Dia mengatakan, berkas pemekaran Kabupaten Sukabumi sudah berada di tangan Menteri Dalam Negeri.
"Kami yakin pemekaran Kabupaten Sukabumi akan direalisasikan oleh Mendagri," kata Suwanda.
Dia mengatakan, sekarang tergantung pada bagaimana Bupati Sukabumi melobi pemerintah pusat khususnya Departemen Dalam Negeri agar berkas pemekaran tersebut langsung ditandatangani Mendagri. DPRD sendiri akan melobi DPR RI agar proses pemekaran mulus.
Sebaliknya, Ketua Parliament Watch Indonesia (PWI) Sukabumi Sahat Nainggolan menilai pemekaran Kabupaten Sukabumi harus dikaji ulang, karena dari pantauannya, di beberapa daerah yang sudah dimekarkan, kesejahteraan masyarakat malah makin menurun.
"Kami khawatir setelah adanya pemekaran, daerah yang dimekarkan dari Kabupaten Sukabumi bukannya tambah sejahtera tetapi tambah sengsara," tuturnya.
Ia menegaskan, apabila pemekaran dipaksakan, akan menjadi daerah yang tidak berkembang karena harus memulasi dari awal dalam menentukan pembangunan dan harus menghitung ulang anggaran yang harus dikeluarkan. (*)
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2009
