Bandung (Antaranews Jabar) - Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan Wakil Bupati Cianjur Herman Suherman akan diproses untuk menjadi Plt Bupati Cianjur setelah operasi tangkap tangan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar oleh KPK pada Rabu (12/12).
"Jadi saat bupati berhalangan maka wakil Bupati Cianjur yakni Pak Herman Suherman secara otomatis akan jadi Plt Bupati Cianjur" kata Sekda Jawa Barat Iwa Karniwa, di Bandung, Kamis.
Menurut Iwa, supaya roda pemerintahan di Kabupaten Cianjur tetap berjalan pasca OTT bupatinya oleh KPK, maka Wakil Bupati Herman Suherman sesuai aturan akan menjadi Plt.
Ia mengatakan hal ini sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dimana sesuai mekanisme, terlebih kepala daerah tengah mengalami proses hukum maka jabatan Bupati dijalankan Wakil Bupati.
"Jadi ini bersifat otomatis sesuai aturan. Proses penunjukan Herman sebagai Plt sendiri secara resmi akan ditetapkan dalam surat resmi dari Menteri Dalam Negeri yang akan diberikan pada Gubernur Jabar," kata dia.
Untuk selanjutnya, lanjut Iwa, SK akan diserahkan langsung pada Plt bersangkutan dan saat ini pihaknya masih menunggu keputusan tersebut.
Lebih lanjut ia mengatakan pihaknya mengaku sangat prihatin terulangnya kejadian tangkap tangan kepala daerah di Jabar oleh KPK.
Iwa berharap tertangkapnya Bupati Cirebon Sunjaya menjadi kasus terakhir OTT oleh KPK.
"Tentunya harapan kami sih terakhir, ternyata terjadi di Kabupaten Cianjur, kejadian tersebut menjadi pelajaran pahit dan juga menjadi penyadaran bagi aparat pemerintah di Jabar," kata dia.
Baca juga: Ini kronologi OTT kasus Bupati Cianjur menurut KPK
Baca juga: KPK imbau kakak ipar Bupati Cianjur serahkan diri
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018
"Jadi saat bupati berhalangan maka wakil Bupati Cianjur yakni Pak Herman Suherman secara otomatis akan jadi Plt Bupati Cianjur" kata Sekda Jawa Barat Iwa Karniwa, di Bandung, Kamis.
Menurut Iwa, supaya roda pemerintahan di Kabupaten Cianjur tetap berjalan pasca OTT bupatinya oleh KPK, maka Wakil Bupati Herman Suherman sesuai aturan akan menjadi Plt.
Ia mengatakan hal ini sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dimana sesuai mekanisme, terlebih kepala daerah tengah mengalami proses hukum maka jabatan Bupati dijalankan Wakil Bupati.
"Jadi ini bersifat otomatis sesuai aturan. Proses penunjukan Herman sebagai Plt sendiri secara resmi akan ditetapkan dalam surat resmi dari Menteri Dalam Negeri yang akan diberikan pada Gubernur Jabar," kata dia.
Untuk selanjutnya, lanjut Iwa, SK akan diserahkan langsung pada Plt bersangkutan dan saat ini pihaknya masih menunggu keputusan tersebut.
Lebih lanjut ia mengatakan pihaknya mengaku sangat prihatin terulangnya kejadian tangkap tangan kepala daerah di Jabar oleh KPK.
Iwa berharap tertangkapnya Bupati Cirebon Sunjaya menjadi kasus terakhir OTT oleh KPK.
"Tentunya harapan kami sih terakhir, ternyata terjadi di Kabupaten Cianjur, kejadian tersebut menjadi pelajaran pahit dan juga menjadi penyadaran bagi aparat pemerintah di Jabar," kata dia.
Baca juga: Ini kronologi OTT kasus Bupati Cianjur menurut KPK
Baca juga: KPK imbau kakak ipar Bupati Cianjur serahkan diri
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018