"Korban bom memang berhak mendapatkan kartu jaminan kesehatan seperti halnya masyarakat lain," katanya saat ditemui di Tabanan, Bali, Kamis.
Namun, pihaknya meminta kepada Kementerian Sosoal dan BPJS mendata masyarakat korban bom, sehingga bisa mendapatkan jaminan kesehatan nasional dan mendapat tanggungan dari pemerintah.
"Barangkali ada beberapa warga korban bom yang belum mendapatkan JKN, sehingga tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Segera dalam waktu dekat, semua akan mendapatkan JKN," katanya.
Menurut dia, masalah luka bakar korban yang selamat akibat tragedi bom tersebut akan mendapatkan jaminan kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah.
Sebelunya, korban tragedi bom Bali yang mengalami luka bakar hampir 70 persen bagian tubuhnya telah mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) pada tahun 2017 dari Presiden Joko Widodo.
Namun, dalam realisasinya, korban mencoba ke rumah sakit tetapi ditolak dengan alasan suntik keloid masuk dalam kategori kecantikan atau tidak mendapat tanggungan KIS.
Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2018
