DPRD Provinsi Jawa Barat meminta kabupaten/kota di Jawa Barat agar lebih selektif dalam mengeluarkan perizinan dengan mengacu kepada perijinan yang dapat memicu potensi investasi disemua sektor, terutama perizinan yang tidak berfokus pada sektor investasi tertentu saja.
Koordinator Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Irfan Suryanagara mengatakan, alih fungsi kewenangan akibat aturan yang berubah dibidang perijinan justru dapat melemahkan potensi investasi.
Dia mengatakan agar pelayanan perijinan tetap terjadi walaupun sudah dikelola provinsi, kabupaten kota harus dapat bersinergi dan memonitor potensi investasi dari para investor.
"Misalnya, izin tambang perijinan di provinsi dan izin yang nilainya besar. Jangan sampai masyarakat datang ke kabupaten/kota untuk berinvestasi tetapi tidak menemukan kewenangannya, sehingga mengakibatkan tidak terlayani dengan maksimal," ujar Irfan saat melakukan kunjungan kerja ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cirebon, kemarin.
Irfan yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat itu mencontohkan di wilayah Cirebon yang hingga kini masih belum maksimal dalam pengelolaan bidang perizinan dan penanaman modal Iantaran keterbatasan pemetaan dan ego sektoral terhadap sektor perindustrian.
Padahal, di wilayah Cirebon banyak potensi baik alam maupun potensi Iainnya untuk dikembangan secara optimal.
"Saya mengingatkan Cirebon jangan sampai terninabobokan dengan industri dan Iain Iainnya. Ada potensi wisata, wisata religi, bahari, pegunungan harusnya dioptimalkan karena hanya sektor pariwisata lah yang memungkinkan untuk menarik investasi yang mengetahui detailnya kan wilayah kabupaten kota," kata Irfan.
Dewan dalam hal ini, Ianjut dia, akan terus mendorong serta membantu untuk memetakan dimana kawasan yang dapat berpotensi untuk investasi.
Ini artinya bagaimana untuk mengembangkan wisata bahari, membesarkan wisata batik khas Cirebon dan tidak terkecuali bagaimana juga mengembangkan kawasan religi yang juga akan memicu pertumbuhan ekonomi dimasyarakat sekitar.
"Yang jelas, bagaimana calon investor dapat menginvestasikan di wilayah Cirebon," katanya.
Cirebon bagaikan mutiara yang dirumpun namun belum terekspos dan bagaimana jika BIJB dan Pelabuhan sudah terealisasi dan akan memicu pertumbuhan ekonomi yang berpotensi besar.
Bahkan sempat diusulkan untuk pemerintahan provinsi di alihkan ke wilayah Cirebon dan bagaimana juga saat ini sektor pendukung Iainnya sudah bermunculan, seperti properti akses jalan tol dan sebagainya.
Sementara itu, Kabid P3N DPMPTSP Kabupaten Cirebon, Sudjono mengatakan, potensi investasi dikawasan Jabodetabek diperkirakan mulai tertarik ke kawasan Cirebon.
Hal itu disinyalir adanya kejenuhan dari para investor yang sudah kewalahan dari sektor tuntutan upah minimum regional. Kawasan Jabodetabek merupakan kawasan sektor industri yang sangat padat.
Baca juga: Ini makna Hari Otonomi Daerah menurut DPRD Jabar
Baca juga: DPRD Jabar dorong pembangunan lima embung di Tasikmalaya
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
Koordinator Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Irfan Suryanagara mengatakan, alih fungsi kewenangan akibat aturan yang berubah dibidang perijinan justru dapat melemahkan potensi investasi.
Dia mengatakan agar pelayanan perijinan tetap terjadi walaupun sudah dikelola provinsi, kabupaten kota harus dapat bersinergi dan memonitor potensi investasi dari para investor.
"Misalnya, izin tambang perijinan di provinsi dan izin yang nilainya besar. Jangan sampai masyarakat datang ke kabupaten/kota untuk berinvestasi tetapi tidak menemukan kewenangannya, sehingga mengakibatkan tidak terlayani dengan maksimal," ujar Irfan saat melakukan kunjungan kerja ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cirebon, kemarin.
Irfan yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat itu mencontohkan di wilayah Cirebon yang hingga kini masih belum maksimal dalam pengelolaan bidang perizinan dan penanaman modal Iantaran keterbatasan pemetaan dan ego sektoral terhadap sektor perindustrian.
Padahal, di wilayah Cirebon banyak potensi baik alam maupun potensi Iainnya untuk dikembangan secara optimal.
"Saya mengingatkan Cirebon jangan sampai terninabobokan dengan industri dan Iain Iainnya. Ada potensi wisata, wisata religi, bahari, pegunungan harusnya dioptimalkan karena hanya sektor pariwisata lah yang memungkinkan untuk menarik investasi yang mengetahui detailnya kan wilayah kabupaten kota," kata Irfan.
Dewan dalam hal ini, Ianjut dia, akan terus mendorong serta membantu untuk memetakan dimana kawasan yang dapat berpotensi untuk investasi.
Ini artinya bagaimana untuk mengembangkan wisata bahari, membesarkan wisata batik khas Cirebon dan tidak terkecuali bagaimana juga mengembangkan kawasan religi yang juga akan memicu pertumbuhan ekonomi dimasyarakat sekitar.
"Yang jelas, bagaimana calon investor dapat menginvestasikan di wilayah Cirebon," katanya.
Cirebon bagaikan mutiara yang dirumpun namun belum terekspos dan bagaimana jika BIJB dan Pelabuhan sudah terealisasi dan akan memicu pertumbuhan ekonomi yang berpotensi besar.
Bahkan sempat diusulkan untuk pemerintahan provinsi di alihkan ke wilayah Cirebon dan bagaimana juga saat ini sektor pendukung Iainnya sudah bermunculan, seperti properti akses jalan tol dan sebagainya.
Sementara itu, Kabid P3N DPMPTSP Kabupaten Cirebon, Sudjono mengatakan, potensi investasi dikawasan Jabodetabek diperkirakan mulai tertarik ke kawasan Cirebon.
Hal itu disinyalir adanya kejenuhan dari para investor yang sudah kewalahan dari sektor tuntutan upah minimum regional. Kawasan Jabodetabek merupakan kawasan sektor industri yang sangat padat.
Baca juga: Ini makna Hari Otonomi Daerah menurut DPRD Jabar
Baca juga: DPRD Jabar dorong pembangunan lima embung di Tasikmalaya
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019