bersidang sedikitnya tiga kali dalam setahun. Terdapat lima kandidat dari kelompok Asia Pasifik, yaitu Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Marshall Island dan Iran, yang akan memperebutkan empat kursi.

Baca juga: Menlu kampanyekan pencalonan Indonesia di Sidang Dewan HAM PBB

Baca juga: Menlu melihat Indonesia punya modal besar jadi anggota Dewan HAM PBB
Pewarta : Yuni Arisandy Sinaga
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019