Bandung (Antaranews Jabar) - Ketua DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi secara resmi mendapatkan mandat sebagai Ketua Tim Kampanye Daerah untuk pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Jokowi Widodo atau Jokowi dan KH Ma'ruf Amin di daerah itu.
Dedi Mulyadi dalam siaran persnya, Kamis, berkomitmen untuk melakukan pola komunikasi khas warga Jawa Barat.
Mantan Bupati Purwakarta tersebut ditugaskan untuk menjaring suara pemilih di Provinsi Jawa Barat yang tergolong multikultural.
Mandat tersebut ditandatangani oleh Erick Thohir selaku Ketua Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja. Sekretaris TKN Koalisi Indonesia Kerja Hasto Kristiyanto juga turut menandatangani.
Dia mengatakan pola tersebut berupa pergerakan kultural di masing-masing simpul dan kontestasi Pilgub 2018 lalu menjadi referensi mendasar bagi Dedi untuk menjalin komunikasi antarlini konstituen.
"Orang Jawa Barat memiliki kekhasan tersendiri, di masing-masing simpul tentu berbeda. Ada kultur Priangan, Panturaan, Cirebonan dan Sunda Betawi," kata Dedi Mulyadi.
Secara teknis, Dedi mengimbau seluruh jajaran tim dan simpatisan untuk menjalankan pola kampanye beradab yakni, dengan cara tidak menjelekan pihak kompetitor dalam hal ini Prabowo-Sandi.
Secara tegas, dia juga melarang personalia melontarkan pernyataan yang kontraproduktif terhadap elektabilitas Jokowi-Ma'ruf.
"Seluruh hal yang kita dorong ke ruang publik harus memiliki relevansi terhadap kebutuhan masyarakat. Tidak boleh sebaliknya, publik menjadi berdebat dan itu kontraproduktif," ujarnya.
Isu SARA pun menjadi sorotan Budayawan Jawa Barat tersebut. Varian isu jenis ini pernah menerpanya di Pilgub 2018 lalu.
Dedi mengatakan tim dan simpatisan Jokowi-Ma'ruf tidak boleh menggunakan isu tersebut untuk mendegradasi kredibilitas lawan.
"Tidak perlu dan memang tidak boleh isu SARA itu digunakan. Karena itu, sudahlah jangan lagi ada perdebatan antara kriteria ulama dan bukan ulama. Kita fokus saja terhadap kebutuhan rakyat Jawa Barat," tuturnya.
Keberhasilan kinerja Joko Widodo selaku presiden, menurut Dedi, sangat perlu dimunculkan.
Hal ini bertujuan agar publik Jawa Barat mampu membedakan kualitas di antara dua kandidat. Implikasinya, publik sadar tentang profiling kandidat yang bekerja dan kandidat yang hanya menebar wacana.
"Berbagai capaian Pak Jokowi selama menjabat kita sampaikan kepada publik. Kemudian, hal yang belum tercapai, mari kita akui bersama dan dorong di periode selanjutnya. Saya kira ini lebih fair dibanding saling klaim," katanya.
Melalui cara ini, Dedi berharap pasangan Jokowi-Ma'ruf bisa meraih suara terbanyak di Jawa Barat.
Target perolehan suara sebesar 60 persen dari 31 Juta lebih pemilih pun sudah dia tetapkan.
"Potensi kemenangan Pak Jokowi di Jawa Barat itu sangat besar. Karena itu kami menetapkan target 60 persen suara,"katanya.
Selain Dedi Mulyadi, para ketua partai pengusung Jokowi-Ma'ruf juga masuk ke dalam susunan Tim Kampanye Daerah di Jawa Barat. Mereka menempati posisi sebagai Wakil Ketua.
Adapun posisi Sekretaris dihuni oleh Sekretaris DPD PDIP Jabar Abdy Yuhana.
Para sekretaris partai pengusung Jokowi-Ma'ruf yang lain menempati posisi sebagai Wakil Sekretaris. Pola ini juga senada di posisi bendahara dan wakil bendahara.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018
Dedi Mulyadi dalam siaran persnya, Kamis, berkomitmen untuk melakukan pola komunikasi khas warga Jawa Barat.
Mantan Bupati Purwakarta tersebut ditugaskan untuk menjaring suara pemilih di Provinsi Jawa Barat yang tergolong multikultural.
Mandat tersebut ditandatangani oleh Erick Thohir selaku Ketua Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja. Sekretaris TKN Koalisi Indonesia Kerja Hasto Kristiyanto juga turut menandatangani.
Dia mengatakan pola tersebut berupa pergerakan kultural di masing-masing simpul dan kontestasi Pilgub 2018 lalu menjadi referensi mendasar bagi Dedi untuk menjalin komunikasi antarlini konstituen.
"Orang Jawa Barat memiliki kekhasan tersendiri, di masing-masing simpul tentu berbeda. Ada kultur Priangan, Panturaan, Cirebonan dan Sunda Betawi," kata Dedi Mulyadi.
Secara teknis, Dedi mengimbau seluruh jajaran tim dan simpatisan untuk menjalankan pola kampanye beradab yakni, dengan cara tidak menjelekan pihak kompetitor dalam hal ini Prabowo-Sandi.
Secara tegas, dia juga melarang personalia melontarkan pernyataan yang kontraproduktif terhadap elektabilitas Jokowi-Ma'ruf.
"Seluruh hal yang kita dorong ke ruang publik harus memiliki relevansi terhadap kebutuhan masyarakat. Tidak boleh sebaliknya, publik menjadi berdebat dan itu kontraproduktif," ujarnya.
Isu SARA pun menjadi sorotan Budayawan Jawa Barat tersebut. Varian isu jenis ini pernah menerpanya di Pilgub 2018 lalu.
Dedi mengatakan tim dan simpatisan Jokowi-Ma'ruf tidak boleh menggunakan isu tersebut untuk mendegradasi kredibilitas lawan.
"Tidak perlu dan memang tidak boleh isu SARA itu digunakan. Karena itu, sudahlah jangan lagi ada perdebatan antara kriteria ulama dan bukan ulama. Kita fokus saja terhadap kebutuhan rakyat Jawa Barat," tuturnya.
Keberhasilan kinerja Joko Widodo selaku presiden, menurut Dedi, sangat perlu dimunculkan.
Hal ini bertujuan agar publik Jawa Barat mampu membedakan kualitas di antara dua kandidat. Implikasinya, publik sadar tentang profiling kandidat yang bekerja dan kandidat yang hanya menebar wacana.
"Berbagai capaian Pak Jokowi selama menjabat kita sampaikan kepada publik. Kemudian, hal yang belum tercapai, mari kita akui bersama dan dorong di periode selanjutnya. Saya kira ini lebih fair dibanding saling klaim," katanya.
Melalui cara ini, Dedi berharap pasangan Jokowi-Ma'ruf bisa meraih suara terbanyak di Jawa Barat.
Target perolehan suara sebesar 60 persen dari 31 Juta lebih pemilih pun sudah dia tetapkan.
"Potensi kemenangan Pak Jokowi di Jawa Barat itu sangat besar. Karena itu kami menetapkan target 60 persen suara,"katanya.
Selain Dedi Mulyadi, para ketua partai pengusung Jokowi-Ma'ruf juga masuk ke dalam susunan Tim Kampanye Daerah di Jawa Barat. Mereka menempati posisi sebagai Wakil Ketua.
Adapun posisi Sekretaris dihuni oleh Sekretaris DPD PDIP Jabar Abdy Yuhana.
Para sekretaris partai pengusung Jokowi-Ma'ruf yang lain menempati posisi sebagai Wakil Sekretaris. Pola ini juga senada di posisi bendahara dan wakil bendahara.
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018