Cianjur (Antaranews Jabar)- Paguyuban Petani Cianjur, Jawa Barat, didampingi LBH Cianjur melakukan ekspose penataan lahan untuk menjalani program reforma agraria.
"Khususnya di Kecamatan Kadupandak salah satu tahapan untuk mengusulkan program yang akan meningkatkan kesejahteraan petani," kata Ketua LBH Cianjur, Erwin Rustiana, di Cianjur Jumat.
Pihaknya mencatat ada 1848 petani penggarap yang tercatat dan terdaftar untuk mengikuti program tersebut dengan total lahan bertahap yang baru dilakukan di tiga desa, Wargasari, Neglasari dan Sukaraharja.
"Luasnya lahan yang sudah digarap selama lebih dari 20 tahun itu, seluas 800 hektare. Bahkan ada yang sudah mengarap lahan tersebut lebih dari 40 tahun," katanya.
Namun lahan tersebut saat ini, disengketakan petani dengan perusahaan yang mengklaim sebagai pemilik lahan, meskipun lahan tersebut sudah masuk ke laporan program reforma agraria di BPN pusat.
"Saat ini perlu ada pengusulan data penggarap yang diketahui organisasi dan pemerintah setempat. Lahan tersebut sudah ada dalam program, bahkan BPN Cianjur sudah terbuka," katanya.
Sedangkan ekspose tersebut dilakukan untuk menunjukan sejauh mana penataan lahan di wilayah Kecamatan Kadupandak yang terjadi sengketa lahan yang sebenarnya sudah terbengkalai puluhan tahun.
Melalui tahapan tersebut, tambah dia petani positif akan mendapatkan program tersebut. Sehingga pihaknya akan terus mengawal setiap proses agar penerima manfaat tepat sasaran.
"Harapan kami ada pengawasan dari pihak terkait agar mereka yang mendapatkan program jangan sampai orang kaya, bukan petani, ASN ataupun lainnya. Penerima manfaat harus petani, pekebun dan penggarap," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018
"Khususnya di Kecamatan Kadupandak salah satu tahapan untuk mengusulkan program yang akan meningkatkan kesejahteraan petani," kata Ketua LBH Cianjur, Erwin Rustiana, di Cianjur Jumat.
Pihaknya mencatat ada 1848 petani penggarap yang tercatat dan terdaftar untuk mengikuti program tersebut dengan total lahan bertahap yang baru dilakukan di tiga desa, Wargasari, Neglasari dan Sukaraharja.
"Luasnya lahan yang sudah digarap selama lebih dari 20 tahun itu, seluas 800 hektare. Bahkan ada yang sudah mengarap lahan tersebut lebih dari 40 tahun," katanya.
Namun lahan tersebut saat ini, disengketakan petani dengan perusahaan yang mengklaim sebagai pemilik lahan, meskipun lahan tersebut sudah masuk ke laporan program reforma agraria di BPN pusat.
"Saat ini perlu ada pengusulan data penggarap yang diketahui organisasi dan pemerintah setempat. Lahan tersebut sudah ada dalam program, bahkan BPN Cianjur sudah terbuka," katanya.
Sedangkan ekspose tersebut dilakukan untuk menunjukan sejauh mana penataan lahan di wilayah Kecamatan Kadupandak yang terjadi sengketa lahan yang sebenarnya sudah terbengkalai puluhan tahun.
Melalui tahapan tersebut, tambah dia petani positif akan mendapatkan program tersebut. Sehingga pihaknya akan terus mengawal setiap proses agar penerima manfaat tepat sasaran.
"Harapan kami ada pengawasan dari pihak terkait agar mereka yang mendapatkan program jangan sampai orang kaya, bukan petani, ASN ataupun lainnya. Penerima manfaat harus petani, pekebun dan penggarap," katanya.
Editor : Isyati Putri
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018