Anggota DPR minta Presiden batalkan TWK calon ASN KPK

Anggota DPR minta Presiden batalkan TWK calon ASN KPK

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Al Muzzammil. ANTARA FOTO/Rosa Panggabean/ss/Spt/pri.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Fraksi PKS DPR RI Al Muzzammil Yusuf meminta Presiden Joko Widodo menggunakan kewenangannya untuk membatalkan hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) calon aparatur sipil negara (ASN) KPK.

"Presiden Jokowi harus menggunakan kewenangannya untuk membatalkan TWK yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terhadap calon ASN KPK maupun seluruh ASN di berbagai institusi," kata Al Muzzamil saat interupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Senin.

Ia juga meminta Presiden membentuk tim TWK dari tokoh-tokoh lintas agama, akademisi, hingga pakar yang tidak antiagama dalam menyusun berbagai pertanyaan dalam tes tersebut. Hal itu agar berbagai pertanyaan dalam TWK sesuai dengan Pancasila dan konstitusi negara.

"Saya juga meminta DPR memanggil BKN untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya dalam seleksi calon ASN KPK," ujarnya.

Politikus PKS itu mengatakan bahwa TWK calon ASN KPK menarik perhatian publik karena ada beberapa pertanyaan dalam tes tersebut yang sangat sensitif, bahkan menyangkut keyakinan beragama seseorang.

Baca juga: Dewas masih proses laporan pegawai terhadap lima pimpinan KPK

Al Muzzammil mencontohkan beberapa pertanyaan tersebut, seperti seorang muslimah calon ASN KPK diberikan pertanyaan apakah siap melepaskan kerudung atau jilbab demi bangsa dan negara.

"Perempuan tersebut menjawab akan tetap memakai kerudung, lalu penguji TWK mengatakan muslimah tersebut egois karena tidak berani berkorban bagi bangsa dan negara," katanya.

Contoh kedua, lanjut dia, seorang peserta TWK ditanyakan untuk memilih salah satu, Pancasila atau Alquran dan tidak dibolehkan memilih keduanya.

Ia menilai hal-hal tersebut telah mengabaikan sikap negarawan para pendiri bangsa yang arif dan bijaksana, yaitu menyandingkan sila pertama Pancasila (Ketuhanan yang Maha Esa) dengan sila ketiga (Persatuan Indonesia).

Menurut dia, sikap BKN yang membuat pertanyaan dalam TWK tersebut tidak melihat amanat UUD NRI Tahun 1945 Pasal 29 ayat (1) dan (2).

"UUD NRI Tahun 1945 Pasal 29 ayat (1) dan (2) berbunyi negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing," ujarnya.

Baca juga: Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju diberhentikan tidak hormat

Pewarta : Imam Budilaksono
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2021