Bandung (Antaranews Jabar) - Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan seluruh calon anggota legislatif dari partai ini harus memenuhi kuota minimal 0,2 hingga 0,1 persen dari total penduduk yang menjadi pemilih di daerah pemilihannya.
"Jadi, misalnya di Kabupaten Bandung penduduknya ada 3 juta berarti dia harus mendapat minimal 3.000 suara dan jika tidak bisa mencapainya maka ia digantikan dari pengurus partai," kata Dedi Mulyadi, di Kantor DPD Partai Golkar Jawa Barat Jalan Maskumambang Kota Bandung, Rabu.
Selain itu, lanjut Dedi, jika calon anggota legislatif tidak bisa mencapai target yang ditetapkan juga tidak berhak menjadi pengurus partai dan tidak berhak lagi dicalonkan menjadi anggota legislatif dari partai ini.
"Aturan ini dikeluarkan karena buat apa kita punya pengurus yang tidak kredibel. Ukuran dia jadi politisi adalah pileg. Aturan ini hasil karya Dedi Mulyadi," kata dia.
Menurut dia, hingga saat ini tidak ada seorang pun calon anggota legislatif dari Partai Golkar Jawa Barat yang menolak aturan ini.
"Enggak ada yang nolak. Intinya politisi harus kenal dan dekat dengan masyarakat," kata Dedi Mulyadi yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-KH Ma?ruf Amin di Jawa Barat.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018
"Jadi, misalnya di Kabupaten Bandung penduduknya ada 3 juta berarti dia harus mendapat minimal 3.000 suara dan jika tidak bisa mencapainya maka ia digantikan dari pengurus partai," kata Dedi Mulyadi, di Kantor DPD Partai Golkar Jawa Barat Jalan Maskumambang Kota Bandung, Rabu.
Selain itu, lanjut Dedi, jika calon anggota legislatif tidak bisa mencapai target yang ditetapkan juga tidak berhak menjadi pengurus partai dan tidak berhak lagi dicalonkan menjadi anggota legislatif dari partai ini.
"Aturan ini dikeluarkan karena buat apa kita punya pengurus yang tidak kredibel. Ukuran dia jadi politisi adalah pileg. Aturan ini hasil karya Dedi Mulyadi," kata dia.
Menurut dia, hingga saat ini tidak ada seorang pun calon anggota legislatif dari Partai Golkar Jawa Barat yang menolak aturan ini.
"Enggak ada yang nolak. Intinya politisi harus kenal dan dekat dengan masyarakat," kata Dedi Mulyadi yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-KH Ma?ruf Amin di Jawa Barat.
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018