antarajabar - Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat Netty Heryawan mengatakan masyarakat diminta tidak meragukan imunisasi yang dicanangkan oleh pemerintah sehingga ia mengimbau seluruh masyarakat agar mendukung program imunisasi serentak untuk anak usia satu hingga 19 tahun.
"Jadi bagaimanapun masalah kesehatan yang dialami masyarakat ini kan merupakan tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Maka dari itu pemerintah harus bisa menyelenggarakan layanan prima untuk masyarakat," kata Netty Heryawan, di Bandung, Kamis.
Dia juga berharap Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat bisa bekerja secara cepat dengan Rumah Sakit rujukan atau Rumah Sakit Regional yang ada di Jawa Barat untuk memberikan layanan terbaik.
Di sisi lain, data dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat menyebutkan bahwa 1/3 dari penderita difteri tidak diimunisasi sedangkan upaya yang dianggap efektif untuk mencegah terjadinya difteri itu sendiri adalah dengan pemberian imunisasi.
Ia mengatakan dengan imunisasi tentu akan memberikan perlindungan kekebalan terhadap penyakit secara spesifik tergantung dengan jenis vaksin yang diberikan.
"Tentu ini menjadi `PR` dan tantangan kita untuk terus bekerja di masyarakat khususnya mengedukasi keluarga sehingga masyarakat ataupun balita bisa tercegah dengan mengikuti program lima imunisasi dasar lengkap salah satunya imunisasi DPT," ujarnya.
"Saya pun menyarankan, di era kecepatan teknologi seperti hari ini kita harus melakukan kerja-kerja kreatif dan responsive melibatkan MUI dan Tokoh Agama untuk membangun kepercayaan ditengah masyarakat, karena ketika kita bicara tentang imunisasi ternyata masih ada diskusi-diskusi ditengah masyarakat tentang status kehalalan bahan yang digunakan dalam imunisasi itu," lanjut Netty.
Tak lupa Netty menyampaikan pada Peserta Rapat Konsultasi (RAKON) PKK Tahun 2017 untuk mengikuti Rapat Konsultasi ini hingga tuntas agar setiap komponen masyarakat termasuk juga Perangkat Daerah bisa bersinergi antara program yang diselenggarakan dengan kondisi faktual dan situasi empirik ditengah masyarakat.
Sehingga dengan sebuah keharmonisan kerja ini diharapkan hasilnya lebih efektif. Terlebih saat ini tantangan membangun Jawa Barat ini tidak mudah, termasuk menghimbau kepada seluruh keluarga di Jawa Barat khususnya para orangtua untuk memberikan kepercayaan pada pemerintah, salah satunya kepercayaan untuk memberikan anak-anaknya Imunisasi.
"Jadi kita semua yakin pemerintah tidak akan mungkin mencelakakan masyarakatnya atau membuat masyarakatnya sengsara, salah satunya dengan program imunisasi. Saya yakin keberanian pemerintah bekerjasama dengan pihak Biofarma, MUI, dan juga kelompok masyarakat lain ingin menegaskan bahwa imunisasi pada hari ini tidak diragukan, apalagi sudah mendapatkan status kejelasan dari BP POM dan MUI," ujar Netty.
"Maka mari sama-sama kita sukseskan program imunisasi untuk generasi yang lebih sehat dimasa yang akan datang," ujarnya.
Sebelumnya diketahui bahwa wabah difteri ini banyak ditemui di negara-negara berkembang dimana angka vaksinasi masih rendah. Penyakit yang bersumber dari bakteri yang bernama Corynebacterium diphtheriae ini termasuk dalam penyakit menular yang disebarkan melalui penghirup cairan dari mulut atau hidung orang yang terinfeksi, dari jari-jari atau handuk yang terkontaminasi, dan dari susu yang terkontaminasi penderita.
Penderita yang mengalami difteri biasanya menunjukan beberapa gejala, diantaranya gejala ringan seperti flu pada umumnya. Namun, difteri juga memiliki gejala yang khas seperti lapisan tebal abu-abu di bagian tenggorokan dan tonsil, demam, menggigil, pembesaran kelenjar di leher, suara yang keras seperti menggonggong, radang tenggorokan, kulit membiru, mengeluarkan air liur terus menerus dan rasa tidak nyaman pada tubuh. Itulah mengapa difteri ini juga ikut berperan besar dalam menyumbang angka kematian pada bayi di Indonesia.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017
"Jadi bagaimanapun masalah kesehatan yang dialami masyarakat ini kan merupakan tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Maka dari itu pemerintah harus bisa menyelenggarakan layanan prima untuk masyarakat," kata Netty Heryawan, di Bandung, Kamis.
Dia juga berharap Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat bisa bekerja secara cepat dengan Rumah Sakit rujukan atau Rumah Sakit Regional yang ada di Jawa Barat untuk memberikan layanan terbaik.
Di sisi lain, data dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat menyebutkan bahwa 1/3 dari penderita difteri tidak diimunisasi sedangkan upaya yang dianggap efektif untuk mencegah terjadinya difteri itu sendiri adalah dengan pemberian imunisasi.
Ia mengatakan dengan imunisasi tentu akan memberikan perlindungan kekebalan terhadap penyakit secara spesifik tergantung dengan jenis vaksin yang diberikan.
"Tentu ini menjadi `PR` dan tantangan kita untuk terus bekerja di masyarakat khususnya mengedukasi keluarga sehingga masyarakat ataupun balita bisa tercegah dengan mengikuti program lima imunisasi dasar lengkap salah satunya imunisasi DPT," ujarnya.
"Saya pun menyarankan, di era kecepatan teknologi seperti hari ini kita harus melakukan kerja-kerja kreatif dan responsive melibatkan MUI dan Tokoh Agama untuk membangun kepercayaan ditengah masyarakat, karena ketika kita bicara tentang imunisasi ternyata masih ada diskusi-diskusi ditengah masyarakat tentang status kehalalan bahan yang digunakan dalam imunisasi itu," lanjut Netty.
Tak lupa Netty menyampaikan pada Peserta Rapat Konsultasi (RAKON) PKK Tahun 2017 untuk mengikuti Rapat Konsultasi ini hingga tuntas agar setiap komponen masyarakat termasuk juga Perangkat Daerah bisa bersinergi antara program yang diselenggarakan dengan kondisi faktual dan situasi empirik ditengah masyarakat.
Sehingga dengan sebuah keharmonisan kerja ini diharapkan hasilnya lebih efektif. Terlebih saat ini tantangan membangun Jawa Barat ini tidak mudah, termasuk menghimbau kepada seluruh keluarga di Jawa Barat khususnya para orangtua untuk memberikan kepercayaan pada pemerintah, salah satunya kepercayaan untuk memberikan anak-anaknya Imunisasi.
"Jadi kita semua yakin pemerintah tidak akan mungkin mencelakakan masyarakatnya atau membuat masyarakatnya sengsara, salah satunya dengan program imunisasi. Saya yakin keberanian pemerintah bekerjasama dengan pihak Biofarma, MUI, dan juga kelompok masyarakat lain ingin menegaskan bahwa imunisasi pada hari ini tidak diragukan, apalagi sudah mendapatkan status kejelasan dari BP POM dan MUI," ujar Netty.
"Maka mari sama-sama kita sukseskan program imunisasi untuk generasi yang lebih sehat dimasa yang akan datang," ujarnya.
Sebelumnya diketahui bahwa wabah difteri ini banyak ditemui di negara-negara berkembang dimana angka vaksinasi masih rendah. Penyakit yang bersumber dari bakteri yang bernama Corynebacterium diphtheriae ini termasuk dalam penyakit menular yang disebarkan melalui penghirup cairan dari mulut atau hidung orang yang terinfeksi, dari jari-jari atau handuk yang terkontaminasi, dan dari susu yang terkontaminasi penderita.
Penderita yang mengalami difteri biasanya menunjukan beberapa gejala, diantaranya gejala ringan seperti flu pada umumnya. Namun, difteri juga memiliki gejala yang khas seperti lapisan tebal abu-abu di bagian tenggorokan dan tonsil, demam, menggigil, pembesaran kelenjar di leher, suara yang keras seperti menggonggong, radang tenggorokan, kulit membiru, mengeluarkan air liur terus menerus dan rasa tidak nyaman pada tubuh. Itulah mengapa difteri ini juga ikut berperan besar dalam menyumbang angka kematian pada bayi di Indonesia.
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017