Bandung (Antaranews Jabar) - Buruh pabrik PT Dynaplast, Bekasi, mengeluhkan soal Upah minimun sektoral kota (UMSK) yang keputusannya molor tahun 2017 kepada Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut satu M Ridwan Kamil atau Kang Emil.
Mendengar keluhan buruh tersebut, Ridwan Kamil dalam siaran persnya, Selasa, mengatakan, persoalan UMSK
akan jadi perhatian Gubernur Jawa Barat selanjutnya.
"Tidak akan dilama-lamakan, kalau menyangkut persoalan kesejahteraan buruh," ujar Kang Emil.
Untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, kata Kang Emil, tidak harus menaikkan upah, tapi bisa dengan menurunkan pengeluarannya dan caranya, pemerintah harus turun tangan.
Ia mengatakan d Kota Bandung, pada tahun 2017 tidak ada demo buruh karena wali kotanya mendengar aspirasi buruh dan ketika satu per tiga upah buruh habis untuk transportasi maka, di Bandung, buruh difasilitasi bus gratis sehingga pengeluaran untuk transportasi bisa ditabung dan untuk buruh yang rumahnya jauh dari pabrik, disediakan bus gratis.
Ia merinci, beban transportasi buruh meliputi beli kendaraan, bahan bakar minyak menyesuaikan tempat tinggal dengan tempat bekerja.
Menurut dia, buruh saat ini tidak efesien karena jarak tempat kerja dengan tempat tinggal cukup jauh. "Kerja di Kabupaten Bekasi, tinggalnya di Kota Bekasi," kata dia.
Ia mengatakan, selain membuat tidak efisien, jarak yang jauh juga membuat buruh stres sebab perjalanan membutuhkan waktu tak sedikit, belum lagi ketika jalan yang dilintasi macet sehingga waktu santai bersama dengan keluarga cukup sedikit karena habis di jalan.
Oleh karena itu, Kang Emil akan menggagas apartemen untuk buruh di sekitar tempatnya bekerja dan konsep itu diterapkan di China, dimana tempat tinggal buruh dengan perusahaan berdampingan. "Berangkat kerja tinggal jalan kaki atau naik sepeda," kata dia.
Tak hanya itu, untuk mengurangi beban buruh, di Bandung saya juga buat aplikasikasi belanja murah bagi buruh. Sehingga buruh dapat membeli sembako dengan harga grosir," kata Kang Emil.
Program Rindu (Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum) untuk buruh adalah, meningkatkan kesejahteraan buruh dengan membangun perumahan, rusun atau apartemen bagi buruh yang lokasinya tidak jauh dari pabrik atau di lingkungan industri.
Membangun sekolah dekat lokasi pabrik untuk anak-anak buruh dan untuk warga lokal yang merasa tersaingi oleh pendatang karena sulit mendapat pekerjaan, juga harus dicarikan solusinya.
Masalah warga lokal adalah tak mempunyai skill untuk bekerja di pabrik, maka Rindu, kata Kang Emil, akan meminta pabrik membuat training center untuk tingkatkan skill warga lokal.
"Mereka ditraining tiga bulan, setelah punya skill bisa dipekerjakan di pabrik tersebut," ujar Kang Emil.
Menurut Kang Emil, menaikkan
UMR/UMK ada batasnya. Karena masalah tersebut, banyak pemilik industri memindahkan pabriknya ke
Jateng dan Jatim karena buruh di sana murah dan nilai upah selisih Rp 1,5 juta dibanding di Bekasi.
"Padahal kita bisa sejahtera, tanpa harus upah naik, tapi bisa dengan menurunkan pengeluaran, seperti yang dilakukan di Kota Bandung," kata pria yang namanya masuk dalam daftar 50 Pemimpin Terbaik Dunia 2018 versi Majalah Fortune ini.
Sementara itu, buruh Bekasi juga mempertanyakan program unggulan kandidat Gubernur Jabar nomor urut satu Ridwan Kamil untuk buruh jika terpilih sebagai gubernur Jabar 2018.
"Kami minta kalau Pak Ridwan Kamil jadi Gubernur, supaya UMSK bisa diputuskan Januari. Agar tidak ada lagi rapelan," kata Muhaimin, Sekretaris SPSI Dynaplast kepada Ridwan Kamil yang berkunjung ke produsen kemasan plastik di kawasan Jababeka itu, Selasa, 22 Mei 2018.
Menurut dia, Pemerintah Provinsi selalu telat memutuskan UMSK, padahal buruh menunggu keputusan tersebut segera. Seperti tahun 2018, UMSK baru diputuskan bulan Maret.
"Sehingga kekurangan upah bulan Januari dan Februari dirapel. Ke depan buruh ingin Gubernur bisa tetapkan UMSK di awal tahun, yakni bulan Januari," kata Muhaimin.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018
Mendengar keluhan buruh tersebut, Ridwan Kamil dalam siaran persnya, Selasa, mengatakan, persoalan UMSK
akan jadi perhatian Gubernur Jawa Barat selanjutnya.
"Tidak akan dilama-lamakan, kalau menyangkut persoalan kesejahteraan buruh," ujar Kang Emil.
Untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, kata Kang Emil, tidak harus menaikkan upah, tapi bisa dengan menurunkan pengeluarannya dan caranya, pemerintah harus turun tangan.
Ia mengatakan d Kota Bandung, pada tahun 2017 tidak ada demo buruh karena wali kotanya mendengar aspirasi buruh dan ketika satu per tiga upah buruh habis untuk transportasi maka, di Bandung, buruh difasilitasi bus gratis sehingga pengeluaran untuk transportasi bisa ditabung dan untuk buruh yang rumahnya jauh dari pabrik, disediakan bus gratis.
Ia merinci, beban transportasi buruh meliputi beli kendaraan, bahan bakar minyak menyesuaikan tempat tinggal dengan tempat bekerja.
Menurut dia, buruh saat ini tidak efesien karena jarak tempat kerja dengan tempat tinggal cukup jauh. "Kerja di Kabupaten Bekasi, tinggalnya di Kota Bekasi," kata dia.
Ia mengatakan, selain membuat tidak efisien, jarak yang jauh juga membuat buruh stres sebab perjalanan membutuhkan waktu tak sedikit, belum lagi ketika jalan yang dilintasi macet sehingga waktu santai bersama dengan keluarga cukup sedikit karena habis di jalan.
Oleh karena itu, Kang Emil akan menggagas apartemen untuk buruh di sekitar tempatnya bekerja dan konsep itu diterapkan di China, dimana tempat tinggal buruh dengan perusahaan berdampingan. "Berangkat kerja tinggal jalan kaki atau naik sepeda," kata dia.
Tak hanya itu, untuk mengurangi beban buruh, di Bandung saya juga buat aplikasikasi belanja murah bagi buruh. Sehingga buruh dapat membeli sembako dengan harga grosir," kata Kang Emil.
Program Rindu (Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum) untuk buruh adalah, meningkatkan kesejahteraan buruh dengan membangun perumahan, rusun atau apartemen bagi buruh yang lokasinya tidak jauh dari pabrik atau di lingkungan industri.
Membangun sekolah dekat lokasi pabrik untuk anak-anak buruh dan untuk warga lokal yang merasa tersaingi oleh pendatang karena sulit mendapat pekerjaan, juga harus dicarikan solusinya.
Masalah warga lokal adalah tak mempunyai skill untuk bekerja di pabrik, maka Rindu, kata Kang Emil, akan meminta pabrik membuat training center untuk tingkatkan skill warga lokal.
"Mereka ditraining tiga bulan, setelah punya skill bisa dipekerjakan di pabrik tersebut," ujar Kang Emil.
Menurut Kang Emil, menaikkan
UMR/UMK ada batasnya. Karena masalah tersebut, banyak pemilik industri memindahkan pabriknya ke
Jateng dan Jatim karena buruh di sana murah dan nilai upah selisih Rp 1,5 juta dibanding di Bekasi.
"Padahal kita bisa sejahtera, tanpa harus upah naik, tapi bisa dengan menurunkan pengeluaran, seperti yang dilakukan di Kota Bandung," kata pria yang namanya masuk dalam daftar 50 Pemimpin Terbaik Dunia 2018 versi Majalah Fortune ini.
Sementara itu, buruh Bekasi juga mempertanyakan program unggulan kandidat Gubernur Jabar nomor urut satu Ridwan Kamil untuk buruh jika terpilih sebagai gubernur Jabar 2018.
"Kami minta kalau Pak Ridwan Kamil jadi Gubernur, supaya UMSK bisa diputuskan Januari. Agar tidak ada lagi rapelan," kata Muhaimin, Sekretaris SPSI Dynaplast kepada Ridwan Kamil yang berkunjung ke produsen kemasan plastik di kawasan Jababeka itu, Selasa, 22 Mei 2018.
Menurut dia, Pemerintah Provinsi selalu telat memutuskan UMSK, padahal buruh menunggu keputusan tersebut segera. Seperti tahun 2018, UMSK baru diputuskan bulan Maret.
"Sehingga kekurangan upah bulan Januari dan Februari dirapel. Ke depan buruh ingin Gubernur bisa tetapkan UMSK di awal tahun, yakni bulan Januari," kata Muhaimin.
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018