Bandung (Antaranews Jabar) - Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir, akan mempertimbangkan secara komprehensif pemilihan rektor Universitas Padjadjaran yang menuai pro-kontra.
"Pemilihan rektor harus kita evaluasi dulu, sebelum kita melakukan proses pemilihan. Kita ingin cek proses dalam pemilihan tiga besar ini apakah sudah mengikuti proses yang benar?," ujar Nasir di ITB, Kamis.
Dalam pemilihan rektor Unpad, meloloskan tiga nama dari delapan kandidat untuk mengikuti proses akhir yakni Obsatar Sinaga, Aldrin Herwany, dan Atip Latipulhayat.
Munculnya tiga nama ini menimbulkan berbagai polemik seperti adanya dugaan KDRT maupun menyinggung kesukuan calon rektor.
Menanggapi hal tersebut, Nasir akan mengevaluasi secara keseluruhan terkait pemilihan rektor, apakah telah melalui prosedur dan aturan yang berlaku atau tidak.
"Itu serba mungkin, semua harus ikuti prosedurnya," kata dia.
Adapun intervensi yang akan dilakukan Kemenristekdikti seperti melanjutkan penyelidikan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Intelegen Negara (BIN), hingga Badan nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
"BNPT apakah terjadi terpapar radikalisme. Jangan sampai menyelesaikan ini masalah dasar belum terselesaikan," kata dia.
Saat disinggung mengenai adanya polemik penolakan, menurutnya wajar. Namun penyampaian aspirasi harus melalui prosedur yang ditetapkan.
"Keluhan masukan boleh silakan, tapi harus prosedur, ada aturan, ada tata cara. Kalau keluhan tidak ada tata cara bagaimana kita akomodasi. Ini masih masuk dalam tim, kementerian telah bentuk tim," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018
"Pemilihan rektor harus kita evaluasi dulu, sebelum kita melakukan proses pemilihan. Kita ingin cek proses dalam pemilihan tiga besar ini apakah sudah mengikuti proses yang benar?," ujar Nasir di ITB, Kamis.
Dalam pemilihan rektor Unpad, meloloskan tiga nama dari delapan kandidat untuk mengikuti proses akhir yakni Obsatar Sinaga, Aldrin Herwany, dan Atip Latipulhayat.
Munculnya tiga nama ini menimbulkan berbagai polemik seperti adanya dugaan KDRT maupun menyinggung kesukuan calon rektor.
Menanggapi hal tersebut, Nasir akan mengevaluasi secara keseluruhan terkait pemilihan rektor, apakah telah melalui prosedur dan aturan yang berlaku atau tidak.
"Itu serba mungkin, semua harus ikuti prosedurnya," kata dia.
Adapun intervensi yang akan dilakukan Kemenristekdikti seperti melanjutkan penyelidikan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Intelegen Negara (BIN), hingga Badan nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
"BNPT apakah terjadi terpapar radikalisme. Jangan sampai menyelesaikan ini masalah dasar belum terselesaikan," kata dia.
Saat disinggung mengenai adanya polemik penolakan, menurutnya wajar. Namun penyampaian aspirasi harus melalui prosedur yang ditetapkan.
"Keluhan masukan boleh silakan, tapi harus prosedur, ada aturan, ada tata cara. Kalau keluhan tidak ada tata cara bagaimana kita akomodasi. Ini masih masuk dalam tim, kementerian telah bentuk tim," kata dia.
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018