Bandung (Antaranews Jabar) - Gubernur Jawa Barat terpilih M Ridwan Kamil menilai lobi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat selama ini kepada Pemerintah Pusat masih kurang optimal.

"Jadi salah satu kelemahan pemprov itu lobi ke Pemerintah Pusat kurang optimal. Sumatera Utara saja, koreksi kalau saya keliru, APBD-nya kurang dari Rp10 triliun, tapi bantuan pusatnya berpuluh-puluh triliun," kata Ridwan Kamil, di Bandung, Rabu.

Ditemui usai menghadiri Rapat Paripurna Istimewa di Gedung DPRD Jawa Barat, pria yang akrab disapa Kang Emil ini mengatakan nantinya ada sistem yang memungkinkan Pemprov Jawa Barat bisa meminta tambahan anggaran lebih besar mengingat provinsi ini memiliki jumlah penduduk yang sangat besar.

Oleh karena itu, dirinya juga akan mencari jalan keluar agar anggaran untuk pembangunan di Provinsi Jawa Barat yang akan dipimpin selama lima tahun ke depan bisa maksimal.

Menurut dia, dalam APBD Jabar 2019 mendatang sejumlah program dirinya bersama Uu Ruzhanul Ulum sudah menunggu dan bahkan dalam 100 hari pertama kerja setidaknya ada lima program yang ditargetkan bisa dilaksanakan.

"Untuk prioritas ada di bidang infrastruktur, seperti di Jabar Selatan. Pengentasan pengangguran satu desa satu perusahaan, launching kredit masjid sudah siap, hibah pariwisata sudah siap, Alhamdulillah banyak," kata dia.

"Minimal ada lima program dalam 100 hari bisa diekekusi," kata dia.

Lebih lanjut, ia dan Uu Ruzhanul Ulum menjanjikan akan ada banyak inovasi yang akan dilakukan saat memimpin Provinsi Jawa Barat, terutama soal anggaran.

"Apabila semua urusan hanya mengandalkan APBD hanya 10 persen, sehingga 90 persen kan ada dana CSR. Insya Allah akan jadi pemimpin multidimensi, bukan pemimpin yang 100 persen APBD," kata Kang Emil.



 

Pewarta: ASJ

Editor : Ajat Sudrajat


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018