Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil atau Emil melaporkan Pemilihan Presiden dan Legislatif 2019 yang berlangsung Rabu (17/4) di Jawa Barat berlangsung aman, lancar, dan kondusif kepada jajaran Kementerian Dalam Negeri.
"Alhamdulillah kemarin melalui fasilitas konferensi video atau video conference di Gedung Sate, saya sudah melaporkan kepada Kemendagri. Memang ada sedikit permasalahan seperti ada TPS yang kekurangan surat suara, tapi petugas setempat langsung barupaya mengambil dari TPS lain untuk menambal TPS yang kekurangan," ujar Gubernur Emil, di Bandung, Jumat.
Dia mengatakan jendala lain yakni ada sejumlah TPS yang kesulitan menyimpan logistik pemilu seperti kotak suara karena jumlahnya banyak yakni lima kotak.
"Sehingga saya bersama Kapolda Jawa Barat mengambil keputusan yaitu dahulukan penyimpanan kotak pilpres di kecamatan," kata Emil.
Emil juga melaporkan potensi kerawanan cuaca saat pencoblosan dan penghitungan suara yang semula dikhawatirkan ternyata tidak seperti yang dibayangkan.
"Hingga saat ini belum ada laporan terkait gangguan cuaca," kata Emil.
Selain evaluasi penyelenggaraan pemilu, Emil juga memberi masukan ke Kemendagri yang bersifat administrasi hal ini terkait dengan keluhan mahasiswa yang merantau tidak bisa menggunakan hak pilihnya akibat tidak punya form A5 atau surat pindah dari tempat asal.
Menurut gubernur, para mahasiswa rantau ini tidak sempat atau tidak punya ongkos untuk pulang kampung sehingga dihadapkan pada situasi serbasulit.
Emil berharap kepada Kemendagri agar hadir peraturan yang membuat masyarakat bisa mencoblos di mana saja dengan bekal e-KTP.
Sementara terkait partisipasi masyarakat, Emil melaporkan terjadi peningkatan di Jawa Barat. Pada Pilpres 2014 angka partisipasi ada di angka 70 persen. Tapi pada Pemilu 2019 partisipasi masyarakat di atas 75 persen.
“Artinya partisipasi masyarakat sudah sangat tinggi,” sebut Emil.
Hal ini, lanjut dia, kemungkinan disebabkan pilpres dibarengi dengan pileg sehingga banyak caleg yang rajin berpromosi, sosialisasi, serta menarik masyarakat agar turut di pesta demokrasi ini.
"Saya pernah ke Amerika, di sana partisipasi 30 persen sudah bangga. Di sini 70 persen mereka terheran- heran," katanya.
Masukan lainnya gubernur memohon agar biaya saksi bisa ditanggung pemerintah pusat sebab akan terlalu mahal biaya politiknya jika ongkos saksi ditanggung masing-masing parpol.
“Biaya saksi dikalikan jumlah TPS, dikalikan per kota/kabupaten, per provinsi seindonesia. Berapa besar jumlah uang hanya untuk saksi?” katanya.
Baca juga: Gubernur Jabar: Sudahi perbedaan setelah pemilu
Baca juga: Di TPS Ridwan Kamil, pasangan Jokowi-KH Ma'ruf Amin unggul
Baca juga: Ridwan Kamil ajak warga manfaatkan diskon terkait Pemilu
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
"Alhamdulillah kemarin melalui fasilitas konferensi video atau video conference di Gedung Sate, saya sudah melaporkan kepada Kemendagri. Memang ada sedikit permasalahan seperti ada TPS yang kekurangan surat suara, tapi petugas setempat langsung barupaya mengambil dari TPS lain untuk menambal TPS yang kekurangan," ujar Gubernur Emil, di Bandung, Jumat.
Dia mengatakan jendala lain yakni ada sejumlah TPS yang kesulitan menyimpan logistik pemilu seperti kotak suara karena jumlahnya banyak yakni lima kotak.
"Sehingga saya bersama Kapolda Jawa Barat mengambil keputusan yaitu dahulukan penyimpanan kotak pilpres di kecamatan," kata Emil.
Emil juga melaporkan potensi kerawanan cuaca saat pencoblosan dan penghitungan suara yang semula dikhawatirkan ternyata tidak seperti yang dibayangkan.
"Hingga saat ini belum ada laporan terkait gangguan cuaca," kata Emil.
Selain evaluasi penyelenggaraan pemilu, Emil juga memberi masukan ke Kemendagri yang bersifat administrasi hal ini terkait dengan keluhan mahasiswa yang merantau tidak bisa menggunakan hak pilihnya akibat tidak punya form A5 atau surat pindah dari tempat asal.
Menurut gubernur, para mahasiswa rantau ini tidak sempat atau tidak punya ongkos untuk pulang kampung sehingga dihadapkan pada situasi serbasulit.
Emil berharap kepada Kemendagri agar hadir peraturan yang membuat masyarakat bisa mencoblos di mana saja dengan bekal e-KTP.
Sementara terkait partisipasi masyarakat, Emil melaporkan terjadi peningkatan di Jawa Barat. Pada Pilpres 2014 angka partisipasi ada di angka 70 persen. Tapi pada Pemilu 2019 partisipasi masyarakat di atas 75 persen.
“Artinya partisipasi masyarakat sudah sangat tinggi,” sebut Emil.
Hal ini, lanjut dia, kemungkinan disebabkan pilpres dibarengi dengan pileg sehingga banyak caleg yang rajin berpromosi, sosialisasi, serta menarik masyarakat agar turut di pesta demokrasi ini.
"Saya pernah ke Amerika, di sana partisipasi 30 persen sudah bangga. Di sini 70 persen mereka terheran- heran," katanya.
Masukan lainnya gubernur memohon agar biaya saksi bisa ditanggung pemerintah pusat sebab akan terlalu mahal biaya politiknya jika ongkos saksi ditanggung masing-masing parpol.
“Biaya saksi dikalikan jumlah TPS, dikalikan per kota/kabupaten, per provinsi seindonesia. Berapa besar jumlah uang hanya untuk saksi?” katanya.
Baca juga: Gubernur Jabar: Sudahi perbedaan setelah pemilu
Baca juga: Di TPS Ridwan Kamil, pasangan Jokowi-KH Ma'ruf Amin unggul
Baca juga: Ridwan Kamil ajak warga manfaatkan diskon terkait Pemilu
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019