Penangkapan tersebut merupakan salah satu aksi penumpasan terbesar yang pernah dilakukan India selama bertahun-tahun.
Sejak Minggu, pemerintah telah mematikan jaringan seluler, internet dan melarang pertemuan publik di kota terbesar Srinagar setelah mencabut hak mayoritas wilayah Muslim untuk membuat undang-undang sendiri dan mencabut larangan yang sudah berlangsung puluhan tahun terhadap orang asing untuk membeli properti di wilayah itu.
Kelompok penguasa yang dipimpin nasionalis Hindu Perdana Menteri Narendra Modi, yang telah lama berkampanye untuk mengakhiri status khusus Kashmir, berharap langkah besar tersebut akan memperkuat cengkeramannya atas wilayah itu, tempat pemberontakan bersenjata berkecamuk sejak 1989.
Langkah itu juga meningkatkan ketegangan dengan Pakistan, yang mengklaim Kashmir sebagai bagian dari wilayahnya dan telah berjanji untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Kashmir.
Pakistan juga mengancam akan mengusir duta besar India dan menangguhkan perdagangan bilateral dengan negara tetangganya itu.
Ribuan polisi paramiliter telah dikerahkan di Srinagar, sekolah-sekolah ditutup sementara sejumlah jalan serta daerah permukiman dibarikade.
Meski demikian, protes secara sporadis tetap saja terjadi, kata dua polisi yang tidak bersedia namanya diungkapkan karena keadaan yang sensitif.
Salah satu dari polisi tersebut mengatakan bahwa telah terjadi pelemparan batu di setidaknya 30 tempat di Srinagar sejak Selasa (6/8) malam. Akibatnya, sebanyak 13 orang dirawat di rumah sakit pemerintah akibat cedera.
Pada Rabu malam, markas lama Srinagar dikunci dan polisi antihuru-hara ditempatkan di titik-titik setiap beberapa meter. Pos pemeriksaan kawat berduri dipasang di setiap beberapa ratus meter.
Di dekat Masjid Jama, yang lama menjadi pusat protes di Srinagar, terjadi lemparan batu di setidaknya tiga lokasi.
Seorang saksi mengatakan bahwa ada juga pelemparan batu di daerah Bemina di barat laut Srinagar. Di daerah itu, beberapa jalan terhalang oleh tiang dan batu besar.
"Banyak orang yang marah," kata salah satu petugas polisi.
Warga Kashmir menilai keputusan Modi menarik status khusus sebagai pelanggaran dan akan menyebabkan wilayah mereka dibanjiri orang-orang dari seluruh India, yang akhirnya bisa mengubah demografi wilayah tersebut.
Sejauh ini, 300 pemimpin politik, yang banyak berkampanye untuk pemisahan diri Kashmir dari India, telah ditahan, kata seorang perwira polisi.
Dua pemimpin daerah dari Konferensi Nasional, partai utama regional, juga mengatakan bahwa setidaknya 100 politisi, termasuk mantan menteri negara dan legislator, telah ditahan.
Dua mantan menteri utama negara termasuk di antara mereka yang ditahan.
Mirwaiz Omar Farooq, ketua Konferensi Hurriyat, kelompok payung separatis tanpa kekerasan, juga ditangkap pada Selasa selama beberapa jam, tetapi kemudian menjalani tahanan rumah.
Sumber: Reuters
Baca juga: Pakistan akan turunkan tingkat hubungan diplomatik dengan India
Baca juga: Indonesia amati peningkatan ketegangan di wilayah Kashmir
Baca juga: PM Pakistan berencana bawa isu Kashmir ke DK PBB
Penerjemah: Atman Ahdiat
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2019
